PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2008
TENTANG
PENDANAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46
ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan
Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pendanaan Pendidikan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN
PENDIDIKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:
1. Pemerintah . . .
- 2 -
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
3. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan
yang disediakan untuk menyelenggarakan dan
mengelola pendidikan.
4. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan
sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
5. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang,
kelompok orang, atau organisasi yang memiliki
kepentingan dan/atau kepedulian terhadap
pendidikan.
6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.
Pasal 2
(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik;
dan
c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a
dan huruf b yang mempunyai perhatian dan
peranan dalam bidang pendidikan.
Pasal 3
(1) Biaya pendidikan meliputi:
a. biaya satuan pendidikan;
b. biaya . . .
- 3 -
b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan; dan
c. biaya pribadi peserta didik.
(2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
2. biaya nonpersonalia.
c. bantuan biaya pendidikan; dan
d. beasiswa.
(3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
2. biaya nonpersonalia.
(4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1
meliputi:
a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri
atas:
1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan
pendidikan;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi
pegawai pada satuan pendidikan;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural
pada satuan pendidikan;
4. tunjangan . . .
- 4 -
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional di luar guru dan dosen;
5. tunjangan fungsional atau subsidi
tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen;
dan
9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang
memiliki jabatan profesor atau guru besar.
b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau
pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
1. gaji pokok;
2. tunjangan yang melekat pada gaji;
3. tunjangan struktural bagi pejabat
struktural; dan
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional.
Pasal 4
(1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
atau pemerintah daerah, baik lahan maupun selain
lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai
melalui belanja modal dan/atau belanja barang
sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
atau pemerintah daerah untuk meningkatkan
kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya
manusia dan investasi lain yang tidak
menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja
pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan
perundang-undangan.
(3) Pengeluaran . . .
- 5 -
(3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi
tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah
daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau
bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi
tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah
daerah dibiayai melalui belanja barang atau
bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
(1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat
mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan
pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan
sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada
daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan
pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat
memberikan hibah kepada masyarakat atau
sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai
peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung
jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran
Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab
pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah sesuai dengan sistem
penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.
BAB II . . .
- 6 -
BAB II
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Biaya Investasi Satuan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan Pendidikan
Pasal 7
(1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung
jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
daerah.
(3) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung
jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.
(4) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah.
(5) Pendanaan . . .
- 7 -
(5) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atas inisiatif Pemerintah menjadi
tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan
dalam anggaran Pemerintah.
(6) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atas usulan pemerintah daerah
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah.
(7) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6)
dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar
Nasional Pendidikan.
Pasal 8
(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan
pendidikan, dan pihak asing dapat membantu
pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
(2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan,
dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya
investasi lahan satuan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah daerah.
Pasal 9
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan
yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan atau program pendidikan
yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat; . . .
- 8 -
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan
yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan program atau satuan pendidikan
yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(3) Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan
yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal harus
merupakan bagian integral dari anggaran tahunan
satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana
kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari
rencana strategis satuan pendidikan.
Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan
Pasal 10
(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib
belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung
jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan . . .
- 9 -
(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib
belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah.
(3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan
terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 11
(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan yang bukan pelaksana program
wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung
jawab bersama Pemerintah dan masyarakat.
(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan yang bukan pelaksana program
wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi
tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan masyarakat.
Pasal 12
(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan
pendidikan, dan pihak asing dapat membantu
pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan yang diselenggarakan
Pemerintah.
(2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan,
dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya
investasi selain lahan untuk satuan pendidikan
yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Pasal 13 . . .
- 10 -
Pasal 13
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain
lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan pendidikan yang
diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain
lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(3) Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan
pendidikan dasar dan menengah yang
dikembangkan menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal harus
merupakan bagian integral dari anggaran tahunan
satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana
kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari
rencana strategis satuan pendidikan.
Bagian Kedua . . .
- 11 -
Bagian Kedua
Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan
Pasal 14
(1) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran
Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah dan dialokasikan dalam
anggaran pemerintah daerah.
Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan
Pasal 15
(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung
jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah.
Bagian Ketiga . . .
