MATEMATIKA INTERAKTIF

Sony Playstation 4 / PS 4

2011-12-29T13:54:00.000+07:00

Anda dengar di sini pertama: PlayStation 4 diatur memiliki rilis Desember 2012! Meskipun fakta bahwa banyak mengikuti "siklus sepuluh tahun" teori dan mengantisipasi tanggal rilis tahun 2014 atau 2015, kami memilikinya pada kata yang baik bahwa itu lebih cepat. Banyak pemain harus ingat ketika Sony mengumumkan bahwa PlayStation 2 akan menjadi proyek 10 tahun. Namun, PS3 dirilis enam tahun kemudian. Memang benar bahwa permainan masih dibuat untuk PS2 selama waktu PS3, tapi itu tidak menghentikan Sony dari memperkenalkan PS3 selama waktu dari PlayStation 2. Sekarang, PS3 memiliki hampir mencapai enam tahun sasarannya, yang merupakan indikasi bahwa Sony PlayStation 4 akan meluncurkan pada tahun 2012.

Bahkan, dengan PS4 dasarnya dalam mode produksi di titik ini, senjata besar di Sony sudah perencanaan dan pembuatan konsep PS5 dan PS6! Tapi untuk sekarang, mari kita fokus pada PS4.

Ini tidak mengherankan bahwa Sony adalah terburu-buru untuk mendapatkan PlayStation 4 untuk memukul pasar, karena itu tentu dalam persaingan dengan Microsoft untuk meningkatkan, dengan baik, permainan. Sebagai catatan sisi menarik, CEO sebuah perusahaan pengembangan grafis telah mengisyaratkan bahwa ini akan menjadi kasus. Cevat Yerli, CEO Crytek, diwawancarai selama konferensi Game Pengembang tahun lalu di Jerman. Dalam wawancara itu, Yerli dicatat bahwa Crytek yang liar diantisipasi CryEngine3 mesin grafis akan memulai debutnya pada tahun 2012. Ketika ditanya apakah ini dilakukan untuk mengantisipasi Sony PS4, Yerli berkeberatan dan mengatakan bahwa ia tidak bisa mendiskusikan topik ini lebih jauh lagi.

Spesifikasi:

    3.2GHz CPU: Kemungkinan kita hanya akan melihat peningkatan kecepatan jam jika fabrikasi dimulai pada 22nm. Ini akan membuat kinerja keseluruhan memiliki sekitar 500 GFLOPS untuk prosesor seluruh sel pada 3.2GHz.
    Nvidia GeForce GTX 560: Ini berarti lebih banyak poligon, tekstur resolusi yang lebih tinggi dan efek yang lebih baik.
    3D: Sony PlayStation 4 akan memiliki dukungan 3D penuh dengan kompatibilitas 4K2K, dan mendukung 3D Blu-Ray
    1 GB RAM: Lebih dari 1Gb tidak diperlukan karena ada lebih banyak waktu VRAM ini, sehingga akan ada penggunaan yang lebih efisien dari RAM utama saat ini untuk tugas-tugas lain misalnya menonton video, melihat gambar, akan PlayStation menyimpan sementara semua dalam sebuah game
    Blu-Ray: Sony menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan Blu-ray, sehingga tidak ada alasan untuk membuangnya sekarang.
    2 sampai 4 USB 3.0 koneksi: Back up sebanyak 100 GBS data dan aplikasi dalam setengah waktu yang saat ini diperlukan

Fitur Baru:

Going Green

Sony PlayStation 4 dikatakan terbuat dari bahan ramah lingkungan. Konsol game diharapkan akan dilakukan hingga 60% dari bahan daur ulang. Selain itu, juga akan memiliki "Eco Mulai" fitur, yang akan memungkinkan gamer untuk menyimpan dan melanjutkan permainan, tanpa harus mematikan konsol.

Selain itu, adalah koreografer untuk menonaktifkan setiap 30 menit tanpa aktivitas. Bagian yang menarik adalah bahwa selama ini, konsol akan diri-biaya secara otomatis dari sebuah sel dapat diisi ulang. Hal ini tidak hanya menghemat energi, tetapi juga mempertahankan dan memperpanjang umur konsol.

Bye Bye Disc?

Ini juga dicatat bahwa 4 PlayStation bisa menjadi konsol pertama yang tidak akan membutuhkan disk, atau permainan fisik sama sekali. Masih akan ada disk drive, tetapi dengan meningkatnya popularitas download game dikombinasikan dengan biaya yang lebih rendah, kami berharap Anda tidak akan menggunakan sangat banyak. Namun itu adalah kompatibel, sehingga Anda dapat terus menikmati semua favorit Anda saat ini pada PS4 baru.

Membuat masuk Bergaya

Kami juga memiliki kata yang baik bahwa PS4 adalah meningkatkan permainan di departemen gaya. Mungkin mengambil isyarat dari komputer tablet, kami mengharapkan PS4 kulit untuk menjadi bintang yang bersinar dengan rilis PS4. Untuk konsumen, ini gamer akan ingin mencakup atas kualitas untuk menempatkan ke baru mereka 4 mesin PlayStation untuk melindungi sistem game mahal dari menggaruk. Selama beberapa tahun terakhir, kecenderungan atas kualitas laptop atau meliputi elektronik telah terus bergerak ke arah mode yang elegan dan gaya. Kulit untuk sistem game PlayStation 4 akan dibuat dalam gaya yang akan gaun-keluar setiap PS4 dalam cara yang unik.

Hari ini, adalah mustahil untuk memiliki PS3 yang mudah tercakup dalam mulia, perak emas atau permata. Kulit gaya untuk Sony PS4 mungkin termasuk emas berkilauan nyata, perak sterling atau batu permata yang berharga berkelas yang kuno ke pola kulit. Teknologi untuk kulit perhiasan sedang digunakan saat ini untuk non-aplikasi game. PlayStation 4 kulit dapat berkilau dengan berlian, berkilau dengan rhinestones atau memiliki chip GPS pelacakan disertakan. Teknologi kulit baru sekarang datang fantastis; kulit PS4 akan benar-benar mengagumkan.

Permainan

Teknologi penginderaan gerak akan terus memainkan peran besar, permainan makna yang akan menjadi lebih mendalam daripada sebelumnya. Akhirnya, gamer bisa mendapatkan pengalaman pertama-orang jujur yang benar, dan bahkan menggunakan motion sensing saat bermain online dengan teman-teman.

Trik Menambah Earning Chitika

2011-12-26T10:45:00.002+07:00

Anda sudah mendaftar Chitika tapi sampai sekarang belum pecah telur, alias earning masih nol besar? Jangan khawatir, saya akan berikan beberapa tips dan trik yang sudah saya praktekkan dan terbukti berhasil.

Chitika ini dihitung per klik nya bukan per IP , tapi per visitor.
Maksudnya adalah walaupun ada satu IP yang mengklik berkali - kali, maka tetap akan dihitung dan kita mendapatkan earning tanpa kita takut di cerai alias di banned oleh Mbak Chitika. Dan Chitika ini menggunakan sistem cookies atau potongan string kecil yang mengidentifikasi suatu komputer pengguna berbeda dengan pengguna lainnya.
Jadi pasang aja sebanyak- banyaknya iklan dihalaman sobat, terus pasang judul yang menarik dan taruh iklan di dekat judul. Atau suruh aja klik iklan langsung, sambil sobat memelas kasihan, bila perlu sobat menangis aja, tapi jangan sampai ketahuan Mak ya, apalagi pacar, bisa gawat nanti.

Demikian trik dari saya, mungkin hanya sedikit tapi mudah - mudahan bisa bermanfaat untuk sobat blogger yang ingin memperoleh penghasilan dari internet.

Cara Mendaftar Chitika

2011-12-26T10:19:00.000+07:00

Blog Anda selalu ditolak oleh Google Adsense? Jangan khawatir, ada alternatif lain selain adsense, Chitika.

Chitika adalah program ppc (pay per click) , bisa kita manfaatkan untuk monitize blog untuk menghasilkan dolar , tidak harus blog bahasa english, blog basaha indonesia juga bisa didaftar kok dengan syarat minimal page impression blog atau web kita 10.000 view perbulan . Iklan chitika hanya ditampilkan bila diakses dari search engine , dan pengunjungnya dari america atau kanada . Tapi blog saya yang 99% pengunjungnya lokal dapat dolar juga kok , mungkin jika pengunjung dari america atau kanada akan dapat bayaran lebih gede kali ya . Kelebihan chitika juga payout hanya dengan U$10 dan dibayar pake paypal .

Cara mendaftar chitika adalah sebagai berikut:

Klik Disini kemudian isi formulir dengan lengkap

Firs name : Isi dengan nama lengkap kamu

Last name : isi dengan nama belakang kamu

Email address : isi dengan email valid kamu

street address : alamat kamu (misal jalan soekarno hatta)

Street adress : alamat kamu (misal , jakarta timur)

City : kota kamu

State : provinsi tempat kamu tinggal (misal, DKI Jakarta)

Zip/postal code : kode pos

Country : negara kamu

Daytime phone : isi nomor handphone kamu dengan kode negara (misal , 628979680138)

Primary website address : situs/blog kamu

Monthly page impressions : silahkan anda pilih sendiri berapa impressions blog kamu dalam satu bulan

Additional Domains : kosongkan saja

Username : nama untuk login isi apa aja (misalnya spiderman )

Password : buat password yang mudah anda ingat bisa berupa gabungan angka dan huruf (misal 1234abcd)

Re-enter password : ketik ulang password anda

paypal ID : isi dengan email paypal anda bila ada, bila tidak ada kosongkan aja

Enter security code As seen Above : Isi dengan chapta ( pada gambar 23xqp7)

Bay checking this box : ceklis aja

Yang terakhir : Submit

Silahkan anda menunggu email konfirmasi dari chitika, kemungkinan email approve dari chitika sekitar 2-3 hari jika di setujui , tetapi mungkin juga dalam hitungan jam diapprove . Setelah pendaftaran anda disetujui oleh chitika segera login , untuk memasang script iklan diblog anda .

Trik Mendapatkan 5000 Followers Twitter

2011-12-25T11:33:00.000+07:00

Anda yang sedang mengusahakan meningkatkan jumlah follower twitter anda untuk kepentingan bisnis online, cari uang dari internet melalui twitter maupun untuk kepentingan internet marketing pribadi mungkin berupaya keras bagaimana cara nya menambah follower twitter anda.

Semakin banyak jumlah follower twitter maka semakin banyak uang yang dapat anda hasilkan. Dengan follower yang banyak pun anda dapat mengoptimalkan bisnis anda. Selain itu jumlah follower twitter yang banyak memudahkan anda memperoleh penghasilan lain dari internet menggunakan twitter.

Jika di Facebook kita perlu persetujuan untuk berteman dan mengikuti update status orang lain, di Twitter kita hanya perlu memfollow atau mengikuti orang lain. Nah orang yang mengikuti kita disebut follower. Uniknya di Twitter, kita dinilai berdasarkan banyaknya follower dan update satatus kita. Jadi semakin banyak follower, akan membuat update status anda dapat sampai kebanyak orang sekaligus.

Makanya banyak pengguna twitter yang berusaha mencari dan mendapatkan follower sebanyak-banyaknya. Semakin banyak follower maka akun menjadi semakin mahal. Maksudnya mahal bisa untuk dijual (karena kenyataannya banyak juga yang jual beli akun twitter) atau disewa untuk update status tertentu seperti promosi oleh orang atau perusahaan.

Banyak website yang menawarkan tweet dibayar duit, diantara lain seperti sponsoredtweets, twittad dan lain-lain yang menilai twitter berdasarkan banyaknya follower. Cara yang termudah mendapatkan “pengikut” twitter ya harus mengikuti. Jadi anda mengikuti orang lain dengan harapan orang tersebut juga akan mengikuti anda. Atau jika anda seorang blogger bisa memasang button follow twitter diblog agar pengunjung dapat memfollow akun anda. Namun ada yang paling gampang jika anda mau mencari folllower yang banyak dengan cepat. Gunakan saja jasa website pihak ketiga seperti Twiends yang akan menjadi tempat anda ikut dan diikuti orang lain.

Twiends menjadi tempat untuk mengikuti dan diikuti, disana anda bisa memfollow orang, lalu anda akan mendapatkan point atau disebut juga seeds. Untuk setiap seed yang anda dapatkan akan berkurang atau habis jika lalu ada yang memfollow anda. Cara kerjanya yang sederhana membuat Twiends menjadi media yang bagus untuk mendapatkan follower sebanyak-banyaknya. Namun sebagai catatan, sebaiknya anda jangan terlalu agresif dalam memfollow karena pihak twitter akan memantau setiap akun. Bila anda terlalu berlebihan dalam mendapatkan follower, takutnya berakibat account twitter di suspend atau di banned.

Bagi yang mau mencoba silahkan gunakan Twiends untuk mendapatkan follower twitter dengan cara sig in menggunakan akun twitter anda. Selamat mencoba semoga berhasil.

Sex Education for Student

2011-12-22T18:20:00.000+07:00

Lovely sex schooling ought to permit the adolescent to speak freely about sex & its relationship to interpersonal relations, dynamics within a relationship, love, relatives & his/her future. Sex schooling ought to be open so that the atmosphere in the classroom is comfortable & the adolescent does not feel inhibited when asking questions(for example, about vibrators and sex toys).

Sex schooling is important for all levels of learning but for adolescents who can be impulsive; that is boys relate to girls on sexual gratification terms. Sex schooling is crucial therefore in supporting the notion that the body is important in its beauty & humanness.

Regrettably, most parents' actions are less a result of planning in advance, & more often reactions to kid's provocations. This fact necessitates the importance even more of exposing adolescents to as much knowledge as feasible. An educator's aim is to provide them with knowledge regarding different types of sex protection & to impart knowledge based on holistic attitudes.

Berkendara Aman Ketika Hujan

2011-12-21T14:55:00.000+07:00

* Periksa semua lampu kendaraan, apakah semua dapat berfungsi dengan baik agar lampu tersebut bermanfaat membantu Anda melihat di jarak pandang yang terbatas karena hujan. Nyalakan lampu utama meskipun siang hari dan hujan rintik-rintik karena membantu pengendara lain melihat kendaraan Anda.

* Periksa kondisi tekanan udara dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin minimal seminggu sekali. Kondisi tekanan ban yang cukup dan alur ban yang masih baik akan menghindarkan kendaraan Anda melayang di atas air (aquaplaning) dan tergelincir (slip) saat hujan. Jangan mengambil risiko dengan menggunakan ban yang sudah tipis.

* Periksa kondisi kontrol utama komponen kendaraan Anda, yaitu kemudi, pedal rem, gas, maupun kopling, apakah dalam kondisi baik dan berikan perawatan ekstra selama musim hujan untuk mengantisipasi keadaan darurat atau akibat kesalahan orang lain yang dapat menyebabakan kecelakaan.

* Pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendara dan persiapkan juga jas hujan yang berbentuk baju dan celana karena jas hujan seperti ini lebih aman dibandingkan yang berbentuk ponco.

* Kurangi kecepatan Anda dalam mengendarai kendaraan saat hujan karena permukaan jalan licin akibat bercampurnya oli dengan air agar ban Anda tidak tergelincir (slip). Mengemudikan kendaraan dalam kondisi kecepatan rendah akan membuat alur ban kendaraan Anda lebih banyak bersentuhan langsung dengan aspal dan membuat daya cengkeram ban lebih baik.

* Jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain karena saat hujan jarak aman pengereman kendaraan membutuhkan jarak yang lebih jauh daripada kondisi kering.

* Jangan sembarang menerobos genangan air karena kita tidak tahu kedalamannya, hal ini bisa mengakibatkan kendaraan Anda mogok atau terperosok ke lubang yang mungkin ada di genangan air tersebut.

* Apabila terjebak banjir dan kendaraan Anda mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan Anda, jangan menghidupkan mesin kembali. Lebih baik didorong ke tempat yang aman karena dikhawatirkan sistem pengapian Anda mengalami korsleting dan dapat membuat kendaran Anda terbakar.

Tips Aman Berkendara Saat Berlibur

2011-12-21T14:50:00.000+07:00

Akhir tahun di penghujung mata. Alangkah nikmatnya hidup terasa karena itu artinya ada bisa menikmati liburan panjang bersama keluarga.

Tapi hati-hati bila Anda memutuskan untuk berlibur dengan berkendara. Pasalnya banyak hal yang bisa menyebabkan kecelakaan. Hal yang tentu tidak Anda inginkan untuk keluarga bukan?

Untuk mencegah hal-hal tersebut, ada baiknya Anda ikuti tips berikut.

Pertama, siapkan kendaraan Anda dengan baik. Periksa tekanan ban, oli, ban serep, dan hal-hal teknis lainnya yang mungkin bisa bermasalah di tengah perjalanan.

Kedua, bersiaplah untuk cuaca ekstrim. Di beberapa daerah terutama dengan cuaca seperti ini, angin dan kabut bisa jadi penghalang. Bawa selimut tambahan agar Anda dan keluarga merasa hangat.

