1
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal
30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
2
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.
6. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma,
standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai
pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 2
(1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi
bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
3
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
(3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua
urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31
(tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum;
d. perumahan;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perhubungan;
h. lingkungan hidup;
i. pertanahan;
j. kependudukan dan catatan sipil;
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;
n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p. penanaman modal;
q. kebudayaan dan pariwisata;
r. kepemudaan dan olah raga;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. statistik;
w. kearsipan;
x. perpustakaan;
y. komunikasi dan informatika;
z. pertanian dan ketahanan pangan;
aa. kehutanan;
bb. energi dan sumber daya mineral;
cc. kelautan dan perikanan;
dd. perdagangan; dan
ee. perindustrian.
(5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
(6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.
4
Pasal 3
Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber
pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.
BAB III
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Pasal 4
(1) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi
dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing
sub bidang atau sub sub bidang urusan pemerintahan diatur dengan
peraturan menteri/kepala lembaga pemerintahan non departemen yang
membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkoordinasi
dengan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 5
(1) Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2) Selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Pemerintah ini.
(3) Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penetapan
kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah
Pasal 6
(1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria
pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) menjadi kewenangannya.
5
(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
urusan wajib dan urusan pilihan.
Pasal 7
(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah
urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan
daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan
pelayanan dasar.
(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;
d. pekerjaan umum;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perumahan;
h. kepemudaan dan olahraga;
i. penanaman modal;
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. kependudukan dan catatan sipil;
l. ketenagakerjaan;
m. ketahanan pangan;
n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p. perhubungan;
q. komunikasi dan informatika;
r. pertanahan;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. sosial;
w. kebudayaan;
x. statistik;
y. kearsipan; dan
z. perpustakaan.
(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,
dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. pariwisata;
6
f. industri;
g. perdagangan; dan
h. ketransmigrasian.
(5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.
Pasal 8
(1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
(2) Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh
Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah yang bersangkutan.
(3) Sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pemerintah melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih
dahulu berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan
penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang bersangkutan untuk
memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib
tersebut.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.
Pasal 9
(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan
pilihan.
(2) Di dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah
dengan pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah sebagai satu
kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi
dengan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 10
(1) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua)
tahun.
7
(2) Apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen dalam kurun
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat
menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pasal 11
Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam
melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada
norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1).
Pasal 12
(1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan
Pemerintah ini ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya 1
(satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
(2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat
daerah.
BAB IV
PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN
LINTAS DAERAH
Pasal 13
(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas
daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
(2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN SISA
Pasal 14
(1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan
Pemerintah ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria
pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1).
8
(2) Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah
kabupaten/kota akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak
tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini terlebih dahulu
mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk
mendapat penetapannya.
Pasal 15
(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan sisa.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3)
berlaku juga bagi norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk urusan sisa.
BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 16
(1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah
dapat:
a. menyelenggarakan sendiri;
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada kepala instansi
vertikal atau kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam
rangka dekonsentrasi; atau
c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada
pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas
tugas pembantuan.
(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4), Pemerintah dapat:
a. menyelenggarakan sendiri;
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku
wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi; atau
c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada
pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas
tugas pembantuan.
(3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan
kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
pemerintahan daerah provinsi dapat:
a. menyelenggarakan sendiri; atau
b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada
pemerintahan daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa
berdasarkan asas tugas pembantuan.
9
(4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan
kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat:
a. menyelenggarakan sendiri; atau
b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan
tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas
pembantuan.
Pasal 17
(1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang
penyelenggaraannya oleh Pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya
kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan,
secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan
daerah yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah telah menunjukkan
kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
dipersyaratkan.
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang
penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintahan daerah
kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap
dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota yang
bersangkutan apabila pemerintahan daerah kabupaten/kota telah
menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang dipersyaratkan.
(3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan
ayat (2) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau
prasarana yang diperlukan.
(4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal
dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila
penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan daerah yang
bersangkutan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.
BAB VII
PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 18
(1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintahan
daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10
(2) Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga mampu
menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk sementara
penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
(3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila pemerintahan daerah telah
mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah
diatur dengan peraturan presiden.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19
(1) Khusus untuk Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta rincian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagaimana
tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini secara otomatis menjadi
kewenangan provinsi.
(2) Urusan pemerintahan di Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
mengatur otonomi khusus daerah yang bersangkutan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara
langsung dengan pembagian urusan pemerintahan, wajib mendasarkan dan
menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 21
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah ini.
11
Pasal 22
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian
urusan pemerintahan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal
30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
2
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.
6. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma,
standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai
pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 2
(1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi
bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
3
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
(3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua
urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31
(tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum;
d. perumahan;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perhubungan;
h. lingkungan hidup;
i. pertanahan;
j. kependudukan dan catatan sipil;
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;
n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p. penanaman modal;
q. kebudayaan dan pariwisata;
r. kepemudaan dan olah raga;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. statistik;
w. kearsipan;
x. perpustakaan;
y. komunikasi dan informatika;
z. pertanian dan ketahanan pangan;
aa. kehutanan;
bb. energi dan sumber daya mineral;
cc. kelautan dan perikanan;
dd. perdagangan; dan
ee. perindustrian.
(5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
(6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.
4
Pasal 3
Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber
pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.
BAB III
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Pasal 4
(1) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi
dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing
sub bidang atau sub sub bidang urusan pemerintahan diatur dengan
peraturan menteri/kepala lembaga pemerintahan non departemen yang
membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkoordinasi
dengan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 5
(1) Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2) Selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Pemerintah ini.
(3) Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penetapan
kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah
Pasal 6
(1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria
pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) menjadi kewenangannya.
5
(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
urusan wajib dan urusan pilihan.
Pasal 7
(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah
urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan
daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan
pelayanan dasar.
(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;
d. pekerjaan umum;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perumahan;
h. kepemudaan dan olahraga;
i. penanaman modal;
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. kependudukan dan catatan sipil;
l. ketenagakerjaan;
m. ketahanan pangan;
n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p. perhubungan;
q. komunikasi dan informatika;
r. pertanahan;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. sosial;
w. kebudayaan;
x. statistik;
y. kearsipan; dan
z. perpustakaan.
(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,
dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. pariwisata;
6
f. industri;
g. perdagangan; dan
h. ketransmigrasian.
(5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.
Pasal 8
(1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan
Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
(2) Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh
Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah yang bersangkutan.
(3) Sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pemerintah melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih
dahulu berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan
penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang bersangkutan untuk
memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib
tersebut.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.
Pasal 9
(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan
pilihan.
(2) Di dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah
dengan pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah sebagai satu
kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi
dengan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 10
(1) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua)
tahun.
7
(2) Apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen dalam kurun
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat
menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pasal 11
Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam
melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada
norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1).
Pasal 12
(1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan
Pemerintah ini ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya 1
(satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
(2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat
daerah.
BAB IV
PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN
LINTAS DAERAH
Pasal 13
(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas
daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
(2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN SISA
Pasal 14
(1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan
Pemerintah ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria
pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1).
8
(2) Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah
kabupaten/kota akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak
tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini terlebih dahulu
mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk
mendapat penetapannya.
Pasal 15
(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan sisa.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3)
berlaku juga bagi norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk urusan sisa.
BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 16
(1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah
dapat:
a. menyelenggarakan sendiri;
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada kepala instansi
vertikal atau kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam
rangka dekonsentrasi; atau
c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada
pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas
tugas pembantuan.
(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4), Pemerintah dapat:
a. menyelenggarakan sendiri;
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku
wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi; atau
c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada
pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas
tugas pembantuan.
(3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan
kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
pemerintahan daerah provinsi dapat:
a. menyelenggarakan sendiri; atau
b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada
pemerintahan daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa
berdasarkan asas tugas pembantuan.
9
(4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan
kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat:
a. menyelenggarakan sendiri; atau
b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan
tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas
pembantuan.
Pasal 17
(1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang
penyelenggaraannya oleh Pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya
kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan,
secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan
daerah yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah telah menunjukkan
kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
dipersyaratkan.
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang
penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintahan daerah
kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap
dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota yang
bersangkutan apabila pemerintahan daerah kabupaten/kota telah
menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang dipersyaratkan.
(3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan
ayat (2) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau
prasarana yang diperlukan.
(4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal
dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila
penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan daerah yang
bersangkutan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.
BAB VII
PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 18
(1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintahan
daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10
(2) Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga mampu
menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk sementara
penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
(3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila pemerintahan daerah telah
mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah
diatur dengan peraturan presiden.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19
(1) Khusus untuk Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta rincian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagaimana
tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini secara otomatis menjadi
kewenangan provinsi.
(2) Urusan pemerintahan di Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
mengatur otonomi khusus daerah yang bersangkutan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara
langsung dengan pembagian urusan pemerintahan, wajib mendasarkan dan
menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 21
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah ini.
11
Pasal 22
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian
urusan pemerintahan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 82
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
TTd
Wisnu Setiawan
Disalin kembali:
Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Kepala Biro Hukum Organisasi dan Tataksana:
TTd
Saut PS Munthe, SH
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 82
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
TTd
Wisnu Setiawan
Disalin kembali:
Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Kepala Biro Hukum Organisasi dan Tataksana:
TTd
Saut PS Munthe, SH
{ 0 comments... Views All / Send Comment! }
Post a Comment
Please comment politely.