- 12 -
Bagian Ketiga
Biaya Operasi Satuan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Personalia
Pasal 16
(1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan
biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor
pendidikan meliputi:
a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal
maupun nonformal, yang terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi
pegawai negeri sipil pusat;
3. tunjangan struktural bagi pejabat
struktural pada satuan pendidikan bagi
pegawai negeri sipil pusat;
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional pegawai negeri sipil pusat di luar
guru dan dosen;
5. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen
pegawai negeri sipil pusat;
6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen
pegawai negeri sipil pusat;
7. tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri
sipil daerah;
8. tunjangan khusus bagi guru dan dosen
pegawai negeri sipil pusat yang ditugaskan
di daerah khusus oleh Pemerintah;
9. tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri
sipil daerah yang ditugaskan di daerah
khusus oleh Pemerintah;
10. maslahat tambahan bagi guru dan dosen
pegawai negeri sipil pusat; dan
11. tunjangan . . .
- 13 -
11. tunjangan kehormatan bagi dosen pegawai
negeri sipil pusat yang memiliki jabatan
profesor atau guru besar.
b. biaya personalia penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan, baik formal maupun
nonformal, oleh Pemerintah, yang terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi
pegawai negeri sipil pusat;
3. tunjangan struktural bagi pejabat
struktural bagi pegawai negeri sipil pusat di
luar guru dan dosen; dan
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional bagi pegawai negeri sipil pusat di
luar guru dan dosen.
(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.
Pasal 17
(1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan
biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di
sektor pendidikan meliputi:
a. subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap
yang ditugaskan oleh Pemerintah atau
penyelenggara/satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap
madrasah dan pendidikan keagamaan formal
yang ditugaskan oleh Pemerintah atau
penyelenggara/satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
c. tunjangan . . .
- 14 -
c. tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan
oleh Pemerintah atau dosen yang ditugaskan
oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat;
d. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang
ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
e. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang
ditugaskan di daerah khusus oleh
penyelenggara/satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat yang memperoleh
persetujuan dari Pemerintah;
f. tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang
memiliki jabatan profesor atau guru besar yang
ditugaskan oleh Pemerintah atau
penyelenggara/satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
g. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan
oleh Pemerintah; dan
h. honorarium bagi personalia pendidikan
kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan
nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau masyarakat atas inisiatif
Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.
Pasal 18
(1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap
pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di
sektor pendidikan meliputi:
a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal
maupun nonformal, terdiri atas:
1. gaji . . .
- 15 -
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi
pegawai negeri sipil daerah;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural
pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri
sipil daerah;
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional pegawai negeri sipil daerah di
luar guru;
5. tunjangan fungsional bagi guru pegawai
negeri sipil daerah; dan
6. konsekuensi anggaran dari maslahat
tambahan bagi guru pegawai negeri sipil
daerah.
b. biaya personalia penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan, baik formal maupun
nonformal, oleh pemerintah daerah terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi
pegawai negeri sipil daerah;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural
bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru
dan dosen; dan
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional bagi pegawai negeri sipil daerah
di luar guru dan dosen.
(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam
anggaran pemerintah daerah.
Pasal 19
(1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap
pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri
sipil di sektor pendidikan meliputi:
a. subsidi . . .
- 16 -
a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap
sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah
daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan
yang didirikan masyarakat;
b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan
oleh pemerintah daerah; dan
c. honorarium bagi personalia pendidikan
kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan
nonformal lainnya yang diselenggarakan
pemerintah daerah atau masyarakat atas
inisiatif pemerintah daerah.
(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam
anggaran pemerintah daerah.
Pasal 20
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang
diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan atau program pendidikan
yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang
diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah; . . .
- 17 -
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(3) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan
dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi
bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral
dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang
diturunkan dari rencana kerja tahunan yang
merupakan pelaksanaan dari rencana strategis
satuan pendidikan.
Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia
Pasal 21
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan
pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, menjadi
tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan
dalam anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan
pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai
kewenangannya, menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah dan dialokasikan dalam
anggaran pemerintah daerah.
(3) Tanggung jawab . . .