Tak lupa senter dan lampu darurat. Supaya lebih aman, ada baiknya Anda melihat prakiraan cuaca sebelum berangkat. Dengan begitu Anda bisa memprediksikan cuaca yang akan dihadapi saat perjalanan.

Ketiga, telepon genggam. Benda mungil ini bisa menolong Anda di saat-saat kritis. Pastikan Anda menggunakan provider yang kuat sinyalnya baik di daerah perkotaan ataupun tempat terpencil. Dan
selalu pastikan baterei HP Anda selalu terisi.

Keempat, bawa kotak P3K. Pertolongan Pertama Saat Kecelakaan ini penting Anda bawa di dalam mobil. Apalagi bila ada si kecil turut bersama Anda. Isi dengan obat-obatan ringan seperti obat luka, perban, dan minyak kayu putih.

Kelima, ambil waktu istirahat secara teratur. Tubuh kita mempunyai batas kekuatan dalam menyetir, apalagi dalam keadaan macet. Istirahatkan tubuh Anda secara konstan agar kembali fit.

Contoh, setiap dua jam sekali Anda menepi dan beristirahat sebentar. Atau kalau ada kerabat yang bisa menyetir, bergantianlah dengannya.

Keenam, bila Anda membawa si kecil, bawa serta mainan yang biasa mereka gunakan. Dengan begitu, konsentrasi Anda tak akan teralih dengan tingkah laku si kecil yang rewel.

Tapi pastikan pula mainan itu tak menimbulkan suara terlalu gaduh, karena bisa-bisa Anda kesal dibuatnya.

Terakhir, selalu gunakan sabuk pengaman.

Liburan Bikin Si Kecil Makin Cerdas

2011-12-21T14:44:00.000+07:00

Jika Anda mendapat cuti panjang untuk hari raya, jangan segan untuk membawa si kecil berjalan-jalan. Melakukan perjalanan selama liburan tak hanya membuatnya anak merasa senang, tetapi juga meningkatkan kecerdasannya.

Seperti dikutip laman She Knows, penelitian yang dilakukan oleh peneliti Amerika Serikat menemukan bahwa melakukan perjalanan wisata saat liburan bisa merangsang keinginan anak untuk lebih banyak tahu tentang segala hal. Penelitian ini dilakukan di beberapa sekolah dan mengungkap bahwa perjalanan wisata yang dilakukan bersama keluarga adalah hal penting dari pendidikan anak.

Aktivitas ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kognitif dan merangsang timbulnya rasa ingin tahu pada anak. Doktor William Norman, seorang profesor manajemen pariwisata di Clemson University, Carolina Selatan menyatakan, “memberikan pengalaman perjalanan pada anak, memperluas cakrawala dan membuka pikiran mereka untuk belajar banyak hal.”

Doktor Norman dan tim penelitinya menggunakan data yang dikumpulkan oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat sebagai bagian dari studi longitudinal ‘Anak Usia Dini’. Data tersebut berisi informasi tentang 21.600 anak mulai dari taman kanak-kanak sampai kelas lima sekolah dasar.

Mereka mengamati pengalaman awal anak sekolah, pengalaman keluarga serta pengalaman hidup, seperti kegiatan musim panas.

Orangtua dari sekitar seperempat anak-anak diberikan pertanyaan tentang wisata musim panas dan prestasi akademik. Prestasinya tersebut diukur dengan serangkaian tes standar dalam matematika, membaca dan pengetahuan umum.

Para peneliti kemudian menganalisis data untuk menentukan hubungan antara perjalanan liburan musim panas dan prestasi akademik pada anak-anak saat masuk kelas pertama. Secara khusus, penelitian ini untuk mengetahui apakah pergi berlibur, jumlah hari yang dihabiskan untuk liburan dan tempat yang dikunjungi terkait dengan prestasi akademik di bidang membaca, matematika dan pengetahuan umum.

Hasil penelitian pun cukup mengejutkan. Para peneliti bisa dengan jelas mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara prestasi akademik dan liburan keluarga. Ada tiga kesimpulan yang didapatkan dari penelitian :

Anak-anak yang bepergian dengan keluarga, memiliki nilai lebih tinggi pada tes penilaian prestasi akademik daripada mereka yang tidak bepergian.
Semakin lama jumlah hari yang dihabiskan untuk perjalanan keluarga, memberikan pengaruh positif pada prestasi akademi anak.
Anak-anak yang menghabiskan waktu di museum, situs bersejarah, taman negara, dan bahkan kebun binatang serta pantai memiliki nilai prestasi akademik yang secara signifikan lebih tinggi daripada mereka yang tidak.

Dengan kata lain, Anda tidak perlu membawa keluarga dan anak-anak ke tempat liburan yang mahal. Cukup mengajak mereka pergi ke lingkungan baru seperti kebun binatang, memungkinkan mereka untuk belajar lebih banyak tentang kehidupan dan alam sekitar. Cara ini bisa membuat mereka lebih cerdas

• VIVAnews

Tetap Sehat Saat Berlibur Dengan Anak-Anak

2011-12-21T14:40:00.000+07:00

Bayi dan anak-anak memiliki kondisi yang masih rentan terhadap beberapa penyakit dan perubahan cuaca. Karena itu, persiapkan secara bijak sebelum anda mengajak mereka dalam perjalan jauh. Tanyakan kepada Dokter anda mengenai kondisi kesehatan bayi dan anak anda, apakah cukup sehat untuk bepergian dengan anda. Apabila anda telah mendapatkan ijin dari Dokter, perhatikan beberapa hal penting berikut ini yang berhubungan dengan kesehatan bila bepergian bersama bayi dan anak-anak, baik berwisata ataupun berkunjung ke suatu tempat yang jaraknya jauh, baik didalam maupun diluar negeri.

Diare.
Diare merupakan salah satu penyakit yang paling sering dialami oleh anak-anak yang sedang bepergian. Apabila anda membawa bayi anda pada saat bepergian, maka cara terbaik untuk mencegah diare adalah dengan cara memberi ASI (menyusui). Bagi anak-anak yang sudah tidak menyusui atau yang lebih tua, ingatlah beberapa hal ini : makan makanan yang dimasak terlebih dahulu dan disajikan panas, makan buah-buahan yang masih segar dengan mencuci terlebih dahulu kemudian mengupas kulitnya, sayuran juga harus yang matang dan dicuci dalam air bersih sebelum dimakan, minum minuman yang wadahnya tertutup atau air yang telah direbus atau diolah dengan bersih. Jangan lupa mencuci tangan mencuci tangan menggunakan pembersih tangan yang berbasis alkohol.

Diare tidak bisa dianggap enteng bila terjadi pada bayi dan anak-anak karena dapat menyebabkan dehidrasi. Namun apabila anak-anak terkena diare, maka hal terbaik yang harus kita lakukan adalah memberikan banyak air minum untuk mencegah dehidrasi. Garam rehidrasi oral dapat digunakan untuk mencegah dehidrasi. Anda dapat menggunakan oralit yang banyak tersedia di apotek. Bila bayi atau anak-anak menderita dehidrasi yang parah, demam atau tinja berdarah, maka secepatnya harus mendapatkan perawatan medis yang lebih serius.

Malaria dan Penyakit Menular Lainnya yang Disebarkan oleh Serangga.
Nyamuk dan serangga lainnya ada di berbagai tempat yang kita kunjungi saat berwisata bahkan saat diperjalanan. Untuk mencegah gigitan nyamuk dan serangga lainnya, berikan lotion atau spray anti nyamuk dan serangga kepada anak-anak. Jangan lupa kenakan baju berlengan panjang dan celana panjang bagi anak-anak. Namun sebaiknya obat malaria harus anda sediakan pada saat bepergian. Hubungi Dokter anda untuk mendapatkan obat terbaik bagi anak-anak. Anak-anak tidak suka dengan rasa pahit obat, namun anda bisa meminta dalam bentuk kapsulnya. Penyakit lain yang berbahaya adalah Demam Berdarah dan leishmaniasis. Pada malam hari, anak-anak sebaiknya tidur di di kamar ber-AC atau di bawah kelambu agar terhindar dari gangguan nyamuk dan serangga lainnya. Bisa juga anda gunakan lotion atau spray anti nyamuk.

Rabies.
Rabies lebih banyak terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa karena anak-anak lebih sering untuk mencoba berhubungan dengan hewan yang belum mereka kenal. Berhubungan dengan hewan yang baru mereka temui seperti di kebun binatang atau peliharaan di rumah teman mereka akan meningkatkan resiko anak-anak terkena rabies. Anak-anak perlu diberitahu untuk menjauhi semua hewan, atau paling tidak beritahu mereka agar jangan sampai digigit. Jika terjadi gigitan hewan, maka bagian tubuh yang tergigit harus dicuci bersih dengan sabun dan air dan harus mendapat pemeriksaan medis sesegera mungkin.

Kecelakaan dan Kejadian Tak Terduga.
Kecelakaan dapat saja terjadi baik diperjalanan maupun di tempat wisata. Untuk menghindari kecelakaan di perjalanan, jika anda bepergian menggunakan mobil, bawalah kursi khusus (car seat) untuk bayi atau anak-anak. Jika menggunakan pesawat tebang, pilihlah car seat yang juga cocok untuk digunakan di pesawat terbang. (klik disini untuk informasi lengkap tentang bepergian dengan bayi dan anak-anak menggunakan pesawat terbang).

Setelah sampai tujuan sebaiknya bayi anda dibaringkan pada kereta dorong bayi (stroller) multifungsi. Awasi anak-anak terutama di tempat-tempat yang beresiko terjadi kecelakaan. Di pantai, anda harus mengawasi anak-anak agar tetap berenang di area aman dan gunakanlah jaket pelampung. Di kebun binatang, awasi anak-anak agar tidak terlalu dekat dengan binatang buas atau binatang lain yang bisa membahayakan. Selain itu beberapa binatang bisa membawa virus, bakteri ataupun penyakit lainnya, jadi sebaiknya hindari kontak langsung atau jangan terlalu dekat.

Vaksinasi Rutin dan Vaksinasi Perjalanan.
Sebaiknya bayi dan anak-anak yang akan anda ajak bepergian harus terlebih dahulu mendapatkan imunisasi lengkap dan vaksin untuk perjalanan. Hal ini sangat penting karena anda akan membawa bayi dan anak-anak anda ke suatu tempat yang mungkin asing bagi mereka dan berisiko menyebarkan penyakit. Anda bisa berkonsultasi dengan Dokter anda tentang beberapa jadwal vaksinasi yang dapat dipercepat dan obat-obatan dalam perjalanan yang cocok untuk bayi dan anak-anak anda, karena setiap anak memiliki kondisi yang berbeda dan sangat sensitif terhadap obat-obatan.

Tempat Wisata Favorit di Kota Bandung

2011-12-21T14:35:00.000+07:00

Kebun Binatang Bandung
Terletak di Jl. Tamansari. Kebun Binatang Bandung ini pada awalnya dikenal dengan nama Derenten (dalam bahasa sunda, dierentuin) yang artinya kebun binatang. Kebun Binatang Bandung didirikan pada tahun 1930 oleh Bandung Zoological Park (BZP), yang dipelopori oleh Direktur Bank Dennis, Hoogland. Pengesahan pendirian Kebun Binatang ini diwenangi oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan pengesahannya dituangkan pada keputusan 12 April 1933 No.32. Pada saat Jepang menguasai daerah ini, tempat wisata ini kurang terkelola, hingga pada tahun 1948, dilakukan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi tempat wisata ini.

Taman Ganesha Bandung
Adalah sebuah taman kota yang terletak di Jalan Ganesha – Bandung, persis di depan Kampus Institut Teknologi Bandung. Dari segi ukuran, taman ini tidak begitu luas namun sangat asri karena berbagai tumbuhan yang ada di taman dan sekitarnya. Taman dilengkapi dengan banyak tempat duduk yang dapat digunakan untuk refreshing khususnya di siang hari. Karena lokasinya tidak jauh dari Kebun Binatang Bandung, taman ini sering digunakan oleh para pengunjung kebun binatang untuk beristirahat bersama keluarga sambil menikmati makan siang. Di sekitar taman tumbuh pepohonan yang tinggi yang dihuni oleh beraneka ragam burung. Memang, kawasan Jalan Ganesha diperuntukkan bagi konservasi beraneka ragam burung sehingga tidak satu pun burung yang ada diperbolehkan untuk diburu.

Museum Pos Indonesia Bandung
Keberadaan Museum Pos Indonesia yang berlokasi tidak jauh dari Gedung Sate, tidak terlepas dari perjalanan sejarah Perusahaan Pos di Indonesia. Museum ini hadir sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1933 dengan nama Museum PTT (Pos Telegrap dan Telepon) dan menempati bagian sayap kanan bawah gedung kantor PTT . Bangunan museum ini dibangun pada tanggal 27 Juli 1920 dengan luas bangunan 706 m2 dan dirancang oleh arsitek Ir. J. Berger dan Leutdsgebouwdienst dengan gaya arsitektur Italia masa Renaissance sebagai sebuah tempat yang mengoleksi perangko-perangko dari berbagai negara.

Gedung Sate Bandung (Kantor Gubernur Jawa Barat)
Bangunan gedung ini dirancang arsitek Ir J. Berger dari Landsgeboundienst, dinas pembangunan gedung-gedung pemerintah Negeri Belanda. Dibutuhkan tenaga hingga 2.000 orang pekerja. Di antara ribuan pekerja itu, terdapat lebih kurang 150 Cina Konghu atau Kanton, tukang kayu dan pemahat batu yang trampil di negerinya. Arsitek Belanda, Dr. Hendrik Petrus Berlage, menyebut bahwa Gedung Sate beserta rancangan kompleks Pusat Perkantoran Instansi Pemerintahan Sipil Hindia Belanda di Bandung merupakan sebuah karya besar. Sementara Coor Passchier dan Jan Wittenberg, dua arsitek Belanda yang menginventarisir bangunan kolonial di Bandung, menyebut Gedung Sate sebagai sebagai bangunan monumental yang anggun mempesona, serta memiliki gaya arsitektur yang unik, dan gigantik. Gedung Sate sendiri sebenarnya hanya bagian kecil atau sekira 5% dari “Kompleks Pusat Perkantoran Insatansi Pemerintah Sipil” Hindia Belanda yang menempati lahan Bandung Utara seluas 27.000 meter persegi. Oleh penduduk tempo dulu “Gedong Sate” dinamai “Gedong Bebe” yang kemudian lebih populer dengan “Gedung Sate” karena di puncak menara gedung tersebut terdapat “tusuk sate” dengan 6 buah ornamen berbentuk jambu air.

Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat
Monumen ini terletak di sebelah utara Gedung Sate Bandung. Jika kita berada di plaza monumen tersebut, secara garis lurus, kita dapat melihat dengan jelas bangunan Gedung Sate. Antara monumen dan Gedung sate, terdapat Taman Kota, Jl. Surapati, Lapangan Gasibu, dan Jl. Diponegoro. Monumen ini dekat juga dengan Kampus Universitas Padjajaran di Jalan Dipati Ukur Bandung. Di sebelah barat dari monumen ini berdiri tegak Gedung Telkom Indonesia, dan di sebelah timur berdiri Gedung Pertamina Indonesia. Banyak aktivitas yang sering dilakukan di monumen ini. Selain sebagai titik massa untuk berkumpul sebelum dan sesudah aksi dalam berbagai isu tuntutan, di monumen ini sering pula diadakan acara-acara hiburan. Seperti pasar malam, acara dangdut, dan acara-acara lain yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun televisi di negeri ini.

Alun-alun dan Masjid Agung Bandung
Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat yang dulu dikenal dengan Masjid Agung Bandung, selesai dibangun kembali pada 13 Januari 2006. Pembangunan itu termasuk dengan penataan ulang Alun-alun Bandung, pembangunan dua lantai basement dan taman kota sekaligus halaman masjid yang dapat dipergunakan untuk kegiatan seni budaya serta salat Idul Fitri dan Idul Adha. Secara resmi pembangunan fisik masjid, membutuhkan waktu : 829 hari atau 2 tahun 99 hari, sejak peletakan batu pertama 25 Februari 2001 sampai peresmian Masjid Raya Bandung 4 Juni 2003 yang diresmikan oleh Gubernur Jabar saat itu: H.R. Nuriana.

Monumen Bandung Lautan Api
Merupakan monumen yang menjadi markah tanah Bandung. Monumen ini setinggi 45 meter, memiliki sisi sebanyak 9 bidang. Monumen ini dibangun untuk memperingati peristiwa Bandung Lautan Api, dimana terjadi pembumihangusan Bandung Selatan yang dipimpin oleh Muhammad Toha. Monumen ini berada di tengah-tengah kota yaitu terletak di kawasan Lapangan Tegallega. Monumen ini menjadi salah satu monumen terkenal di Bandung. Monumen ini menjadi pusat perhatian setiap tanggal 23 Maret mengenang peristiwa Bandung Lautan Api.