- 18 -
(3) Tangung jawab pendanaan biaya nonpersonalia
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar
Nasional Pendidikan.
Pasal 22
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan
yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik
formal maupun nonformal, yang diselenggarakan
oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama
antara Pemerintah dan masyarakat.
(2) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan
yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik
formal maupun nonformal, yang diselenggarakan
oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya
menjadi tanggung jawab bersama antara
pemerintah daerah dan masyarakat.
Pasal 23
(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan
pendidikan, dan pihak asing dapat membantu
pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau
program pendidikan yang diselenggarakan
Pemerintah.
(2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan,
dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya
nonpersonalia satuan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah daerah.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat
membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan
atau program pendidikan, baik formal maupun
nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Pasal 24 . . .
- 19 -
Pasal 24
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia
yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan atau program pendidikan
yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia
yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan atau program pendidikan
yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(3) Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan
dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi
bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral
dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang
diturunkan dari rencana kerja tahunan yang
merupakan pelaksanaan dari rencana strategis
satuan pendidikan.
Bagian Keempat . . .
- 20 -
Bagian Keempat
Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Personalia
Pasal 25
(1) Pendanaan biaya personalia kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran
Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya personalia kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan
dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia
Pasal 26
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran
Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan
dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
Bagian Kelima . . .
- 21 -
Bagian Kelima
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa
Pasal 27
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya memberi bantuan biaya
pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik
yang orang tua atau walinya tidak mampu
membiayai pendidikannya.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada
peserta didik yang berprestasi.
Pasal 28
(1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) mencakup sebagian atau
seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung
peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan
Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
diatur dengan peraturan kepala daerah.
Pasal 29
(1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan
yang harus ditanggung peserta didik, termasuk
biaya pribadi peserta didik.
(2) Ketentuan . . .
- 22 -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
beasiswa oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Menteri
atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan
masing-masing.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai
kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah.
Pasal 30
(1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya
nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.
(2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan
biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), satuan pendidikan dilarang memungut
biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau
wali peserta didik.
(3) Satuan pendidikan yang memungut biaya
nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Keenam
Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri
Pasal 31
Tanggung jawab pendanaan satuan pendidikan yang
dikelola oleh Pemerintah di luar negeri diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB III . . .
- 23 -
BAB III
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
OLEH PENYELENGGARA ATAU SATUAN PENDIDIKAN
YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Biaya Investasi Satuan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan Pendidikan
Pasal 32
(1) Lahan untuk satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat harus
memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
(2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan
pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung
jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
(3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional
Pendidikan.
(4) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku
kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat
membantu pendanaan investasi untuk lahan
satuan dan/atau program pendidikan, baik formal
maupun nonformal, yang diselenggarakan
masyarakat.
Pasal 33 . . .
- 24 -
Pasal 33
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan
satuan pendidikan yang diperlukan untuk
mengembangkan satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. orang tua atau wali peserta didik;
c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta
didik;
d. Pemerintah;
e. pemerintah daerah;
f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
g. sumber lain yang sah.
(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan
Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan
masing-masing.
(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
pemerintah daerah sesuai kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur
dengan peraturan kepala daerah.
(4) Investasi lahan untuk satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan
menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral
dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang
diturunkan dari rencana kerja tahunan yang
merupakan pelaksanaan dari rencana strategis
satuan pendidikan.
Paragraf 2 . . .
- 25 -
Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan
Pasal 34
(1) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat harus
memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan penyelenggara program wajib
belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung
jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat.
(3) Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional
Pendidikan.
(4) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan bukan penyelenggara program
wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung
jawab bersama penyelenggara atau satuan
pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat.
(5) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku
kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat
membantu pendanaan biaya investasi selain lahan
untuk satuan dan/atau program pendidikan formal
dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
Pasal 35 . . .
- 26 -
Pasal 35
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain
lahan yang diperlukan untuk pengembangan
satuan atau program pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. orang tua atau wali peserta didik;
c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta
didik;
d. Pemerintah;
e. pemerintah daerah;
f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
g. sumber lain yang sah.
(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan
Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan
masing-masing.