Museum Geologi Bandung
Museum Geologi didirikan pada tanggal 16 Mei 1928. Museum ini telah direnovasi dengan dana bantuan dari JICA (Japan International Cooperation Agency). Setelah mengalami renovasi, Museum Geologi dibuka kembali dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Megawati Soekarnoputri pada tanggal 23 Agustus 2000. Sebagai salah satu monumen bersejarah, museum berada di bawah perlindungan pemerintah dan merupakan peninggalan nasional. Dalam Museum ini, tersimpan dan dikelola materi-materi geologi yang berlimpah, seperti fosil, batuan, mineral. Kesemuanya itu dikumpulkan selama kerja lapangan di Indonesia sejak 1850.

Trans Studio Bandung

Wahana rekreasi Trans Studio Bandung di Bandung Super Mal (BSM) adalah wahana mainan indoor terbesar di dunia. Trans Studio Resort Bandung adalah kawasan wisata terpadu di Bandung, Indonesia, tepatnya di area Bandung Supermal. Trans Studio dibangun seluas 4,2 hektare dengan investasi mencapai Rp 2 triliun.Trans Studio Bandung dibangun di area seluas 4,2 hektar sehingga membuat Trans Studio Bandung sebagai Kawasan terpadu Resort terluas dan terlengkap di Bandung. Wahana yang terdapat menawarkan petualangan dan sensasi baru yang tidak kalah menantang seperti pendahulunya yaitu Trans Studio Makasar yang dibuka tahun 2008 Silam.

Taman Ade Irma Suryani Nasution (Taman Lalu Lintas)
Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution adalah tempat yang tepat bagi anak untuk belajar kelalulintasan. Di taman yang sejuk dan nyaman ini, anak-anak akan menikmati berkendara dengan sepeda atau kendaraan mini di jalur buatan yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Dan langsung mempraktekkan pelajaran kelalulintasan dalam suasana permainan yang menyenangkan. Lingkungan taman yang luas, hijau dan dilengkapi dengan kursi-kursi taman sangat cocok sebagai pilihan rekreasi Anda sekeluarga.

Museum Mandala Wangsit Siliwangi
Museum Mandala Wangsit Siliwangi adalah museum senjata yang berada di Bandung, Jawa Barat. Nama Siliwangi sendiri adalah seorang pendiri Kerajaan Pajajaran yang kekuasaanya tak terbatas, konon raja yang arif dan bijaksana serta wibawa dalam menjalankan roda pemerintahaan, sedangkan arti Mandala Wangsit adalah sebuah tempat untuk menyimpan amanat, petuah atau nasihat dari pejuang masa lalu kepada generasi penerus melalu benda-benda yang ditinggalkannya. Nama jalan tempat museum ini, Jl. Lembong, diambil dari nama Letkol Lembong, salah satu prajurit Siliwangi yang menjadi korban dalam Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil. Sebelumnya jalan itu bernama Oude Hospitaalweg.

Museum Konferensi Asia Afrika
Gedung yang terletak di jalan Asia Afrika ini didirikan oleh seorang arsitek Belanda yang bernama Van Galenlast dan C.O. Wolf Shoomaker. Gedung ini menjadi sangat terkenal sejak diadakannya Konferensi Asia Afrika tahun 1955, kemudian Konferensi Mahasiswa Asia Afrika tahun 1956 dan Konferensi Islam Asia Afrika yang menyimpan naskah-naskah dan peniggalan-peniggalan Asia Afrika yang terkenal. Gedung ini dibuka untuk umum setiap harikerja dan mudah dicapai dengan menggunakan bus kota jurusan Cicaheum-Cibeureum, Museum ini menampilkan koleksi foto-foto dan barang-barang tiga dimensi yang berhubungan dengan Konferensi Asia Afrika 1955, Benda-Benda KAA, Foto KAA sebelum dan sesudah peringatan KAA, Dasa Sila Bandung, Ulas Pers, Patung tokoh-tokoh KAA, Ruang pameran tetap, Ruang aula, Audio visual dan Perpustakaan

Most Secure Data Storage: Online Backup

2011-12-21T11:42:00.011+07:00

Losing data is a very annoying, especially when the data is very important and the only one we have. Each year, 43 percent of computer users lose irreplaceable data. Why? Because users do not perform regular, frequent backups.

A study conducted by Iomega showed that 69 percent of computer users to backup only 1 time a month. Manually, the actual data can be in the backup into one particular hard drive. However, for a data whose value is very important, the physical backup is not enough.

Online backups at this time could be an alternative to storing data. Not only for his own use, but online data backups can also be shared with colleagues through the Internet.

A lot of reviews about online backup , but wpdesigner.com/online-backup/ are the best. Visit here , this site is an online backup service with features syncronize function that allows you to synchronize on all devices that you use (Blackberry, computer, laptop, etc.). Visit site , your data will be safe.

Ultrabook Notebook Tipis Harga Murah Terbaik

2011-12-19T13:45:00.001+07:00

Saat ini PC tidak hanya digunakan oleh kalangan bisnis, mahasiswa maupun pelajar. Hampir semua kalangan mesyarakat sudah menjadikan PC sebagai suatu kebutuhan. Terbukti dengan semakin meningkatnya penjualan PC di Indonesia. Baik berupa desktop, notebook atau yang biasa disebut laptop dan yang masih segar adalah PC Tablet.

Khusus untuk PC tablet sekarang ini memang baru booming. Memang, gadget yang satu ini tidak hanya digunakan untuk menunjang pekerjaan kita, tapi bisa juga mendukung penampilan kita. Dengan penampilan yang simpel, tipis dan fitur-fitur yang didukung di dalamnya memang sangat menarik bagi penggila gadget. Tapi sayang, penampilan yang menarik tersebut belum didukung kemampuan yang maksimal. Jika dibandingkan dengan notebook PC tablet masih tertinggal.

Saat ini sudah hadir notebook yang dikemas mirip dengan PC tablet. Dengan kinerja setara dengan notebook, tapi dengan bentuk yang tipis dan harga yang sangat terjangkau. Ultrabook Notebook Tipis Harga Murah Terbaik ini dikeluarkan oleh Acer. Acer kini menjawab kebutuhan Anda para penggila gadget. Acer Aspire S3, adalah perangkat yang praktis, penuh fitur namun tetap compact untuk menunjang produktivitas sehari-hari Anda. UltrabookTM layar 13” HD dengan desain ultra aerodinamis ber-finishing metal, konektivitas cepat dan long battery life yang dikemas dalam ketebalan 13mm dan bobot yang begitu ringan, kurang dari 1,35 Kg.

Cewek Bugil Paling Terkenal di Internet

2011-12-19T09:17:00.000+07:00

Maaf ini bukanlah sebuah postingan pornografi maupun pornoaksi. Saya juga bukan berbagi foto cewek bugil disini, namun ini hanyalah sebuah berita tren di internet.

Di internet banyak sekali yang namanya Foto Cewek Bugil, tapi foto-foto cewek tersebut tak pernah setenar foto cewek bugil yang satu ini. Cewek ini berasal dari bandung, selain foto-foto bugil nya tersebar di internet si cewek asal bandung ini pun punya segudang video bokep. Siapa sih cewek yang terkenal karena foto bugilnya di internet? Chika bandung, pasti kamu pernah dengar yang namanya chika. Entah darimana asalnya dan bagaimana si chika ini. Cuman dari informasi yang banyak beredar di internet si chika ini berasal dari daerah bandung jawa barat. Untuk kebenaran informasinya juga sulit dibuktikan karena saya sendiri belom pernah bertemu dengan chika ini.

Jika pengen tahu siapa chika coba aja liat searching di google tentang foto chika bugil. Untuk lihat foto chika mungkin anda perlu searching via google image tentang chika. Disana banyak sekali hasil foto dari chika bandung, pengen liat foto bugil si chika klik aja foto-foto di bawah ini. Ini saya berikan 1 gambar aja tentang chika yang bandung yang posenya begitu menantang meskipun bukan foto cewek bugil.

Nah itu adalah foto chika yang bisa dibilang hampir bugil. Oke mungkin hanya berbagi informasi sedikit saja tentang cewek-cewek nakal yang berani berfoto bugil di internet. Untuk lihat foto yang lain silakan klik saja foto di bawah ini.

Online Data Backup

2011-12-19T07:54:00.000+07:00

The average computer user will likely tell you they're afraid of a hard drive crash erasing all their important files, pics, music, videos and more. However, plenty of may also admit that they don't regularly back up their knowledge, although they're aware their priceless personal files and valuable multimedia collection could be gone in an instant. Online backup services are an excellent, simple and secure way to back up your knowledge automatically at an offsite location.

Because your knowledge is stored offsite, if your computer crashes, is destroyed or stolen, your knowledge is still safe on the service's secured servers. There's several reasons for using an online knowledge backup service, including not needing to burn CDs or DVDs of your knowledge. By the time you're done burning discs, you'll probably have dozens lying around. Having an outside hard drive is an essential part of any backup plan, but using an offsite knowledge backup service will keep your files safe if catastrophe strikes your home. These services are simple to make use of, and you won't feel like you need an advanced degree in computer science to schedule your backups.

Pendidikan Alternatif untuk Anak

2011-11-11T10:07:00.003+07:00

Banyak orangtua meragukan mutu pendidikan di sekolah saat ini, sehingga banyak orang yang beralih ke program "Home Schooling" atau menyekolahkan anak-anaknya di rumah. Home Schooling merupakan pendidikan alternatif yang menekankan kurikulum yang fleksibel. Cara belajar untuk program ini adalah dengan jarak jauh. Materi pelajaran disediakan oleh salah satu instituisi pendidikan yang pada akhir tahun ajaran juga akan menguji peserta untuk kenaikan tingkat dan mendapatkan sertifikat.

Dengan program Home Schooling ini para orangtua dapat memberikan kebebasan kepada anak-anak tentang hal yang ingin dipelajarinya, sedangkan untuk tempat belajar atau kelasnya dapat diberbagai ruangan di sekitar rumah atau dimanapun. Sebagai konsekuensi dari program ini, anak tidak dapat bergaul dengan teman-teman sebayanya seperti sekolah reguler. Orangtua juga harus selalu mendampingi anak dalam belajar dan bereksplorasi dalam menyerap ilmu.

Cara Membuat Anak Senang Belajar

2011-11-11T10:07:00.000+07:00

Mendengar kata belajar anak menjadi enggan untuk melakukannya, oleh karena itu diperlukan suatu cara agar anak mau mempelajari hal-hal yang baru. Berikut ini merupakan beberapa cara dalam membuat proses belajar menjadi menyenangkan bagi anak.

Untuk anak yang berusia pra sekolah, ajarkan kepada mereka sesuatu yang baru seperti mengenali nama-nama benda yang ada di sekitarnya.
Untuk merangsang daya pikir serta kreativitas mereka, siapkan alat-alat tulis seperti buku menggambar, pensil warna, crayon dan lain-lainnya.
Berikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan bebas yang bermanfaat bagi perkembangannya.
Bantu anak dalam mengerjakan sesuatu kegiatan pertama kalinya, kemudian berikan kesempatan untuk melakukannya tanpa bantuan.
Kenalkan anak pada jadwal, sehingga pada saat mereka melakukan suatu kegiatan dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu
Biasakan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan anak, pada saat-saat tertentu secara terus menerus.
Bagi anak yang duduk di sekolah dasar, selalu tanyakan dan temani mereka dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya.
Tuntun anak apabila kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolahnya.
Ciptakan suasana nyaman di sekitar rumah, agar anak dapat berkonsentrasi dalam belajar.

Kandungan Gizi Pada Makanan Jajanan

2011-11-11T10:06:00.000+07:00

Akhir-akhir ini beragam isu kesehatan menjadi topik hangat yang dibicarakan berbagai kalangan, termasuk para orangtua. Kasus formalin, boraks, hingga zat pewarna pada makanan membuat kita semua harus lebih hati-hati lagi dalam memilih makanan terutama makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Dalam hal ini para orangtua harus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap makanan apa saja yang dibeli bebas alias jajanan, tidak terkecuali makanan yang disediakan di kantin sekolah.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan komunikasi antara orangtua murid dan guru untuk saling memberikan masukan dan pengawasan pada makanan di kantin sekolah dengan memberikan dan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi bagi murid.

Berikut ini informasi penting yang bisa Anda jadikan bahan diskusi dan beberapa tips mengatasi kebiasaan jajan :

Zat terlarang yang terkandung dalam bahan makanan:

Zat pewarna yang dilarang, antara lain auramine, metanil yellow, chrysoidine, rhodamin, burn umber. Zat pewarna yang dimaksud dipergunakan untuk pewarna industri tekstil dan lain-lain.
Zat pengawet, seperti nitrofuran, asam benzoate, dan kloroform. Formalin dan boraks juga berada di antara pengawet yang dilarang karena bukan untuk digunakan pada makanan.
Zat pemanis, sakharin dan siklamat.

Bahaya yang mengancam:

Zat pewarna seperti rhodamin, jika dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan kanker hati beberapa tahun mendatang.
Vetsin atau mono sodium glutamate (MSG) yang dikonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan kanker. Dalam jangka pendek bisa juga menyebabkan pusing dan mual.
Formalin dan boraks bisa membuat gangguan pencernaan, muntah-muntah, hingga depresi system saraf.
Pencemaran timbal (Pb) pada makanan yang dijajakan di pinggir jalan tidak bisa diremehkan karena bisa mengakibatkan infertilitas, kelumpuhan, mual, dan muntah-muntah, sakit kepala, hingga kesulitan berpikir.
Selain timbale, makanan jajanan yang tidak higienis sangat mungkin tercemar bakteri E.coli. Bakteri ini menyebabkan sakit perut, diare dan gangguan pencernaan lainnya.

Tips menghindari jajanan:

Biasakan makan pagi. Hal ini efektif untuk mengurangi nafsu jajan pada anak dan remaja.
Membawa bekal. Dengan membawa bekal, selain kebersihan terjaga, nutrisi juga dijamin seimbang.
Sediakan kudapan/camilan sehat di rumah, bisa berupa buah, kue rendah kalori atau yoghurt.
Variasi makanan di rumah. Menu yang berganti-ganti membuat kita tidak cepat bosan dan mencari pilihan lain di luar rumah, yang belum tentu memenuhi syarat gizi. Ini bisa diterapkan juga di kantin-kantin sekolah dengan menyediakan makanan yang sehat yang variatif dan bergizi, sehingga murid tidak membeli jajanan di luar sekolah.
Jangan biasakan mengganti makanan dengan jajanan.
Jangan terlalu sering makan di restoran fast food. Makanan yang ditawarkan umumnya mengandung garam yang tinggi dan penyedap rasa berlebih. Kandungan kalorinya juga lebih besar disbanding kandungan nutrisinya. Protein, mineral dan vitaminnya pun sangat rendah.

Dengan mengetahui dampak baik dan buruk dari makanan jajanan, paling tidak kita bisa meminimalisir hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi.

10 Cara untuk Meningkatkan Prestasi di Sekolah

2011-11-11T10:05:00.000+07:00

10 cara penting yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan prestasi di sekolah:

1.	Jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama.
2.	Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan.
3.	Jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal.
4.	Kerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Enak kan kalau kita cepat mengerjakan PR, jadi masih punya banyak waktu untuk bermain dan nonton TV deh!
5.	Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan jadi tidak banyak yang harus dipelajari! Asyik!
6.	Cukup istirahat, makan dan bermain. Semuanya dilakukan secara berimbang. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting lainnya, contohnya makan dan istirahat. Padahal setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makanan yang kita makan. Oleh karenanya kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap hari! Jadi tidak sering mengantuk di kelas!
7.	Banyak berlatih pelajaran yang kurang disuka. Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika, maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus atau belajar berkelompok dengan teman. Sehabis belajar bisa bermain dan menambah teman baru di tempat kursus. Selain itu, siapa tahu dari kurang menyukai matematika, kalian malahan menyukainya.
8.	Ikutilah kegiatan ektrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Contohnya apabila kalian suka pelajaran tae kwon do, cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut, sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah.
9.	Cari seorang pembimbing yang baik. Orangtua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi.
10.	Jangan suka mencontek teman. Kalau mencontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagipula belum tentu, teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaan dengan benar. Belum lagi kalau ketahuan guru dan teman lain, malu kan? Kalau kamu rajin belajar, pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar sehingga ulangan dapat nilai baik.

Loans for people with bad credit

2011-11-11T10:01:00.000+07:00

Personal loans for people with bad credit (the keyword is bad credit) is a safe way to borrow the money you need & use it for any purpose. The attraction is that the Bad Credit Loans they offer need no collateral. As with a traditional loans, security as significant as or greater than the principle amount borrowed is necessary to get the secured loan. Often known as a home equity line of credit, a collateralized loan is less risk to a lender when property is pledged as collateral. With foreclosures at an all-time high, & the credit crunch effecting the economy, credit is a commodity & ought to be thought about the pulse of the economic body of The united states.

With a Bad Credit Personal Loans, no collateral is necessary to gain the money you need. Also, another highlight of loans for people with bad credit is the loan is granted with tiny or no documentation. This can be of great convenience to the borrower. In most cases, on approval of the loan, the money can be available within the hour & with no actual paperwork. Not only are Bad Credit Personal Loans Online convenient, somebody may qualify. A responsible credit history as well as a high credit standing is not needed. First Amerigo embraces the chance to accomplish your financial needs with our proven ability to keep mistakes to a maximum & attain great results. This method for obtaining Bad Credit Personal Loans & Unsecured Personal Loans is passed on to you with confidence.

Contoh Brosur Iklan

2011-11-11T04:26:00.000+07:00

Contoh Brosur Iklan - Brosur sangat erat kaitannya dengan iklan. Dan pemanfaatan brosur seringnya memang untuk menginformasikan sesuatu sehingga masyarakat mengetahui info apa yang akan di sampaikan dalam brosur tersebut. Desain untuk brosur iklan juga seharusnya di rancang sedemikian rupa sehingga orang akan tertarik untuk mengetahui info apa yang akan di sampaikan. Anda bisa melihat gambar

Spesifikasi Harga Hp Samsung Galaxy Terbaru

2011-11-11T01:48:00.001+07:00

Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus Spesifikasi Harga Hp Samsung Galaxy Terbaru - Jika Anda penggemar Hp dari Samsung, Anda mungkin ingin tahu Handphone keluaran terbaru dari Samsung yaitu Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus. Sebelumnya Samsung telah sukses merilis Samsung Galaxy Tab tahun lalu, Sekarang ini akan kembali menawarkan buat Anda PC tablet terbaru keluaran Samsung yaitu Galaxy Tab 7.0 Plus. Mungkin Anda ingin info lebih lengkap, silakan ikuti tautan berikut ini.

Online Game

2011-11-10T13:22:00.000+07:00

If you require to play blackjack online it is very important that you at least know the basic strategy. In lieu of guessing or playing with 'gut feelings' you can make the basic plays for every feasible situation. Of coursework counting cards is much better than basically going 'by the book', but not knowing to count cards is by no means an excuse not to know how to play exactly. Blackjack is a game that is built on making the best feasible play in the long run.

I have heard lots of time players telling me that every time they stood on '16' against a dealer's face card the dealer busted, and every time they hit a '16' against a dealer's face card they were busted. That might have been true, but unless you count cards and know that the deck is very favorable ('loaded' with 10-value cards), the best thing you can do is hit a '16' against a dealer's face card. Although you are likely to lose, you are likely to lose more in the event you stand. Many sites to play free online casino games no download. Online casinos blackjack and video slots you can also get easily.

Foto Model Rambut 2011 2012

2011-11-09T03:25:00.001+07:00

Foto Model Rambut 2011 2012 - Memiliki rambut yang indah dan sehat tentu harapan semua orang baik pria atau wanita. Informasi mengenai gambar/foto model rambut 2011/2012 yang ada di sini mengenai trend model gaya rambut untuk pria atau wanita tahun 2011 dan trend terbaru model rambut 2012. Temukan juga tips menarik untuk penataan model potongan rambut pendek atau panjang, serta perawatan agar tampil sempurna.

Gambar Binatang Lucu

2011-11-08T04:49:00.001+07:00

Gambar Binatang Lucu - Binatang pun bisa tampil sangat lucu sekali, seperti kumpulan gambar binatang lucu yang ada di sini. Dengan melihat foto hewan lucu ini mudah mudahan bisa menghibur Anda. Kelucuan bisa terjadi dimana saja, tidak hanya manusia saja, tetapi makhluk seperti hewan juga bisa memperlihatkan keunikan dan kelucuan. Banyak sekali hal menarik dan kelucuan yang di tampilkan oleh hewan-hewan ini.

Menjaga Kesehatan Mata | Makanan Untuk Kesehatan Mata

2011-11-08T03:05:00.002+07:00

Menjaga Kesehatan Mata dan Makanan Untuk Kesehatan Mata - Mata adalah salah satu organ manusia yang sangat penting dan berharga sekali buat kita. Agar mata berfungsi semestinya perlu di jaga dan di rawat. Info kesehatan kali ini tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mata serta makanan untuk kesehatan mata. Salah satu upaya dalam merawat kesehatan mata adalah dengan mengkonsumi makanan yang mengandung vitamin A.

Kesehatan Gigi Dan Mulut | Tips perawatan kesehatan Gigi Dan Mulut

2011-11-07T04:01:00.001+07:00

Kesehatan Gigi Dan Mulut serta Tips perawatan kesehatan Gigi Dan Mulut - Gigi yang sehat pasti enak di lihat. Untuk menjaga kesehatn gigi dan mulut tentu butuh perawatan. Membiasakan sikat gigi minimal dua kali sehari merupakan langkah awal dalam perawatan kesehatan gigi dan mulut. Berawal dari gigi dan mulut pula bisa berkibat munculnya penyakit yang lain. Dan salah satu cara merawat kesehatan gigi adalah dengan menggosok gigi tiap habis makan.

Tips Merawat Kesehatan Rambut Rontok Kering Rusak Alami

2011-11-07T01:32:00.001+07:00

Perawatan Rambut Sehat Alami Tips Merawat Kesehatan Rambut Rontok Kering Rusak Alami - Semua wanita atau pria ingin memiliki rambut yang sehat. Melakukan cara alami dalam perawatan rambut akan lebih aman. Jika rambut sudah mulai rontok, rambut jadi rusak, itu tandanya ada masalah pada rambut. Untuk menjaga kesehatan rambut kepala, agar rambut sehat tentu harus di kenali terlebih dulu, apa penyebabnya.

Gambar Cewek Payudara Besar Seksi

2011-11-06T03:27:00.002+07:00

Foto Model Payudara Wanita Gambar Cewek Payudara Besar Seksi - Payudara merupakan salah satu bagian tubuh wanita yang di sukai pria. Bagi wanita sendiri payu dara juga menjadi salah satu daya tarik sehingga harus di rawat. Mengenai ukurannya payudara, tentu saja berbeda-beda untuk tiap wanita. Ada yang kecil, sedang hingga payudara berukuran besar, seperti gambar foto model payudara yang ada di link di bawah ini.

Cara Menjadi Model Profesional Terkenal

2011-11-06T01:35:00.001+07:00

Cara Menjadi Model Profesional Terkenal - Menjadi model merupakan cita-cita sebagian cewek atau cowok. Untuk menjadi seorang model profesional tentu tidak mudah. Perlu usaha yang sungguh sungguh, bila perlu sekolah atau ambil kursus di tempat tempat yang akan mendidik bagaimana caranya menjadi model profesional. Ikuti langkah dan tahap bagaimana menjadi seorang model yang profesional.

Kemudian untuk menjadi model profesional, anda bisa menyimak tips dan kiat dari para mantan model, seperti yang dilakukan oleh salah satu mantan top model Indonesia, Ratih Sanggarwati, yang punya pengalaman di dunia model internasional tahun 92-97.

Lewat bukunya Kiat Menjadi Model Profesional yang dikerjakannya selama enam tahun, Ratih berbagi pengalaman tentang kiat menjadi peragawati pofesional. Salah satunya mengulas syarat-syarat menjadi model profesional, antara lain:

Fisik Memadai
Penuhi standar fisik seorang model. Kemudian, temukan kualitas fisik terbaik yang ada pada diri Anda. Misalnya, kaki. Kelebihan tersebut akan menjadi image yang menentukan kualitas Anda kelak.

Siap Mental
Dunia model adalah dunia yang dinamis. Namun, dengan kematangan mental, Anda pun akan bersikap lebih dewasa. Menjadi sorotan media, dipuja-puji dan menjadi terkenal adalah hal biasa. Tetapi, siap mengantisipasi bahkan menanggung akibat buruk dari risiko pekerjaan, baru luar biasa.

Totalitas
Tidak setengah-setengah. Jika Anda sudah memilih menjadi model sebagai profesi , bersikap dan berbuatlah sepatutnya. Cari tahu ruang lingkup kerja model dan tanggung jawabnya. Termasuk, perlengkapan model yang harus dimiliki seorang model, seperti sepatu, tas, body suit atau stocking. Hargailah semua hal tersebut, karena memang Anda mencari penghasilan dari pekerjaan model itu sendiri.

Model Sepatu Kerja Terbaru Wanita

2011-11-05T23:17:00.001+07:00

Model Sepatu Kerja Terbaru Wanita - Sebagai seorang wanita pekerja atau wanita karir, tentunya Anda harus mengenakan sepatu saat mengenakan aktifitas kerja. Fungsi sepatu tidak cuma sebagai alas kaki, tetapi juga untuk penampilan. Memilih model sepatu yang nyaman saat di kenakan waktu kerja akan memperlancar Anda dalam menyelesaikan tugas Anda selama di kantor atau perusahaan tempat Anda bekerja.

Galeri Foto Pre Wedding

2011-11-05T15:06:00.001+07:00

Galeri Foto Pre Wedding - Jika Anda ingin mencari contoh foto pre wedding, Anda bisa lihat koleksi gambar foto pre wedding yang ada di sini dan bolehlah kalau di bilang sebagai galeri foto pre wedding. Banyak lokasi yang menarik mulai dari lokasi indoor atau outdoor sebagai tempat untuk pengambilan foto wedding. Kumpulan gambar pre wedding ini mungkin bisa jadi inspirasi buat Anda yang punya rencana untuk menikah.

Desain Rumah Sederhana Gambar Rumah Minimalis Modern

2011-11-05T04:30:00.001+07:00

Desain Rumah Sederhana dan Gambar Rumah Minimalis Sederhana Modern - Buat Anda yang ingin cari desain rumah sederhana untuk arsitektur rumah model minimalis, Anda bisa baca kumpulan info rumah di sini beserta tips untuk merancang rumah Anda. Bagaimana desain interior serta eksteriornya seperti penataan ruangan, penataan kamar, ruang tamu, taman depan, serta hal lain yang berhubungan dengan desain rumah. Semua bisa anda dapatkan disini.

Rahasia Awet Muda | Resep Obat Awet Muda

2011-11-05T02:16:00.001+07:00

Rahasia Awet Muda dan Resep Obat Awet Muda - Setiap orang pasti ingin selalu kelihatan awet muda. Mungkin sudah banyak cara dan resep agar awet muda yang sudah di coba, begitupun dengan obat awet muda, mungkin sudah pernah di cobanya. Buat Anda yang ingin tahu bagaimana caranya agar kelihatan tetap awet muda, mungkin informasi kesehatan kali ini bisa berguna buat Anda.

Anda bisa baca rahasia awet muda berikut ini:

1. Bersihkan wajah dari riasan dengan menggunakan make up remover untuk mata dan bibir.
2. Lanjutkan dengan milk cleanser untuk mengangkat kotoran yang berbeda di wajah, lalu bersihkan wajah dengan spons basah.
3. Bersihkan wajah menggunakan facial wash untuk membersihkan dari sel kulit mati.
4. Lakukan srucbbing dengan kandungan ekstra teh hijau, untuk membuka pori-pori dan mengangkat komedo pada wajah. Dilanjutkan dengan penguapan yang berguna untuk membuka pori-pori pada wajah saat melakukan masker.
5. Beri sedikit pijatan pada sekitar daerah hidung, pipi, dagu, dan dahi yang berguna untuk melancarkan peredaran darah.
6. Gunakan serum yang mengandung kolagen, berfungsi untuk mengontrol minyak berlebihan keseluruh permukaan kulit wajah.
7. Masker ekstrak jahe yang mampu mengurangi inflamasi dan peradangan akibat jumlah kadar minyak berlebih di wajah.
8. Gunakan krim sunblock untuk menangkal radikal bebas ultraviolet.

Video Terbaru Super Junior 2011

2011-11-05T01:06:00.001+07:00

Video Terbaru Super Junior 2011 - Jika Anda salah satu dari penggemar Super Junior, dan ingin tahu kabar terbarunya khususnya yang ingin info video terbaru Super Junior 2011, Anda bisa menyaksikan video klipnya melalui blog ini. Video klip Super Junior di unggah melalui saluran resmi SM Town di situs video Youtube. Peluncuran video klip Super Junior tersebut merupakan versi repackage dari album sebelumnya.

Contoh Artikel Lingkungan

2011-11-04T22:53:00.001+07:00

Contoh Artikel Lingkungan - Artikel Lingkungan yang ada di sini merupakan kumpulan artikel dari Contoh Artikel Lingkungan. Lingkungan merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dengan lingkungan yang sehat, menjaga kelestarian lingkungan, dampak pencemaran lingkungan yang di sebabkan karena faktor manusia atau faktor alam tentu akan membawa dampak pada kehidupan manusia dan binatang.

Contoh Artikel Kesehatan

2011-11-04T17:42:00.000+07:00

Contoh Artikel Kesehatan - Memiliki badan yang selalu sehat adalah keinginan semua orang. Bukan cuma sehat jasmani tapi juga sehat rohani. Untuk memperoleh badan yang sehat tentunya harus di ikuti dengan pola hidup yang sehat juga, yaitu dapat dimulai dengan mengkonsumsi makanan sehat, olahraga, lingkungan yang sehat serta hal lain yang bisa mewujudkan kondisi jasmani dan rohani yang sehat.

Tips Menjaga Kesehatan Kulit Tubuh

2011-11-04T15:37:00.001+07:00

Tips Menjaga Kesehatan Kulit Tubuh - Banyak cara menjaga kesehatan kulit tubuh kita, seperti Artikel yang Anda baca ini mengenai tips dan cara menjaga kesehatan kulit tubuh. Walaupun sudah banyak produk untuk perawatan kulit, tapi perlu hati hati ketika akan memilih jenis produk untuk perawatan kulit, salah salah bisa kena efek yang merugikan. Dengan memiliki kulit yang sehat tentu akan menunjang penampilan anda.

IPhone 4S Keluaran Terbaru Apple

2011-11-04T03:57:00.000+07:00

IPhone 4S Keluaran Terbaru Apple - Kapan Apple meluncurkan IPhone 4S terbaru 2011 di Indonesia?. Apple diberitakan akan menghadirkan iPhone 4S di Indonesia di akhir tahun 2011 ini. IPhone 4S terbaru ini secara serentak sudah diluncurkan pada 28 Oktober lalu di 22 negara. Bahkan pada 11 November 2011 nanti, pihak Apple juga baru saja meluncurkan iPhone mutakhir tersebut di 15 negara berbeda secara

Foto Model Paling Hot 2011

2011-11-04T02:17:00.000+07:00

Foto Model Paling Hot 2011 - Menjadi seorang foto model kadang harus berani menampilkan Pose pose yang hot. Terutama buat foto model yang baru memulai karirnya. Seperti foto model paling hot yang ada disini. Sensualitas dan tubuh yang seksi menggoda merupakan bagian dari kehidupan seorang foto model. Walaupun para foto model tersebut berani menampilkan pose paling hot sekalipun, mungkin itu

Trend Gaya Rambut 2012 Potongan Rambut Pendek

2011-11-03T23:59:00.001+07:00

Trend Gaya Rambut 2012 Potongan Rambut Pendek Panjang - Untuk menunjang penampilan, potongan dan penataan model gaya rambut, juga sangat penting. Walaupun setiap orang bebas memilih model gaya rambut pendek atau panjang, tak ada salahnya Anda baca mengenai trend model potongan dan gaya rambut tahun 2012. Apalagi jika Anda selalu mengikuti trend terbaru, maka wajib bagi Anda untuk mengetahui tren terkini.

Motor Yamaha terbaru 2012

2011-11-03T22:48:00.001+07:00

Motor Yamaha terbaru 2012 Sepeda Motor Yamaha Keluaran Terbaru 2012 - Info otomotif terbaru motor yamaha 2012 ini buat Anda yang ingin mengentahui sepeda motor keluaran terbaru dari Yamaha tahun 2012. Produsen dari motor Yamaha tampaknya telah siap mengeluarkan sebuah motor skutik baru di tahun 2012. Rencananya nanti Skutik anyar ini mau ditempatkan sebagai skutik entry level.

kaos yamaha.

Desain Rumah Minimalis | Kumpulan Contoh Desain Interior eksterior Rumah Minimalis

2011-11-03T15:49:00.000+07:00

Desain Rumah Minimalis | Kumpulan Contoh Desain Interior eksterior Rumah Minimalis - Buat Anda yang ingin info dan artikel mengenai desaian rumah minimalis berserta contoh desain gambar rumah model minimalis. Anda bisa baca kumpulan bagaimana mendesain rumah gaya minimlis, baik itu untuk rumah minimalis modern, sederhana, interior dan eksteriornya atau hal lain yang berhubungan dengan desain

Foto Model Pria Asia Foto Model Cowok2 Keren Seksi

2011-11-03T14:39:00.001+07:00

Foto Model Pria Asia Foto Model Cowok2 Keren Seksi - Buat Anda cewek2 yang suka lihat dan koleksi gambar foto model cowok2/pria Asia yang ganteng keren cool macho pokoknya segerr di liat dan seksi tentunya, Anda bisa lihat deh foto model pria asia yang ada dalam gambar di bawah ini. Mungkin salah satu pria/cowok yang ada di foto berikut ini sudah Anda kenal wajahnya dan juga jadi idola Anda.

Foto Model Bayi Untuk Iklan

2011-11-03T04:22:00.001+07:00

Foto Model Bayi Untuk Iklan - Kalau melihat adik bayi yang ada iklan hmmm.. lucu dan menggemaskan sekali. Foto model bayi yang untuk iklan memang bikin gemez karena sangat lucu. Dan umumnya bayi atau balita ini tampil di produk iklan yang memang produknya untuk anak yang masih bayi atau usia balita, seperti susu, makanan bayi, atau produk lain. Jika Anda senang melihat adik bayi untuk model iklan silakan klik gambar untuk membesar.