(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
pemerintah daerah sesuai kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur
dengan peraturan kepala daerah.
(4) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan
yang diselenggarakan masyarakat dan
dikembangkan menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal harus
merupakan bagian integral dari anggaran tahunan
satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana
kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari
rencana strategis satuan pendidikan.
Bagian Kedua . . .
- 27 -
Bagian Kedua
Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan
Pasal 36
Pendanaan investasi untuk lahan kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh masyarakat menjadi tanggung jawab
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan
Pasal 37
Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh masyarakat menjadi tanggung jawab
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Bagian Ketiga
Biaya Operasi Satuan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Personalia
Pasal 38
(1) Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal
maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh
masyarakat yang menjadi tanggung jawab
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan sekurang-kurangnya mencakup:
a. gaji pokok; . . .
- 28 -
a. gaji pokok;
b. tunjangan yang melekat pada gaji;
c. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen; dan
d. maslahat tambahan bagi guru dan dosen.
(2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja antara
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat dengan masing-masing
pendidik/tenaga kependidikan, atau kesepakatan
kerja bersama antara penyelenggara atau satuan
pendidikan yang bersangkutan dengan
keseluruhan pendidik/ tenaga kependidikan.
(3) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku
kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat
membantu pendanaan biaya personalia pada
satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal,
yang diselenggarakan masyarakat.
Pasal 39
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang
diperlukan untuk mengembangkan satuan atau
program pendidikan yang diselenggarakan
masyarakat menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat
bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. orang tua atau wali peserta didik;
c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta
didik;
d. Pemerintah;
e. pemerintah daerah;
f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
g. sumber lain yang sah.
(2) Syarat . . .
- 29 -
(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan
Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan
masing-masing.
(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
pemerintah daerah sesuai kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur
dengan peraturan kepala daerah.
(4) Biaya personalia satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan
menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral
dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang
diturunkan dari rencana kerja tahunan yang
merupakan pelaksanaan dari rencana strategis
satuan pendidikan.
Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia
Pasal 40
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan
pendidikan dasar madrasah pelaksana program
wajib belajar yang diselenggarakan oleh
masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah
dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan
pendidikan dasar sekolah pelaksana program wajib
belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah.
(3) Tanggung jawab . . .
- 30 -
(3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan
terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
(4) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan
pendidikan bukan pelaksana program wajib
belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung
jawab bersama antara penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat dan peserta
didik atau orang tua/walinya.
(5) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan
pihak asing dapat membantu pendanaan biaya
nonpersonalia satuan pendidikan yang
diselenggarakan penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat.
(6) Pendanaan biaya nonpersonalia penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. pemangku kepentingan satuan pendidikan di
luar peserta didik atau orang tua/walinya;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lainnya yang sah.
Pasal 41 . . .
- 31 -
Pasal 41
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia
yang diperlukan untuk pengembangan satuan
pendidikan yang diselenggarakan masyarakat
menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. Pemerintah;
c. pemerintah daerah;
d. peserta didik atau orang tua/walinya;
e. pemangku kepentingan di luar peserta didik
atau orang tua/walinya;
f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
g. sumber lainnya yang sah.
(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diatur dengan Peraturan Menteri dan
Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan
masing-masing.
(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan kepala
daerah sesuai kewenangannya.
(4) Biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan
untuk bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral
dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang
diturunkan dari rencana kerja tahunan yang
merupakan pelaksanaan dari rencana strategis
satuan pendidikan.
Bagian Keempat . . .
- 32 -
Bagian Keempat
Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Personalia
Pasal 42
Pendanaan biaya personalia untuk kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia
Pasal 43
Pendanaan biaya nonpersonalia untuk kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Bagian Kelima
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa
Pasal 44
(1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat memberi bantuan biaya
pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik
atau orang tua atau walinya yang tidak mampu
membiayai pendidikannya.
(2) Penyelenggara . . .
- 33 -
(2) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa
kepada peserta didik yang berprestasi.
(3) Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan
beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. Pemerintah;
c. pemerintah daerah;
d. orang tua/wali peserta didik;
e. pemangku kepentingan di luar peserta didik
dan orang tua/walinya;
f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
g. sumber lainnya yang sah.