Foto Model Paling Panas 2011

2011-11-03T02:40:00.001+07:00

Foto Model Paling Panas 2011 - Setiap orang mungkin berbeda-beda dalam menilai foto model paling panas. Tapi umumnya foto model yang paling panas selalu di lihat dari pose-pose yang panas, berani, terbuka dan menggairahkan. Bagaimana dengan penilaian Anda mengenai foto model paling panas 2011 ini. Anda bebas menilai dan menentukan sendiri kategori mengenai photo paling hot... :))

2013 tak Ada Lagi Sekolah Rusak

2011-10-20T09:58:00.002+07:00

Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, berjanji tahun 2013 nanti tidak ada lagi SD dan SMP yang rusak. Ia mengatakan alokasi anggaran untuk pendidikan dari APBN 2012 akan diprioritaskan untuk merehabilitasi sekolah-sekolah di jenjang pendidikan dasar.

Nuh mengungkapkan, jumlah ruang kelas yang mengalami rusak berat yang berhasil didata tahun ini sebanyak 153.026 ruang. Sedangkan kebutuhan anggaran Rp 20,4 triliun. "Kami akan menuntaskan rehabilitasi ini secara bertahap, baik melalui DAK maupun APBN," kata Nuh pada acara peluncuran Program Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Sekolah, Senin (26/9).

Nuh merinci, tahun 2011 ini ditargetkan sebanyak 21.500 ruang belajar akan selesai diperbaiki dengan jumlah anggaran sekitar Rp 2,8 triliun, masing-masing untuk tingkat SD sebanyak 18 ribu ruang kelas dan SMP 3.500 ruang kelas. Sedangkan sisanya, sebanyak 131.526 ruang, dianggarkan pada tahun anggaran 2012.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut berharap program rehabilitasi sekolah tersebut akan selesai pada akhir tahun 2012. "Tentu setelah itu bukan berarti akan tidak ada lagi sekolah rusak karena jumlah sebesar itu adalah sekolah yang mengalami rusak berat. Tentu saja sekolah yang kini rusak riangan akan juga menjadi rusak berat jika tidak segera ditangani," kata M Nuh.

Mendiknas Ajak Swasta Dukung Revitalisasi Sekolah Rusak

2011-10-20T09:57:00.002+07:00

Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, mengajak pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk berperan dalam upaya revitalisasi gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

Bedasarkan data dari Kementerian pendidikan nasional jumlah sekolah rusak di seluruh Indonesia mencapai 153.026 unit. "Peran serta swasta dan BUMN sangat diperlukan. Karena untuk merevitaliasi seluruh sekolah secara bersamaan akan sangat sulit jika hanya pemerintah yang melakukan dengan anggaran yang terbatas," kata Menteri dalam acara peletakan batu pertama Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Gedung Sekolah, di SD Negeri I Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

Menteri mengatakan, dalam revitalisasi gedung sekolah ini, Kemendiknas tidak hanya memperbaiki bentuk fisik bangunan sekolah saja tapi juga berupaya memberikan kenyamanan lingkungan kepada peserta didik.

Program revitalisasi sekolah dan lingkungan sekolah diutamankan untuk sekolah SD yang peserta didiknya masih tergolong kanak-kanak. Kondisi demikian dalam pendidikan membutuhkan lahan bermain dan berinteraksi dengan anak-anak lainnya.

"Dan ini merupakan sebuah kewajiban kita untuk mengadakannya," kata Menteri.
Terkait anggaran perbaikan gedung sekolah rusak, Menteri mengatakan, 153.026 ruang kelas yang terdata rusak membutuhkan anggaran sekitar Rp 20,4 triliun.

Menurut Menteri, dana tersebut tidak mampu diakomodasi sepenuhnya dengan APBN. Di sinilah peran swasta dan BUMN diperlukan. Menteri berharap dengan keterlibatan pihak swasta dan BUMN dapat menuntaskan persoalan pendidikan saat ini. "Peran serta swasta dan BUMN dalam menuntaskan persoalan pendidikan secara tidak langsung mendorong peningkatan kualitas pendidikan kita," kata Menteri.

Menteri menambahkan, perbaikan gedung sekolah rusak ditergetkan dapat selesai pada 2013. Untuk tahun ini Kemendiknas menargetkan akan menyelesaikan rehabilitasi sebanyak 21.500 ruang kelas yang rusak berat ditahun ini. Jumlah tersebut masing-masing terbagi untuk jenjang SD sebanyak 18 ribu ruang kelas dan SMP sebanyak 3.500 ruang kelas.

Sudah Tiga Tahun Atap Kelas Ambruk, Disdik Belum Bertindak

2011-10-20T09:56:00.000+07:00

Tiga ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri 03 Bantar Kemang, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, rusak berat. Atapnya ambruk menutup ruang belajar mengajar sejak tiga tahun silam. Namun, belum juga ada pihak yang peduli. Alhasil, dari sepuluh ruang kelas, hanya tujuh yang bisa digunakan.

Menurut Kepala Sekolah SDN Bantar Kemang 03, Suci Roswati, sejak dibangun tahun 1973, belum ada bagian bangunan yang mengalami perbaikan. Kondisi ini mengudang kekhawatiran terhadap keselamatan sekitar 350 siswa. Mereka harus belajar di bawah bayang-bayang bahaya. "Kerusakan ini sudah dari tahun 2008," kata Suci Rabu (19/10).

Dari tiga ruangan yang rusak berat, satu ruangan masih bisa dimanfaatkan sebagai kelas tambahan bimbingan belajar. Namun kondisinya pun serba pas-pasan. Tak ada aliran listrik. Sementara dua ruangan lainnya dibiarkan tak terpakai karena terlalu berisiko untuk digunakan. Pada ruangan itu, atap yang rubuh hanya disangga batang-batang bambu. “Kami khawatir menimpa murid-murid,” kata Suci

Rusaknya tiga ruang kelas di SDN 03 Bantar Kemang menghambat aktivitas belajar dan mengajar. Pihak sekolah terpaksa mengatur jadwal belajar siswa dengan sistem shift. Kelas 3 dan 4, misalnya, baru bisa menjalani proses belajar bila kelas 1 dan 2 selesai belajar sekitar Pukul 10.00 WIB. Hal ini menurut Suci membuat proses belajar kurang efektif. Karena guru terburu-buru dalam mengajar. “Kami tidak ada pilihan, ruang kami terbatas,” katanya.

Suci mengatakan sudah lima kali mereka mengajukan proposal permohonan perbaikan sekolah ke Dinas Pendidikan Kota Bogor sejak lima tahun lalu. Namun hingga kini pihak sekolah belum juga mendapat tanggapan. “Alasannnya, Disdik masih memprioritaskan sekolah yang rusaknya lebih parah.” kata Suci.

PP 48 tahun 2008

2011-10-20T09:51:00.002+07:00

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2008
TENTANG
PENDANAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46
ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2),    dan
Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pendanaan Pendidikan;
Mengingat     : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN
PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:
1. Pemerintah . . .

- 2 -
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
3. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan
yang disediakan untuk menyelenggarakan dan
mengelola pendidikan.
4. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan
sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
5. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang,
kelompok orang, atau organisasi yang memiliki
kepentingan dan/atau kepedulian terhadap
pendidikan.
6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2
(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik;
dan
c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a
dan huruf b yang mempunyai perhatian dan
peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 3
(1) Biaya pendidikan meliputi:
a. biaya satuan pendidikan;

b. biaya . . .

- 3 -
b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan; dan
c. biaya pribadi peserta didik.
(2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
2. biaya nonpersonalia.
c. bantuan biaya pendidikan; dan
d. beasiswa.
(3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
2. biaya nonpersonalia.
(4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b angka 1 dan ayat (3)    huruf b angka 1
meliputi:
a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri
atas:
1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan
pendidikan;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi
pegawai pada satuan pendidikan;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural
pada satuan pendidikan;

4. tunjangan . . .

- 4 -
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional di luar guru dan dosen;
5. tunjangan fungsional atau subsidi
tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen;
dan
9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang
memiliki jabatan profesor atau guru besar.
b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau
pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
1. gaji pokok;
2. tunjangan yang melekat pada gaji;
3. tunjangan struktural bagi pejabat
struktural; dan
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional.

Pasal 4
(1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
atau pemerintah daerah, baik lahan maupun selain
lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai
melalui belanja modal dan/atau belanja barang
sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
atau pemerintah daerah untuk meningkatkan
kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya
manusia dan investasi lain yang tidak
menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja
pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan
perundang-undangan.

(3) Pengeluaran . . .

- 5 -
(3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi
tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah
daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau
bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi
tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah
daerah dibiayai melalui belanja barang atau
bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
(1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat
mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan
pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan
sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada
daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan
pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat
memberikan hibah kepada masyarakat atau
sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung
jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran
Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab
pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah sesuai dengan sistem
penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II . . .

- 6 -
BAB II
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Biaya Investasi Satuan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan Pendidikan

Pasal 7
(1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung
jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
daerah.
(3) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung
jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.
(4) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah.
(5) Pendanaan . . .

- 7 -
(5) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atas inisiatif Pemerintah menjadi
tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan
dalam anggaran Pemerintah.
(6) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atas usulan pemerintah daerah
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah.
(7) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6)
dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar
Nasional Pendidikan.

Pasal 8
(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan
pendidikan, dan pihak asing dapat membantu
pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
(2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan,
dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya
investasi lahan satuan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah daerah.

Pasal 9
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan
yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan atau program pendidikan
yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat; . . .

- 8 -
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan
yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan program atau satuan pendidikan
yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(3) Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan
yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal harus
merupakan bagian integral dari anggaran tahunan
satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana
kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari
rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan
Pasal 10
(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib
belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung
jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan . . .

- 9 -
(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib
belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah.
(3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan
terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 11
(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan yang bukan pelaksana program
wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung
jawab bersama Pemerintah dan masyarakat.
(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan yang bukan pelaksana program
wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi
tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan masyarakat.

Pasal 12
(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan
pendidikan, dan pihak asing dapat membantu
pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan yang diselenggarakan
Pemerintah.
(2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan,
dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya
investasi selain lahan untuk satuan pendidikan
yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Pasal 13 . . .

- 10 -
Pasal 13
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain
lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan pendidikan yang
diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain
lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(3) Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan
pendidikan dasar dan menengah yang
dikembangkan menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal    harus
merupakan bagian integral dari anggaran tahunan
satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana
kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari
rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Kedua . . .

- 11 -
Bagian Kedua
Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan

Pasal 14
(1) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran
Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah dan dialokasikan dalam
anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan

Pasal 15
(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung
jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah    sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah.

Bagian Ketiga . . .

- 12 -
Bagian Ketiga
Biaya Operasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 16
(1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan
biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor
pendidikan meliputi:
a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal
maupun nonformal, yang terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi
pegawai negeri sipil pusat;
3. tunjangan struktural bagi pejabat
struktural pada satuan pendidikan bagi
pegawai negeri sipil pusat;
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional pegawai negeri sipil pusat di luar
guru dan dosen;
5. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen
pegawai negeri sipil pusat;
6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen
pegawai negeri sipil pusat;
7. tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri
sipil daerah;
8. tunjangan khusus bagi guru dan dosen
pegawai negeri sipil pusat yang ditugaskan
di daerah khusus oleh Pemerintah;
9. tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri
sipil daerah yang ditugaskan di daerah
khusus oleh Pemerintah;
10. maslahat tambahan bagi guru dan dosen
pegawai negeri sipil pusat; dan
11. tunjangan . . .

- 13 -
11. tunjangan kehormatan bagi dosen pegawai
negeri sipil pusat yang memiliki jabatan
profesor atau guru besar.
b. biaya personalia penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan, baik formal maupun
nonformal, oleh Pemerintah, yang terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi
pegawai negeri sipil pusat;
3. tunjangan struktural bagi pejabat
struktural bagi pegawai negeri sipil pusat di
luar guru dan dosen; dan
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional bagi pegawai negeri sipil pusat di
luar guru dan dosen.
(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.

Pasal 17
(1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan
biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di
sektor pendidikan meliputi:
a. subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap
yang ditugaskan oleh Pemerintah atau
penyelenggara/satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap
madrasah dan pendidikan keagamaan formal
yang ditugaskan oleh Pemerintah atau
penyelenggara/satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;

c. tunjangan . . .

- 14 -
c. tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan
oleh Pemerintah atau dosen yang ditugaskan
oleh Pemerintah atau    penyelenggara/satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat;
d. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang
ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
e. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang
ditugaskan di daerah khusus oleh
penyelenggara/satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat    yang memperoleh
persetujuan dari Pemerintah;
f. tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang
memiliki jabatan profesor atau guru besar yang
ditugaskan oleh Pemerintah atau
penyelenggara/satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
g. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan
oleh Pemerintah; dan
h. honorarium bagi personalia pendidikan
kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan
nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau masyarakat atas inisiatif
Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.

Pasal 18
(1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap
pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di
sektor pendidikan meliputi:
a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal
maupun nonformal, terdiri atas:

   1. gaji . . .

- 15 -
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi
pegawai negeri sipil daerah;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural
pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri
sipil daerah;
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional pegawai negeri sipil daerah di
luar guru;
5. tunjangan fungsional bagi guru pegawai
negeri sipil daerah; dan
6. konsekuensi anggaran dari maslahat
tambahan bagi guru pegawai negeri sipil
daerah.
b. biaya personalia penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan, baik formal maupun
nonformal, oleh pemerintah daerah terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi
pegawai negeri sipil daerah;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural
bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru
dan dosen; dan
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional bagi pegawai negeri sipil daerah
di luar guru dan dosen.
(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam
anggaran pemerintah daerah.

Pasal 19
(1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap
pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri
sipil di sektor pendidikan meliputi:
a. subsidi . . .

- 16 -
a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap
sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah
daerah atau    penyelenggara/satuan pendidikan
yang didirikan masyarakat;
b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan
oleh pemerintah daerah; dan
c. honorarium bagi personalia pendidikan
kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan
nonformal lainnya yang diselenggarakan
pemerintah daerah atau masyarakat atas
inisiatif pemerintah daerah.
(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam
anggaran pemerintah daerah.

Pasal 20
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang
diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan atau program pendidikan
yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang
diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah; . . .

- 17 -
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(3) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan
dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi
bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral
dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang
diturunkan dari rencana kerja tahunan yang
merupakan pelaksanaan dari rencana strategis
satuan pendidikan.

Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia

Pasal 21
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan
pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal,    yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, menjadi
tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan
dalam anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan
pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal,    yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai
kewenangannya, menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah dan dialokasikan dalam
anggaran pemerintah daerah.

(3) Tanggung jawab . . .

- 18 -
(3) Tangung jawab pendanaan biaya nonpersonalia
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar
Nasional Pendidikan.

Pasal 22
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan
yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik
formal maupun nonformal,    yang diselenggarakan
oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama
antara Pemerintah dan masyarakat.
(2) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan
yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik
formal maupun nonformal, yang diselenggarakan
oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya
menjadi tanggung jawab bersama antara
pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 23
(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan
pendidikan, dan pihak asing dapat membantu
pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau
program pendidikan yang diselenggarakan
Pemerintah.
(2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan,
dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya
nonpersonalia satuan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah daerah.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat
membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan
atau program pendidikan, baik formal maupun
nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 24 . . .

- 19 -
Pasal 24
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia
yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan atau program pendidikan
yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia
yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan atau program pendidikan
yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(3) Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan
dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi
bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral
dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang
diturunkan dari rencana kerja tahunan yang
merupakan pelaksanaan dari rencana strategis
satuan pendidikan.

Bagian Keempat . . .

- 20 -
Bagian Keempat
Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 25
(1) Pendanaan biaya personalia kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran
Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya personalia kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan
dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia

Pasal 26
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran
Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan
dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Bagian Kelima . . .

- 21 -
Bagian Kelima
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Pasal 27
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya memberi bantuan biaya
pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik
yang orang tua atau walinya tidak mampu
membiayai pendidikannya.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada
peserta didik yang berprestasi.

Pasal 28
(1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) mencakup sebagian atau
seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung
peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan
Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 29
(1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan
yang harus ditanggung peserta didik, termasuk
biaya pribadi peserta didik.
(2) Ketentuan . . .

- 22 -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
beasiswa oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Menteri
atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan
masing-masing.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai
kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 30
(1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya
nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.
(2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan
biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), satuan pendidikan dilarang memungut
biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau
wali peserta didik.
(3) Satuan pendidikan yang memungut biaya
nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri

Pasal 31
Tanggung jawab pendanaan satuan pendidikan yang
dikelola oleh Pemerintah di luar negeri diatur dengan
Peraturan Menteri.