Pasal 45
(1) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mencakup
sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang
harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya
personal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 diatur dengan peraturan
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Pasal 46 . . .
- 34 -
Pasal 46
Satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar
yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak
dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau
berbasis keunggulan lokal, wajib menerima bantuan
biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.
BAB IV
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
OLEH MASYARAKAT DI LUAR
PENYELENGGARA DAN SATUAN PENDIDIKAN
YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua,
dan/atau Wali Peserta Didik
Pasal 47
Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik
bertanggung jawab atas:
a. biaya pribadi peserta didik;
b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib
belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diperlukan untuk menutupi kekurangan
pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara
dan/atau satuan pendidikan;
c. pendanaan biaya personalia pada satuan
pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang diperlukan
untuk menutupi kekurangan pendanaan yang
disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan
pendidikan;
d. pendanaan . . .
- 35 -
d. pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan
pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang diperlukan
untuk menutupi kekurangan pendanaan yang
disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan
pendidikan; dan
e. pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan
dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan
tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan
satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal.
Pasal 48
Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau
wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 huruf b sampai dengan
huruf e ditujukan untuk:
a. menutupi kekurangan pendanaan satuan
pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional
Pendidikan; dan
b. mendanai program peningkatan mutu satuan
pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.
Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan
oleh Masyarakat di luar Penyelenggara dan
Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat
serta Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya
Pasal 49
(1) Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat serta
peserta didik atau orang tua/walinya dapat
memberikan sumbangan pendidikan secara
sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada
satuan pendidikan.
(2) Sumbangan . . .
- 36 -
(2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibukukan dan
dipertanggungjawabkan secara transparan kepada
pemangku kepentingan satuan pendidikan.
(3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan
sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan
publik, diumumkan secara transparan di media
cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada
Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah
tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
BAB V
SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 50
(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan
berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan
keberlanjutan.
(2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan
pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan
masing-masing.
(3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan
cukup untuk membiayai penyelenggaraan
pendidikan yang memenuhi Standar Nasional
Pendidikan.
(4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat
digunakan secara berkesinambungan untuk
memberikan layanan pendidikan yang memenuhi
Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 51 . . .
- 37 -
Pasal 51
(1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
(2) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
a. anggaran Pemerintah;
b. anggaran pemerintah daerah;
c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
d. sumber lain yang sah.
(3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat dapat
bersumber dari:
a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan
yang didirikan masyarakat;
b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik
atau orang tua/ walinya;
c. bantuan Pemerintah;
d. bantuan pemerintah daerah;
e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
f. hasil usaha penyelenggara atau satuan
pendidikan; dan/atau
g. sumber lainnya yang sah.
(4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber
dari:
a. anggaran Pemerintah;
b. bantuan pemerintah daerah;
c. pungutan dari peserta didik atau orang
tua/walinya yang dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan;
d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan
pendidikan di luar peserta didik atau orang
tua/walinya;
e. bantuan . . .
- 38 -
e. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
f. sumber lainnya yang sah.
(5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat
bersumber dari:
a. bantuan pemerintah daerah;
b. bantuan Pemerintah;
c. pungutan dari peserta didik atau orang
tua/walinya yang dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan;
d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan
pendidikan di luar peserta didik atau orang
tua/walinya;
e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
f. sumber lainnya yang sah.
(6) Dana pendidikan satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat dapat
bersumber dari:
a. bantuan dari penyelenggara atau satuan
pendidikan yang bersangkutan;
b. bantuan dari Pemerintah;
c. bantuan dari pemerintah daerah;
d. pungutan dari peserta didik atau orang
tua/walinya yang dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan;
e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan
pendidikan di luar peserta didik atau orang
tua/walinya;
f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
g. sumber lainnya yang sah.
Pasal 52 . . .
- 39 -
Pasal 52
Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka
memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua,
dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan
ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau
operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana
strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran
tahunan yang mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan;
b. perencanaan investasi dan/atau operasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan
secara transparan kepada pemangku kepentingan
satuan pendidikan;
c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas
nama satuan pendidikan;
d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh
satuan pendidikan terpisah dari dana yang
diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang
tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur
sendiri oleh satuan pendidikan;
g. digunakan sesuai dengan perencanaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;
h. tidak . . .
- 40 -
h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik
untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil
belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta
didik dari satuan pendidikan;
i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari
total dana pungutan peserta didik atau orang
tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu
pendidikan;
j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk kesejahteraan anggota
komite sekolah/madrasah atau lembaga
representasi pemangku kepentingan satuan
pendidikan;
k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan
dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan
kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari
jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan
dana dipertanggung jawabkan oleh satuan
pendidikan secara transparan kepada pemangku
kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali
peserta didik, dan penyelenggara satuan
pendidikan; dan
m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 53
Menteri atau Menteri Agama, sesuai kewenangan
masing-masing, dapat membatalkan pungutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 apabila
melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai
meresahkan masyarakat.
Pasal 54 . . .
- 41 -
Pasal 54
Apabila dana pungutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 yang diterima satuan pendidikan pada suatu
tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan
menurut perencanaan investasi dan/atau operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, maka
kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun
berikutnya.
Pasal 55
(1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat
memberikan sumbangan pendidikan yang sama
sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan
secara sukarela di luar yang telah diatur dalam
Pasal 52.
(2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan
sumbangan pendidikan yang bersumber dari
peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh
akuntan publik, diumumkan secara transparan di
media cetak berskala nasional, dan dilaporkan
kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari
jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 56
(1) Bantuan dari pihak asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf e,
ayat (4) huruf e, ayat (5) huruf e, dan ayat (6) huruf
f berbentuk utang atau hibah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bantuan . . .
- 42 -
(2) Bantuan dari pihak asing kepada penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri
Keuangan.
Pasal 57
(1) Satuan pendidikan dapat memiliki dana
pengembangan.
(2) Dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas pokok dana pengembangan dan
hasil pengelolaan pokok dana pengembangan.
(3) Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari:
a. bantuan Pemerintah;
b. bantuan pemerintah daerah;
c. bantuan masyarakat di luar peserta didik atau
orang tua/walinya;
d. sebagian dana peningkatan mutu pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i;
e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
f. sumber lain yang sah.
(4) Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan
kecuali jika:
a. pengelolaan dana pengembangan mengalami
kerugian;
b. dana pengembangan digunakan untuk
menyelamatkan eksistensi satuan pendidikan
ketika mengalami kesulitan keuangan yang
menjurus pada kepailitan; atau
c. digunakan untuk menyelamatkan satuan
pendidikan ketika terkena bencana.
(5) Hasil . . .
- 43 -
(5) Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan
dapat digunakan untuk:
a. pendanaan biaya investasi dan/atau biaya
operasi satuan pendidikan;
b. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik
yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
dan/atau
c. beasiswa bagi peserta didik, pendidik, dan/atau
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
yang bersangkutan.
(6) Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh
digunakan untuk:
a. dipinjamkan sebagai piutang baik langsung
maupun tidak langsung; dan/atau
b. dijadikan jaminan utang baik langsung maupun
tidak langsung.
(7) Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip
transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh
diinvestasikan pada usaha yang beresiko tinggi
atau melanggar peraturan perundang-undangan.
(8) Dana pengembangan disimpan dalam rekening
khusus dana pengembangan atas nama satuan
pendidikan.
(9) Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana
lain.
(10) Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh
pemimpin satuan pendidikan kepada pemangku
kepentingan pendidikan secara periodik tahunan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggara atau
satuan pendidikan.
BAB VI . . .
- 44 -
BAB VI
PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 58
Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan
satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat
terdiri atas:
a. prinsip umum; dan
b. prinsip khusus.
Paragraf 1
Prinsip Umum
Pasal 59
(1) Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 huruf a adalah:
a. prinsip keadilan;
b. prinsip efisiensi;
c. prinsip transparansi; dan
d. prinsip akuntabilitas publik.
(2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses
pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan
merata kepada peserta didik atau calon peserta
didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras,
agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status
sosial-ekonomi.
(3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan
akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan
pendidikan.
(4) Prinsip . . .