BAB III . . .

- 23 -
BAB III
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
OLEH PENYELENGGARA ATAU SATUAN PENDIDIKAN
YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Biaya Investasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan Pendidikan

Pasal 32
(1) Lahan untuk satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat    harus
memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
(2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan
pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung
jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
(3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional
Pendidikan.
(4) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku
kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat
membantu pendanaan investasi untuk lahan
satuan dan/atau program pendidikan, baik formal
maupun nonformal, yang diselenggarakan
masyarakat.

Pasal 33 . . .

- 24 -
Pasal 33
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan
satuan pendidikan yang diperlukan untuk
mengembangkan satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. orang tua atau wali peserta didik;
c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta
didik;
d. Pemerintah;
e. pemerintah daerah;
f.   pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
g. sumber lain yang sah.
(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan
Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan
masing-masing.
(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
pemerintah daerah sesuai kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur
dengan peraturan kepala daerah.
(4) Investasi lahan untuk satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat    dan dikembangkan
menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral
dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang
diturunkan dari rencana kerja tahunan yang
merupakan pelaksanaan dari rencana strategis
satuan pendidikan.

Paragraf 2 . . .

- 25 -
Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

Pasal 34
(1) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat    harus
memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan penyelenggara program wajib
belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung
jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat.
(3) Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional
Pendidikan.
(4) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan bukan penyelenggara program
wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung
jawab bersama penyelenggara atau satuan
pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat.
(5) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku
kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat
membantu pendanaan biaya investasi selain lahan
untuk satuan dan/atau program pendidikan formal
dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 35 . . .

- 26 -
Pasal 35
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain
lahan yang diperlukan untuk pengembangan
satuan atau program    pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. orang tua atau wali peserta didik;
c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta
didik;
d. Pemerintah;
e. pemerintah daerah;
f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
g. sumber lain yang sah.
(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan
Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan
masing-masing.
(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
pemerintah daerah sesuai kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur
dengan peraturan kepala daerah.
(4) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan
yang diselenggarakan masyarakat    dan
dikembangkan menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal    harus
merupakan bagian integral dari anggaran tahunan
satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana
kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari
rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Kedua . . .

- 27 -
Bagian Kedua
Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan

Pasal 36
Pendanaan investasi untuk lahan kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan    pendidikan
oleh masyarakat menjadi tanggung jawab
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.

Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan

Pasal 37
Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh masyarakat menjadi tanggung jawab
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.

Bagian Ketiga
Biaya Operasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 38
(1) Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal
maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh
masyarakat yang menjadi tanggung jawab
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan sekurang-kurangnya mencakup:
a. gaji pokok; . . .

- 28 -
a. gaji pokok;
b. tunjangan yang melekat pada gaji;
c. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen; dan
d. maslahat tambahan bagi guru dan dosen.
(2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja antara
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat    dengan masing-masing
pendidik/tenaga kependidikan, atau kesepakatan
kerja bersama antara penyelenggara atau satuan
pendidikan yang bersangkutan dengan
keseluruhan pendidik/ tenaga kependidikan.
(3) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku
kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat
membantu pendanaan biaya personalia pada
satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal,
yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 39
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang
diperlukan untuk mengembangkan satuan atau
program pendidikan yang diselenggarakan
masyarakat    menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat
bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. orang tua atau wali peserta didik;
c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta
didik;
d. Pemerintah;
e. pemerintah daerah;
f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
g. sumber lain yang sah.
(2) Syarat . . .

- 29 -
(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan
Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan
masing-masing.
(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
pemerintah daerah sesuai kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur
dengan peraturan kepala daerah.
(4) Biaya personalia satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat    dan dikembangkan
menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral
dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang
diturunkan dari rencana kerja tahunan yang
merupakan pelaksanaan dari rencana strategis
satuan pendidikan.

Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia

Pasal 40
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan
pendidikan dasar madrasah pelaksana program
wajib belajar yang diselenggarakan oleh
masyarakat    menjadi tanggung jawab Pemerintah
dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan
pendidikan dasar sekolah pelaksana program wajib
belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah.

(3) Tanggung jawab . . .

- 30 -
(3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan
terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
(4) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan
pendidikan bukan pelaksana program wajib
belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung
jawab bersama antara penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat dan peserta
didik atau orang tua/walinya.
(5) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan
pihak asing dapat membantu pendanaan biaya
nonpersonalia satuan pendidikan yang
diselenggarakan penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat.
(6) Pendanaan biaya nonpersonalia penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. pemangku kepentingan satuan pendidikan di
luar peserta didik atau orang tua/walinya;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lainnya yang sah.

Pasal 41 . . .

- 31 -
Pasal 41
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia
yang diperlukan untuk pengembangan satuan
pendidikan yang diselenggarakan masyarakat
menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. Pemerintah;
c. pemerintah daerah;
d. peserta didik atau orang tua/walinya;
e. pemangku kepentingan di luar peserta didik
atau orang tua/walinya;
f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
g. sumber lainnya yang sah.
(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diatur dengan Peraturan Menteri dan
Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan
masing-masing.
(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan kepala
daerah sesuai kewenangannya.
(4) Biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat    dan dikembangkan
untuk bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral
dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang
diturunkan dari rencana kerja tahunan yang
merupakan pelaksanaan dari rencana strategis
satuan pendidikan.

Bagian Keempat . . .

- 32 -
Bagian Keempat
Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 42
Pendanaan biaya personalia untuk kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.

Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia

Pasal 43
Pendanaan biaya nonpersonalia untuk kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat    menjadi tanggung jawab
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.

Bagian Kelima
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Pasal 44
(1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat memberi bantuan biaya
pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik
atau orang tua atau walinya yang tidak mampu
membiayai pendidikannya.
(2) Penyelenggara . . .

- 33 -
(2) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa
kepada peserta didik yang berprestasi.
(3) Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan
beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. Pemerintah;
c. pemerintah daerah;
d. orang tua/wali peserta didik;
e. pemangku kepentingan di luar peserta didik
dan orang tua/walinya;
f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
g. sumber lainnya yang sah.

Pasal 45
(1) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mencakup
sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang
harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya
personal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat    sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 diatur dengan peraturan
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.

Pasal 46 . . .

- 34 -
Pasal 46
Satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar
yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak
dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau
berbasis keunggulan lokal, wajib menerima bantuan
biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
OLEH MASYARAKAT DI LUAR
PENYELENGGARA DAN SATUAN PENDIDIKAN
YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua,
dan/atau Wali Peserta Didik

Pasal 47
Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik
bertanggung jawab atas:
a. biaya pribadi peserta didik;
b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib
belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diperlukan untuk menutupi kekurangan
pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara
dan/atau satuan pendidikan;
c. pendanaan biaya personalia pada satuan
pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang diperlukan
untuk menutupi kekurangan pendanaan yang
disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan
pendidikan;
d. pendanaan . . .

- 35 -
d. pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan
pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang diperlukan
untuk menutupi kekurangan pendanaan yang
disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan
pendidikan; dan
e. pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan
dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan
tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan
satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal.
Pasal 48
Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau
wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana
dimaksud    dalam Pasal 47 huruf b sampai dengan
huruf e ditujukan untuk:
a. menutupi kekurangan pendanaan satuan
pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional
Pendidikan; dan
b. mendanai program peningkatan mutu satuan
pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan
oleh Masyarakat di luar Penyelenggara dan
Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat
serta Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya
Pasal 49
(1) Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat serta
peserta didik atau orang tua/walinya dapat
memberikan sumbangan pendidikan secara
sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada
satuan pendidikan.
(2) Sumbangan . . .

- 36 -
(2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibukukan dan
dipertanggungjawabkan secara transparan kepada
pemangku kepentingan satuan pendidikan.
(3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan
sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan
publik, diumumkan secara transparan di media
cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada
Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah
tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 50
(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan
berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan
keberlanjutan.
(2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan
pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan
masing-masing.
(3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan
cukup untuk membiayai penyelenggaraan
pendidikan yang memenuhi Standar Nasional
Pendidikan.
(4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat
digunakan secara berkesinambungan untuk
memberikan layanan pendidikan yang memenuhi
Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 51 . . .

- 37 -
Pasal 51
(1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
(2) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
a. anggaran Pemerintah;
b. anggaran pemerintah daerah;
c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
d. sumber lain yang sah.
(3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat dapat
bersumber dari:
a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan
yang didirikan masyarakat;
b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik
atau orang tua/ walinya;
c. bantuan Pemerintah;
d. bantuan pemerintah daerah;
e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
f. hasil usaha penyelenggara atau satuan
pendidikan; dan/atau
g. sumber lainnya yang sah.
(4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber
dari:
a. anggaran Pemerintah;
b. bantuan pemerintah daerah;
c. pungutan dari peserta didik atau orang
tua/walinya yang dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan;
d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan
pendidikan di luar peserta didik atau orang
tua/walinya;
e. bantuan . . .

- 38 -
e. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
f. sumber lainnya yang sah.
(5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat
bersumber dari:
a. bantuan pemerintah daerah;
b. bantuan Pemerintah;
c. pungutan dari peserta didik atau orang
tua/walinya yang dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan;
d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan
pendidikan di luar peserta didik atau orang
tua/walinya;
e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
f. sumber lainnya yang sah.
(6) Dana pendidikan satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat    dapat
bersumber dari:
a. bantuan dari penyelenggara atau satuan
pendidikan yang bersangkutan;
b. bantuan dari Pemerintah;
c. bantuan dari pemerintah daerah;
d. pungutan dari peserta didik atau orang
tua/walinya yang dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan;
e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan
pendidikan di luar peserta didik atau orang
tua/walinya;
f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
g. sumber lainnya yang sah.

Pasal 52 . . .

- 39 -
Pasal 52

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka
memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua,
dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan
ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau
operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana
strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran
tahunan yang mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan;
b. perencanaan investasi dan/atau operasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan
secara transparan kepada pemangku kepentingan
satuan pendidikan;
c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas
nama satuan pendidikan;
d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh
satuan pendidikan terpisah dari dana yang
diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang
tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
f.   menerapkan sistem subsidi silang yang diatur
sendiri oleh satuan pendidikan;
g. digunakan sesuai dengan perencanaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

h. tidak . . .

- 40 -
h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik
untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil
belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta
didik dari satuan pendidikan;
i.   sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari
total dana pungutan peserta didik atau orang
tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu
pendidikan;
j.   tidak dialokasikan baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk kesejahteraan anggota
komite sekolah/madrasah atau lembaga
representasi pemangku kepentingan satuan
pendidikan;
k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan
dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan
kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari
jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
l.   pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan
dana dipertanggung jawabkan oleh satuan
pendidikan secara transparan kepada pemangku
kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali
peserta didik, dan penyelenggara satuan
pendidikan; dan
m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53
Menteri atau Menteri Agama, sesuai kewenangan
masing-masing, dapat membatalkan pungutan
sebagaimana dimaksud dalam            Pasal 52 apabila
melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai
meresahkan masyarakat.

Pasal 54 . . .

- 41 -
Pasal 54

Apabila dana pungutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 yang diterima satuan pendidikan pada suatu
tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan
menurut perencanaan investasi dan/atau operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, maka
kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun
berikutnya.

Pasal 55

(1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat
memberikan sumbangan pendidikan yang sama
sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan
secara sukarela di luar yang telah diatur dalam
Pasal 52.
(2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan
sumbangan pendidikan yang bersumber dari
peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh
akuntan publik, diumumkan secara transparan di
media cetak berskala nasional, dan dilaporkan
kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari
jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 56

(1) Bantuan dari pihak asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf e,
ayat (4) huruf e, ayat (5) huruf e, dan ayat (6) huruf
f berbentuk utang atau hibah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bantuan . . .

- 42 -
(2) Bantuan dari pihak asing kepada penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri
Keuangan.

Pasal 57
(1) Satuan pendidikan dapat memiliki dana
pengembangan.
(2) Dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas pokok dana pengembangan dan
hasil pengelolaan pokok dana pengembangan.
(3) Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari:
a. bantuan Pemerintah;
b. bantuan pemerintah daerah;
c. bantuan masyarakat di luar peserta didik atau
orang tua/walinya;
d. sebagian dana peningkatan mutu pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i;
e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
f. sumber lain yang sah.
(4) Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan
kecuali jika:
a. pengelolaan dana pengembangan mengalami
kerugian;
b. dana pengembangan digunakan untuk
menyelamatkan eksistensi satuan pendidikan
ketika mengalami kesulitan keuangan yang
menjurus pada kepailitan; atau
c. digunakan untuk menyelamatkan satuan
pendidikan ketika terkena bencana.

(5) Hasil . . .

- 43 -
(5) Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan
dapat digunakan untuk:
a. pendanaan biaya investasi dan/atau biaya
operasi satuan pendidikan;
b. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik
yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
dan/atau
c. beasiswa bagi peserta didik, pendidik, dan/atau
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
yang bersangkutan.
(6) Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh
digunakan untuk:
a. dipinjamkan sebagai piutang baik langsung
maupun tidak langsung; dan/atau
b. dijadikan jaminan utang baik langsung maupun
tidak langsung.
(7) Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip
transparansi dan    akuntabilitas dan tidak boleh
diinvestasikan pada usaha yang beresiko tinggi
atau melanggar peraturan perundang-undangan.
(8) Dana pengembangan disimpan dalam rekening
khusus dana pengembangan atas nama satuan
pendidikan.
(9) Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana
lain.
(10) Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh
pemimpin satuan pendidikan kepada pemangku
kepentingan pendidikan secara periodik tahunan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggara atau
satuan pendidikan.

BAB VI . . .

- 44 -
BAB VI
PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 58
Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan
satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat
terdiri atas:
a. prinsip umum; dan
b. prinsip khusus.

Paragraf 1
Prinsip Umum

Pasal 59
(1) Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 huruf a adalah:
a. prinsip keadilan;
b. prinsip efisiensi;
c. prinsip transparansi; dan
d. prinsip akuntabilitas publik.
(2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses
pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan
merata kepada peserta didik atau calon peserta
didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras,
agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status
sosial-ekonomi.
(3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan
akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan
pendidikan.
(4) Prinsip   . . .

- 45 -
(4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas
kepatutan dan tata kelola yang baik oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara
pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan
pendidikan sehingga:
a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang
berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar
tanpa perkecualian; dan
b. dapat dipertanggungjawabkan secara
transparan kepada pemangku kepentingan
pendidikan.
(5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan
memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan
yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan
pendidikan kepada pemangku kepentingan
pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Prinsip Khusus
Pasal 60
(1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah
tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.

(3) Pengelolaan . . .

- 46 -
(3) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan
pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan, anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan
pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan.

Pasal 61
(1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah dikelola
sesuai sistem anggaran Pemerintah.
(2) Seluruh dana pendidikan pemerintah daerah
dikelola sesuai sistem anggaran daerah.
(3) Seluruh dana satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai
sistem anggaran Pemerintah.
(4) Seluruh dana satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikelola
sesuai sistem anggaran daerah.

Pasal 62
(1) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan oleh penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat untuk:
a. biaya investasi pada satuan pendidikan;
b. biaya operasi satuan pendidikan; dan/atau
c. bantuan kepada satuan pendidikan dalam
bentuk hibah untuk mendukung biaya operasi
satuan pendidikan.

(3) Dana . . .

- 47 -
(3) Dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
disimpan dalam rekening penyelenggara atau
satuan pendidikan yang bersangkutan.
(4) Seluruh dana satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat dikelola melalui
mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan
pendidikan yang bersangkutan dan disimpan di
dalam rekening bendahara satuan pendidikan yang
dibuka dengan seizin ketua penyelenggara atau
pemimpin satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 63
(1) Penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari
masyarakat oleh satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan bukan
penyelenggara program wajib belajar yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah
daerah yang belum berbadan hukum dikelola
dengan menggunakan pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 64
Perencanaan anggaran pendidikan oleh Pemerintah
harus sejalan dengan:
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah;
c. rencana kerja Pemerintah; dan
d. rencana strategis pendidikan nasional.
Pasal 65 . . .

- 48 -
Pasal 65
Perencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah
daerah harus sejalan dengan:
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah;
c. rencana kerja Pemerintah;
d. rencana strategis pendidikan nasional; dan
e. rencana strategis daerah.

Pasal 66
Perencanaan anggaran pendidikan oleh satuan
pendidikan tinggi harus sejalan dengan:
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah;
c. rencana kerja Pemerintah;
d. rencana strategis pendidikan nasional;
e. rencana strategis satuan pendidikan; dan
f. rencana kerja tahunan satuan pendidikan.

Pasal 67
(1) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran
dana pendidikan oleh Pemerintah dituangkan
dalam rencana kerja dan anggaran
kementerian/lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran
dana pendidikan oleh pemerintah daerah
dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan
perundang-undangan.

(3) Rencana . . .

- 49 -
(3) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran
dana pendidikan oleh satuan pendidikan
dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran
tahunan satuan pendidikan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Pendidikan

Pasal 68
(1) Penggunaan dana pendidikan oleh Pemerintah
dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan dana pendidikan oleh pemerintah
daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 69
(1) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan . . .

- 50 -
(3) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan
pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang
diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga penyelenggara atau satuan pendidikan,
serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 70
(1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan Pemerintah dibukukan dan dilaporkan
sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi
instansi Pemerintah.
(2) Realisasi pengeluaran dana pendidikan Pemerintah
oleh satuan kerja pemerintah daerah dilaporkan
kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai
kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan Pemerintah oleh satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaporkan
kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai
kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71
(1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan pemerintah daerah dibukukan dan
dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku
bagi instansi pemerintah daerah.
(2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan pemerintah daerah oleh satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah dilaporkan kepada kepala daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaporan . . .

- 51 -
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan paling lambat dalam waktu 15 (lima
belas) hari kalender.

Pasal 72
Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan
dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba
yang berlaku bagi satuan pendidikan.

Pasal 73
Pelaporan mengenai penggunaan dana pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69
serta realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70,
Pasal 71, dan Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 74
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana
pendidikan Pemerintah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana
pendidikan dalam rangka pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75 . . .

- 52 -
Pasal 75
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana
pendidikan pemerintah daerah dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana
pendidikan dalam rangka pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana
dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana
dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78 . . .

- 53 -
Pasal 78
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat    dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan anggaran
dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara
atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana
dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 79
(1) Dana pendidikan Pemerintah dan pemerintah
daerah    dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah
daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan anggaran
dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara
atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VII . . .

- 54 -
BAB VII
PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 80
(1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi
pendidikan pada sektor pendidikan dalam
anggaran pendapatan dan belanja negara setiap
tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan
20% (dua puluh perseratus) dari belanja negara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
Menteri Keuangan.
Pasal 81
(1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi
pendidikan pada sektor pendidikan dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap
tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan
20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
Menteri Keuangan.
Pasal 82
(1) Dana pendidikan dari Pemerintah diberikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk hibah.
(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak termasuk:
a. dana dekonsentrasi;
b. dana tugas pembantuan; dan
c. dana alokasi khusus bidang pendidikan.
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah
antara Menteri Keuangan atau kuasanya dengan
kepala daerah.

Pasal 83 . . .

- 55 -
Pasal 83
(1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah diberikan kepada satuan
pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
petugas dan/atau lembaga yang terlibat dalam
penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana
tersebut secara langsung kepada satuan
pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja setelah terbitnya surat perintah membayar
dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau
kantor pelayanan perbendaharaan daerah.
(3) Biaya penyaluran dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh dibebankan
kepada satuan pendidikan.
Pasal 84
Penerima hibah dari perseorangan, lembaga, dan/atau
pemerintah negara lain wajib melaporkan jumlah dana
yang diterima dan penggunaannya kepada Menteri
atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 85
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan
pendidikan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau
belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX . . .

- 56 -
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini,
ketentuan mengenai pembiayaan    dalam Bab IX
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411),
Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 dan Tambahan
Lembaran Negara    Republik Indonesia Nomor 3412),
Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3413), Bab XIII Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3460), Bab XII Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3859) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 87
Semua peraturan yang diperlukan untuk
melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus
diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung
sejak diundangkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 88
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

- 57 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                REPUBLIK INDONESIA,

                            ttd

             ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 91

PP 38 tahun 2007

2011-10-20T09:49:00.000+07:00

1

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal
30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang      Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang      Nomor      3        Tahun      2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

2

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan      pemerintahan    negara
Republik    Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan    oleh
pemerintah    daerah    dan    DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

6. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma,
standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai
pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

(1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi
bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

3
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

(3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua
urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31
(tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum;
d. perumahan;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perhubungan;
h. lingkungan hidup;
i. pertanahan;
j. kependudukan dan catatan sipil;
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;
n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p. penanaman modal;
q. kebudayaan dan pariwisata;
r. kepemudaan dan olah raga;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. statistik;
w. kearsipan;
x. perpustakaan;
y. komunikasi dan informatika;
z. pertanian dan ketahanan pangan;
aa. kehutanan;
bb. energi dan sumber daya mineral;
cc. kelautan dan perikanan;
dd. perdagangan; dan
ee. perindustrian.

(5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.

(6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.

4

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber
pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.

BAB III
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Pasal 4

(1) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas,      dan        efisiensi
dengan        memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing
sub bidang atau sub sub bidang urusan pemerintahan    diatur    dengan
peraturan    menteri/kepala lembaga pemerintahan non departemen yang
membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkoordinasi
dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

(1) Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Pemerintah ini.

(3) Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penetapan
kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pasal 6

(1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria
pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) menjadi kewenangannya.

5

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 7

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6        ayat (2) adalah
urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan
daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan
pelayanan dasar.

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;
d. pekerjaan umum;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perumahan;
h. kepemudaan dan olahraga;
i. penanaman modal;
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. kependudukan dan catatan sipil;
l. ketenagakerjaan;
m. ketahanan pangan;
n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p. perhubungan;
q. komunikasi dan informatika;
r. pertanahan;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. sosial;
w. kebudayaan;
x. statistik;
y. kearsipan; dan
z. perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,
dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. pariwisata;
6
f. industri;
g. perdagangan; dan
h. ketransmigrasian.

(5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

(2) Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh
Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah yang bersangkutan.

(3) Sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pemerintah melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih
dahulu berupa teguran, instruksi,    pemeriksaan,    sampai    dengan
penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang bersangkutan untuk
memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib
tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.

Pasal 9

(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan
pilihan.

(2) Di dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah
dengan pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah sebagai satu
kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi
dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

(1) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua)
tahun.

7
(2) Apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen dalam kurun
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat
menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 11

Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam
melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada
norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1).

Pasal 12

(1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan
Pemerintah ini ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya 1
(satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

(2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat
daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN
LINTAS DAERAH

Pasal 13

(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas
daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.

(2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 14

(1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan
Pemerintah ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria
pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1).

8

(2) Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah
kabupaten/kota akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak
tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini terlebih dahulu
mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk
mendapat penetapannya.

Pasal 15

(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan sisa.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3)
berlaku juga bagi norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk urusan sisa.

BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 16

(1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah
dapat:
a. menyelenggarakan sendiri;
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada kepala instansi
vertikal atau kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam
rangka dekonsentrasi; atau
c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada
pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas
tugas pembantuan.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4), Pemerintah dapat:
a. menyelenggarakan sendiri;
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku
wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi; atau
c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada
pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas
tugas pembantuan.

(3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan
kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
pemerintahan daerah provinsi dapat:
a. menyelenggarakan sendiri; atau
b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada
pemerintahan daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa
berdasarkan asas tugas pembantuan.

9

(4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan
kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat:
a. menyelenggarakan sendiri; atau
b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan
tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas
pembantuan.

Pasal 17

(1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang
penyelenggaraannya oleh Pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya
kepada pemerintahan daerah      berdasarkan      asas        tugas    pembantuan,
secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan
daerah yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah telah menunjukkan
kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
dipersyaratkan.

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang
penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintahan daerah
kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap
dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota yang
bersangkutan apabila pemerintahan daerah kabupaten/kota telah
menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang dipersyaratkan.

(3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan
ayat (2) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau
prasarana yang diperlukan.

(4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal
dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila
penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan daerah yang
bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.

BAB VII
PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 18

(1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintahan
daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

10

(2) Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga mampu
menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk sementara
penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah.

(3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila pemerintahan daerah telah
mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah
diatur dengan peraturan presiden.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Khusus untuk Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta rincian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagaimana
tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini secara otomatis menjadi
kewenangan provinsi.

(2) Urusan pemerintahan di Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
mengatur otonomi khusus daerah yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara
langsung dengan pembagian urusan pemerintahan, wajib mendasarkan dan
menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah ini.

11

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000    tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian
urusan pemerintahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

TTd

Wisnu Setiawan

Disalin kembali:
Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Kepala Biro Hukum Organisasi dan Tataksana:

TTd

Saut PS Munthe, SH

PP 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar

2011-10-20T09:46:00.000+07:00

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2008
TENTANG
WAJIB BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Wajib Belajar;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB BELAJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus
diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab
Pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi
jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD)
dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat
serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah
tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

4 Madrasah . . .

- 2 -

4. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang
pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan
dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang
sederajat.
6. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama
Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD,
MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan
Menteri Agama.
7. Program paket A adalah program pendidikan dasar jalur
nonformal yang setara SD.
8. Program paket B adalah program pendidikan dasar jalur
nonformal yang setara SMP.
9. Pemerintah adalah Pemerintah pusat.
10. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten, atau pemerintah kota.
11. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan
di bidang pendidikan nasional.

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan
pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu
bagi setiap warga negara Indonesia.
(2) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi
warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi
dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB III . . .

- 3 -

BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal 3
(1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal,
pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
(2) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan
minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI,
SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat.
(3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal
dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan
bentuk lain yang sederajat.
(4) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan informal
dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan
lingkungan.
(5) Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal dan
pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggara program
wajib belajar terhadap pendidikan dasar jalur formal diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Pasal 4
Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah sesuai kewenangannya, atau masyarakat.

Pasal 5
(1) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar
wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib
belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional
Pendidikan.
(2) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar
wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari
lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung
satuan pendidikan yang bersangkutan.
(3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pada SD/MI atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa
calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan
pendidikan anak usia dini.

(4) Satuan . . .

- 4 -

(4) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian
pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang
bersangkutan.

BAB IV
PENGELOLAAN
Pasal 6
(1) Pengelolaan program wajib belajar secara nasional menjadi
tanggung jawab Menteri.
(2) Koordinasi pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar
tingkat provinsi menjadi tanggung jawab gubernur.
(3) Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat
kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota.
(4) Pengelolaan program wajib belajar pada tingkat satuan
pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemimpin satuan
pendidikan dasar.
(5) Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar di luar
negeri menjadi tanggung jawab Kepala Perwakilan Negara
Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri yang bersangkutan.

Pasal 7
(1) Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan
program wajib belajar yang dicantumkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana
Strategis Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya
berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar
berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Penyelenggaraan . . .

- 5 -

(3) Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(4) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk
meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai
pendidikan menengah.
(5) Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan
program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah.
(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan program wajib belajar yang
diatur oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif
kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7
(tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak
mengikuti program wajib belajar.

BAB V
EVALUASI

Pasal 8
(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
program wajib belajar secara berkala.
(2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
meliputi:
a. tingkat pencapaian program wajib belajar;
b. pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar;
c. hasil belajar peserta didik; dan
d. realisasi anggaran.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaporkan kepada Menteri.

(4) Atas . . .

- 6 -

(4) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Menteri melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
a. ketercapaian program wajib belajar;
b. kemajuan program wajib belajar; dan
c. hambatan penyelenggaraan program wajib belajar.
(5) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar dapat
dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang didirikan
masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan.

BAB VI
PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 9
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya
program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar
tanpa memungut biaya.
(2) Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat
mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan
pendidikan masih memungkinkan.
(3) Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas)
tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan
pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.
(4) Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang
tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya
pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
(1) Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan
pendidikan pada satuan pendidikan dasar pelaksana program
wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.

(2) Investasi . . .

- 7 -

(2) Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan
pendidikan pada satuan pendidikan dasar pelaksana program
wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi
tanggung jawab badan hukum penyelenggara satuan
pendidikan.
(3) Biaya operasi pada satuan pendidikan dasar pelaksana program
wajib belajar menjadi tanggung jawab Pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
(4) Ketentuan mengenai investasi dan biaya operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pendanaan pendidikan.

Pasal 11
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya lahan,
sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan untuk setiap
satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
kewenangannya masing-masing, dengan pembagian beban
tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan
pendidikan.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya
pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap
satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar dengan
pembagian beban tanggung jawab sebagaimana diatur dalam
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pendanaan pendidikan.
(3) Pemerintah provinsi menjamin terselenggaranya koordinasi atas
penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga
kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan
pendidikan lintas kabupaten/kota di wilayahnya untuk
pelaksanaan program wajib belajar.

Pasal 12
(1) Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib
mengikuti program wajib belajar.
(2) Setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib
belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar
kepada anaknya.
(3) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengupayakan agar setiap
warga negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program
wajib belajar.

BAB VII . . .

- 8 -

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 13
(1) Masyarakat berhak:
a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program
wajib belajar; serta
b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan
program wajib belajar.
(2) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program
wajib belajar.
(3) Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 14
Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite
sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan
program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 15
(1) Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap
penyelenggaraan program wajib belajar secara nasional.
(2) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan
program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah
masing-masing.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi dalam
pelaksanaan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal
12.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 4 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada Tanggal 4 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 90

Hair Extensions

2011-10-20T09:34:00.000+07:00

Hair loss is a temporary condition for others, it is inevitable. In some cases, can be a sign that you suffer from things like stress, hormonal imbalances or infection. Hair replacement is more common in men than in women, it does not mean that the method of hair replacement for men will be different. Here are some helpful hair loss prevention tips that you must follow to enjoy healthy hair.

Hair extensions for the work and style of hair dyes often complex might do harm to your hair follicles. If you are serious about preventing hair loss, you should make sure that you are not cruel to your hair.

Golf

2011-05-11T17:13:00.000+07:00

Another benefit with our diligent exercise of golf, we will be able to take the silver lining on the management aspect. In this context, I see that the management of golf itself is very good for us to learn. For example, how do we use different ball bat and sticks. The tool as we know have different functions, which make distance punch is also different. Including the flair we would use sticks what number to hit the golf ball. Indeed, not a few challenges or obstacles that we must do. For example, how do I beat him, if the ball into the bunker or sand. Not to mention, face the direction of strong winds. And everytime we play will get a different atmosphere. Same with our business.

For those of you who want to play good golf, golfakademie.com is one solution. If you want golf equipment that are reliable, Jucad Carbon could be an option.

Loans For Bad Credit

2011-04-29T14:35:00.000+07:00

Poor credit tenant loans beneficial because it helps bad credit holders to improve their bad credit record. A bad credit holder can improve the value of credit by paying the loaned amount within proper time.

Interest rates on bad credit loan tenant may not always be heard. This is mainly because the target for bad credit holders. But if you research properly on loan for bad credit will get the interest rate is adjusted. In addition, this method is applying for loans to gift you some other benefits such as accessibility quick opportunity to meet with creditors on the credit market credit lending process easier to name a few.

No Faxing Payday Loans

2011-04-15T09:10:00.000+07:00

When you need a payday advance, you have different choices. You can find a cash advance locally, or you can get a payday loan online. Using the Internet has big advantages in terms of being so fast and easy to apply online, without the need to travel across town to a payday loan company.

“No faxing payday loans” are already component from the “inexperienced” movement, when it happens towards the financial institutions that present these forms of loans. Cutting along on expenses and creating it less difficult to put together the cash you need will be the other factors they have implemented these no faxing payday loans. For individuals that happen to be facing an crisis automobile repair or perhaps a forgotten utility invoice, the fast and easy method implies they are able to obtain the excess funds they need to have, with out delays or report jams!

Essay writing

2011-04-08T20:53:00.000+07:00

The essay is a prose essay that discusses a problem in passing and from a personal standpoint the author. The author of an essay called essayist. The essay as a form of writing can be informal and formal. Informal Essay use colloquial language, with a greeting "me" and as if she were speaking directly to readers. The essay is a formal approach to serious. The author uses all the writing requirements.

Not everyone can write an essay. Perhaps also including you, will have difficulty if writing an essay. But you do not need to worry, there is now a business essay that will help you in writing essays. VivaEssays.com will assist you in writing essays. You simply visit the site, all your essay writing problems must be solved.

Trigonometric circle and angles

2011-04-06T22:16:00.000+07:00

Choose an x-axis and a y-axis (orthonormal) and let O be the origin.
A circle of radius one centered at O is called 'the' trigonometric circle or 'the' unit circle.
Turning counterclockwise is the positive orientation in trigonometry.
Angles are measured starting from the x-axis.
The units used to measure an angle are 'degree' and 'radian'.
A right angle is an angle whose measure is exactly 90 degrees or pi/2 radians.
In this theory we use mainly radians.
Each real number t corresponds to exactly one angle, and to exactly one point P on the unit circle.
We call that point the 'image point' of t.

Examples:

pi/6 corresponds to the angle t and to point P on the circle.
-pi/2 corresponds to the angle u and to point Q on the circle.

Trigonometric numbers of a real number t

The real number t corresponds to exactly one point P on the unit circle.

The x-coordinate of P is called the cosine of t. We write cos(t).
The y-coordinate of P is called the sine of t. We write sin(t).
The number sin(t)/cos(t) is called the tangent of t. We write tan(t).
The number cos(t)/sin(t) is called the cotangent of t. We write cot(t).
The number 1/cos(t) is called the secant of t. We write sec(t)
The number 1/sin(t) is called the cosecant of t. We write csc(t) or cosec(t)

The line with equation sin(t).x - cos(t).y = 0
contains the origin and point P(cos(t),sin(t)). So this line is OP.
On this line we take the intersection point S(1,?) with the line x = 1.
It is easy to see that ? = tan(t).
So tan(t) is the y-coordinate of the point S.

In an analogous manner we find that cotan(t) is the x-coordinate of the intersection point S' of the line OP with the line y = 1.

business analysis

2011-04-06T22:03:00.000+07:00

Business Online is another alternative to earn money in addition to being entrepreneurs or workers. This business is done can be done anywhere, provided you have the media to surf. In Indonesia, online businesses are mushrooming, even has scored some new online entrepreneurs who excel and well known to foreign countries, call it with Asian Brain Anne Ahira who earn about 50 s / d 100ribu USD per month.

They managed to become like that because to try and stay focused on what has been done. What about beginners who want to plunge straight in online business? Of course you look for and study first. It takes the right business analysis. You can ask for assistance to your business so that business analyst could smoothly.

School holidays

2011-04-01T17:35:00.001+07:00

School holidays almost here. School holidays are usually filled by going to the resorts. tourism places usually visited by the visitors during holidays like this.

Going on vacation is not complete if it did not bring lunch. So many times you bring lunch you will feel the inconvenience brought. But this will not happen if you wear a bag of stephen joseph . This backpack is really comfortable you use to bring your lunch. If the default which would you take it pretty much, you could use a lunch tote. In addition to enough stock, be sure you take a nap mats.

The importance of school bags

2011-03-17T12:03:00.000+07:00

Being cool must be every teenager's dream, especially school children. Many ways can be done to cool in school. One way ischange the the appearance to make it look cool . There are many ways to be cool. One of them using a cool bag from stephen joseph. There are various models that could be an option. Bags are cool but the price is still affordable. By using this bag you will definitely be the coolest in your school. Besides being used for a school, this bag also you can use for a trip to Dallas landscaping with your friends.

In addition to the cool school bag, you can be cool with a beautiful laundry bag. This bag is not just any laundry bag. With a beautiful model and easy to carry your dirty clothes to the laundry.

Auto Warranty

2011-03-13T10:41:00.000+07:00

Have a car you get a warranty? Guarantee your car right now. Presents for your driving comfort and family.

Why should it be guaranteed?

In principle, auto warranty is a risk transfer agreement between the owner of the object insured (the insured) and corporate guarantee (guarantor) in accordance with fundamental principles of the warranty. In this case, you transfer the risk of losses that might occur on your vehicle to the insurance company to pay a premium.
What types of coverage are available?

Determine the type of coverage according to your needs. Understand the policy (an agreement) between you and the warranty. It is important to read what is included in the coverage and what conditions are excluded. This is important for you as the holder of the full control of your vehicle, still trying to maintain the security of your vehicle.

If you do not want to follow auto warranty then you should get ready to buy a new car. You must be smart in choosing a new car prices. Adjust with the desire and the funds you own.

Pembayaran pertama masuk OKPAY

2011-03-05T17:08:00.000+07:00

Setelah membaca postingan saya yang lalu Anda pasti ragu kalau saya bisa mengisi saldo OKPAY saya. Bagi Anda yang masih ragu ini bukti pembayaran dari sebuah PTC yang masuk ke akun OKPAY saya. Sebentar lagi saya bisa mendapatkan debitcard okpay.

Bagi Anda yang mau tahu caranya mengisi saldo okpay silakan kirim email kesini, pasti saya balas.

Russian Mail Order Brides

2011-03-04T10:20:00.000+07:00

Good married only once a lifetime and we will continue to live together with people we choose as our wives and children who might we generate from the wedding. Choosing the right life partner is one of the most important part of life with many aspects and factors of selection criteria that must be calculated carefully. The girl or the widow all the same where you have to do enough exploration before going on to pursue higher degrees.

Error selecting women to marry women who will have a negative impact on our quality of life in the future. Divorce is a very bad choice that can be taken when all the ways and means have been tried to create a good relationship did not work and can be dangerous if left unchecked.

You certainly do not want to wrong in choosing a bride. If you do not want to choose wrong, you can find Russian Mail Order Brides. You will get a bride that match your criteria. Women who are beautiful, intelligent and charming appearance will you immediately you get. So, wait no more, find your bride now and select the right with your wishes.

Mastercard dari OKPAY

2011-03-01T10:10:00.000+07:00

Anda sudah memiliki akun Paypal tapi belum terverifikasi? Ada beberapa cara verifikasi di Paypal. Anda bisa menggunakan cara manual, yaitu dengan cara mengirimkan scan photo id. Dengan cara ini akun Anda tidak bisa digunakan untuk belanja online, karena akun Anda tidak ada credit/debit card. Cara kedua dengan beli vcc. Resikonya Anda bisa kena fraud vcc. Sedangkan cara yang paling aman adalah dengan menggunakan credit/debit card.

Sekarang permasalahannya, apakah Anda mempunyai credit/debit card? Sedangkan Debitcard Indonesia tidak bisa dipakai untuk transaksi online di internet. Bagi Anda yang mempunyai mastercard dari Payoneer mungkin Anda bisa menggunakan debit card tersebut. Tapi syaratnya kartu tersebut harus terisi saldo, tidak boleh kosong. Anda pasti bingung (saya juga... :D ) bagaimana cara mengisi dana di Payoneer, dengan cara gratis tentunya.

Sekarang akan saya tunjukkan cara yang paling gampang. Yaitu dengan menggunakan debit card OKPAY. Mengapa harus okpay?

Cara verifikasinya sangat mudah.
Untuk mengisi saldonya juga mudah

Apa itu Debit Card dari Okpay? Debit card dari okpay adalah salah satu penyedia debit card online yang bisa digunakan untuk transaksi di internet. Layanan yang diberikan okpay hampir sama dengan paypal, yang jadi kelebihan dari okpay ini adalah kita bisa request plastic debit mastercard yang bisa di reload menggunakan liberty reserve, liqpay, alertpay dan sebagainya. Mereka juga menawarkan interest sebesar 3% pertahun.

Keunggulan dari plastic debit card yang ditawarkan adalah kita dapat mendapatkannya dengan harga yang murah dan rate yang murah juga, kartu debit mastercard bisa dipakai untuk belanja dimana saja online dan offline dan tarik tunai di ATM yang berlogo mastercard.

Jadi buat yang biasa belanja online yang ga punya kartu kredit bisa memanfaatkan debit card dari okpay ini.

Bagaimana cara daftar di okpay ?

Step by step Cara mendaftar OKPAY :

Kunjungi website OKPAY.com
Klik SIGN UP.
Masukkan data yang diminta , Klik Agree and Create account
Setelah itu buka email yang digunakan untuk mendaftar lalu klik link konfirmasi
Login ke Okpay dengan menggunakan email dan password, Lakukan verfikasi account.

Ada 4 hal yang dibutuhkan okpay untuk verifikasi, yaitu identitas (siapkan scan KTP/SIM/pasport) dan masukkan data sesuai kebutuhan, Alamat lengkap rumah/kantor, nomor cellphone, email.

Setalah semua dikirm tunggu hasil verifikasi dari Okpay selanjutnya yang akan dikirim via email.
Demikian cara mendaftar Okpay Debit card untuk bisnis online di internet.

* tips mengisi saldo okpay atau ada pertanyaan lebih lanjut silakan kirim email disini.

Business Mathematics

2011-02-25T10:13:00.000+07:00

Business Mathematics is the mathematics used by the industry to effectively manage and run their business. In other words, business mathematics used to solve financial problems and to help the business run the business in order to obtain advantage (profit). The business world uses of mathematics in accounting, inventory management, marketing, sales forecast, and financial analysis. The curriculum emphasizes quantitative methods (statistics, time series analysis, and operational research) to solve business problems. In addition, students can take several courses from the Business School FMU (such as financial analysis and reporting, corporate finance, investments, portfolio management).

Effective Learning

2011-02-21T11:57:00.000+07:00

To reach success in the future, students compete to learn to get better grades in school. In accordance with the proverb "Learning is the key to success." Learning is to understand, feel, know, seek, describe, so that by studying people will know everything that is not yet known.

Learning is generally done during school hours. However, to obtain an effective way of learning, learning takes a lot. Not in school hours only, learning must be done at home. Successful learning depends on learning how each person, every person has a different way of learning. However, some people have brains work the same way, so how belajarnyapun same. Here are some tips on how to learn is good.

Intend in themselves, give motovasi study first. Sure and give the spirit of the heart. That, by learning we can get a good grade in school.
Start learning to read first. After the reading, create a resume of the books you read. Reading, writing improve memory performance in your brain.
If something is not understood, do not be ashamed to bertnya. And do not be embarrassed to answer questions from other people. Learning from others' questions increase your knowledge.
Avoid the act of cheating. Do the exam with the answers themselves. That way, you'll know which side is not yet known, and which side is to be learned.
Learning that too seriously is also not good for the brain, give a level of learning time and refreshing. Can also be done by study groups, study groups to learn an efficient alternative. If no one understood, you can ask directly to your group of friends learning.
Create a good learning time planning. For example, if you go to school from 7 am until 2 pm, give time 2 hours at 7 pm until 9 o'clock to repeat the lessons at school.
Learn to persevere, practice continues with a variety of problems in school.

How to Improve SEO

2011-02-21T10:20:00.000+07:00

SEO stands for Search Engine Optimization, a technique for websites that we make easy to find through search engines like Google.

Internet is the medium most inexpensive, effective and fast in delivering information. Other media such brochures should be printed and send activity physically. For television media cost is enormous, and only a few seconds.

With the internet we just pay the internet, create a website, updating its contents. But even so it does not mean anything if we do not visit one of our website. Therefore we have tried to keep our website visited by people. The most effective way to bring visitors is through search engine Google. This is called Search Engine Optimization.

Now how to improve seo with ease. With the help of seo experts Ireland you do not need to bother anymore to improve seo. With highly experienced experts in the field of SEO, your website will soon become the top search engines at Google. Why wait, visit its Web site, join immediately and get thousands of visitors on your website.

Demonstration Teaching Methods

2011-02-21T07:36:00.000+07:00

Methods of teaching many kinds, caused by this method is influenced by many factors, for example:

1. The purpose of various types and functions.
2. Protégé of varying degrees of maturity.
3. Situations that various circumstances.
4. Facilities that have a variety of quality and kwantitasnya.
5. Personal and professional competence of teachers is different.

Because it is difficult to give a clear classification of each method has ever known in the teaching. Every need of classification is arbitrary in nature. More difficult to classify these methods in the value and effectiveness, because the method that "less good" at the hands of a teacher can be a method of 'excellent' in the hands of other teachers, and both methods will fail at the hands of other teachers who do not master the technique of execution.
In fact, many factors that cause is not always able to use methods that are considered most suitable for the purpose, situation, and others. Teachers are often forced to use the method of "second choice" or "third choice". The important thing noticed by the teacher in such circumstances is the limits of the advantages and disadvantages dipergunakannya methods, in order to formulate conclusions about the results of evaluation efforts.

Demonstrations and experiments are a very effective teaching method in helping students find answers to questions like: How do I make it? Composed and what material? Which way is best? How can know the truth?

With the demonstration as a teaching method meant that a teacher, an outsider who deliberately requested, or even students can show the entire class of a process, eg how the workings of a printer. The demonstration method is a method that is expository / learning methods that are give and take (the teacher gives knowledge to students). This method is quite effective because it helps the students to obtain an answer by observing a process or a particular event, where the activity is usually more than the teacher

With the experiment is intended that the teacher or a student trying to do something and observe the process and results of the experiments. If the method demonstration, more activity on the part of teachers, the direct experimental method involves the students doing experiments to find answers to the problems posed. This method is an essential element in the approach of inquiry and discovery (learning to find).

With the experiments we can get answers about: How do we know that is true? Which way is the best way? What will happen? Consisting of what material?

Implementation of this method can be implemented in the classroom as well as a special place that is destined for the implementation of an experiment / demonstration (lab).

In the implementation of the experimental method can be coupled with the demonstration.

A. When to use is?

Demonstration and experimental methods are used when a student or observer (observer) wants to know about

1. What is the process set it?

For example:
a. Set the size of the margin of a page so when the printed paper will be in accordance with the provisions.
b. Set the print quality settings on a printer.

2. How does the process make it?

For example demonstrates how to make a scientific report using Microsoft Word application, starting from creating a new document to pencetakkannya stage.

3. How does the process work?

On a computer technician course, teachers use pictures of computer hardware parts and explain the relationship of the tools with each other and how the workings of the mechanism of the device. Then the device was shown to students, and students are given the opportunity to observe those devices.

4. How does the process work or use it?

In practice using the weapon, the instructor intends to teach how to use weapons. The students get together and see how the instructor demonstrates the use of weapons, by doing various acts of observation

5. Consisting of what? Materials / tools needed anything?

To know a thing or devices that consist of multiple materials or equipment, it's better if the students examine the parts or materials to be used. For example, students in the lesson Delphi DCC, would be better if students were introduced about a program that will be used, the required computer specifications, and so forth.

6. Which way is better?

In the introduction of a computer, the instructor demonstrates the ways in which good and bad, for example how to turn off the computer to perform steps [Start]> [Turn Off Computer]> [Turn off]> [Turn off monitor and stabilizer] and the second with a direct way to turn off by pressing the Power On / Off on the stabilizer, by explaining the advantages and disadvantages of each way and give advice on which one is better made.

7. How do we know the truth?

Junior high school students in Natural Sciences lessons learned that air consists of ± 25% acid. To prove this theory, the teacher took the candles, glasses and plates containing colored water. Candles lit on the plate that contains water and then covered by glass, it turns out the candle goes out and water rose into the glass ± 1 / 5 cup. In this way the teacher has demonstrated something proving the truth of things and how these principles will also heighten the interest and attention of students.

B. Pros and Cons

The advantage of a method of demonstration.

1. Attention students can focus on things that are considered important by the teachers so that important things can be observed as necessary. Attention students more easily focus on the learning process and not on other things.
2. Can reduce errors compared to just read in the book, because students have a clear picture mempenoleh and observations.
3. When students participate actively experimenting, the students will gain practical experiences to develop skills and gain recognition and appreciation from friends and teachers.
4. Some of the problems that led to students' questions can be answered at the time observing the demonstration / experiment.

The weakness of the method demonstration.

1. Comprehension of each student is different, so the teacher should repeat the same section so that students can follow lessons.
2. The time required for teaching and learning process will be longer than the lecture method.
3. Demonstrations will be the methods that are less well if the tool was demonstrated not to be observed closely by the student. For example, the device is too small or explanations that are not clear.
4. Demonstrations become ineffective if not accompanied by an activity in which students themselves can come to experiment and make it a rewarding activity.
5. Not all things can be demonstrated in the classroom. For example, the tools that are very large or located in another place far away from the classroom, or materials that are not tangible such as freon gas.
6. Sometimes, when a device was brought into the classroom and then demonstrated, students see a different process with the process if it is in the actual situation.

How teachers can plan an effective demonstration?

1. Formulate a clear purpose and point of skill or activity that is expected to be achieved or implemented by the students themselves when the demonstration ended.

a. Consider whether the methods used were reasonable and is the most effective method to achieve the objectives that have been planned.

b. Are the tools necessary for the demonstration can be obtained easily, and whether those devices have been tried prior to the time of the demonstration did not fail.

c. Does the amount of equipment / materials enables organized demonstrations clearly?

2. Establish an outline of the steps which will be held demonstrations. And preferably before the demonstration conducted by teachers have been tried first in order not to fail in time.

3. Take into account the time required. Apakali available time to allow students to pose questions and comments during and after dernonstrasi. Prepare questions to students to rnerangsang observation.

4. During the demonstration take place we ask ourselves whether:

a. Descriptions that can be heard clearly by the students.
b. The equipment has been placed in a good position so that every student can see clearly.
c. It should be recommended to students to make notes as necessary with time taste.

5. Establish a plan to assess student progress. Often the need to advance the discussions held and the students tried out more demonstrations and experiments to gain better dexterity.

C. Limitations

How many advantages and limits of the experiment.

1. Students can actively take part to experiment for himself. Students not only see someone accomplish something by doing experiments, but also direct it mernperoleh cleverness-cleverness is required.
2. Students have the opportunity as much as for rnelaksanakan Amount of the steps in the ways of scientific thinking. Predictions or hypotheses can be tested for validity by collecting data and then interpret the results of observation and the last students to make kesimpulan.kesimpulan from these observations.

Restrictions demonstration method.

1. Inadequate equipment caused not every student gets the opportunity to conduct experiments.
2. If the experiment niemerlukan for long periods, students must wait for the next meeting to continue the lesson.
3. Lack of preparation and experience of the student will create difficulties in conducting experiments.

D. Some suggestions to carry out experiments.

Explain as clearly as possible learning goals for students, so that students know the questions to be answered by experiment.
Discuss with students the procedures or steps which is considered his best to solve rnasalah in experiments, as well as the necessary materials, the variables that need controlled and the things that need to be recorded.
Helping students to acquire the necessary materials.
After the experiment is completed the students compare their results with the experimental results of others and discuss if there are differences or errors.