- 45 -
(4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas
kepatutan dan tata kelola yang baik oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara
pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan
pendidikan sehingga:
a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang
berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar
tanpa perkecualian; dan
b. dapat dipertanggungjawabkan secara
transparan kepada pemangku kepentingan
pendidikan.
(5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan
memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan
yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan
pendidikan kepada pemangku kepentingan
pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Prinsip Khusus
Pasal 60
(1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah
tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
(3) Pengelolaan . . .
- 46 -
(3) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan
pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan, anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan
pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan.
Pasal 61
(1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah dikelola
sesuai sistem anggaran Pemerintah.
(2) Seluruh dana pendidikan pemerintah daerah
dikelola sesuai sistem anggaran daerah.
(3) Seluruh dana satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai
sistem anggaran Pemerintah.
(4) Seluruh dana satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikelola
sesuai sistem anggaran daerah.
Pasal 62
(1) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan oleh penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat untuk:
a. biaya investasi pada satuan pendidikan;
b. biaya operasi satuan pendidikan; dan/atau
c. bantuan kepada satuan pendidikan dalam
bentuk hibah untuk mendukung biaya operasi
satuan pendidikan.
(3) Dana . . .
- 47 -
(3) Dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
disimpan dalam rekening penyelenggara atau
satuan pendidikan yang bersangkutan.
(4) Seluruh dana satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat dikelola melalui
mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan
pendidikan yang bersangkutan dan disimpan di
dalam rekening bendahara satuan pendidikan yang
dibuka dengan seizin ketua penyelenggara atau
pemimpin satuan pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 63
(1) Penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari
masyarakat oleh satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan bukan
penyelenggara program wajib belajar yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah
daerah yang belum berbadan hukum dikelola
dengan menggunakan pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.
Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 64
Perencanaan anggaran pendidikan oleh Pemerintah
harus sejalan dengan:
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah;
c. rencana kerja Pemerintah; dan
d. rencana strategis pendidikan nasional.
Pasal 65 . . .
- 48 -
Pasal 65
Perencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah
daerah harus sejalan dengan:
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah;
c. rencana kerja Pemerintah;
d. rencana strategis pendidikan nasional; dan
e. rencana strategis daerah.
Pasal 66
Perencanaan anggaran pendidikan oleh satuan
pendidikan tinggi harus sejalan dengan:
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah;
c. rencana kerja Pemerintah;
d. rencana strategis pendidikan nasional;
e. rencana strategis satuan pendidikan; dan
f. rencana kerja tahunan satuan pendidikan.
Pasal 67
(1) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran
dana pendidikan oleh Pemerintah dituangkan
dalam rencana kerja dan anggaran
kementerian/lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran
dana pendidikan oleh pemerintah daerah
dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana . . .
- 49 -
(3) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran
dana pendidikan oleh satuan pendidikan
dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran
tahunan satuan pendidikan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Pendidikan
Pasal 68
(1) Penggunaan dana pendidikan oleh Pemerintah
dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan dana pendidikan oleh pemerintah
daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 69
(1) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Penggunaan . . .
- 50 -
(3) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan
pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang
diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga penyelenggara atau satuan pendidikan,
serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 70
(1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan Pemerintah dibukukan dan dilaporkan
sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi
instansi Pemerintah.
(2) Realisasi pengeluaran dana pendidikan Pemerintah
oleh satuan kerja pemerintah daerah dilaporkan
kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai
kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan Pemerintah oleh satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaporkan
kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai
kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 71
(1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan pemerintah daerah dibukukan dan
dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku
bagi instansi pemerintah daerah.
(2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan pemerintah daerah oleh satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah dilaporkan kepada kepala daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaporan . . .
- 51 -
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan paling lambat dalam waktu 15 (lima
belas) hari kalender.
Pasal 72
Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan
dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba
yang berlaku bagi satuan pendidikan.
Pasal 73
Pelaporan mengenai penggunaan dana pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69
serta realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70,
Pasal 71, dan Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Pengawasan dan Pemeriksaan
Pasal 74
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana
pendidikan Pemerintah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana
pendidikan dalam rangka pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 75 . . .
- 52 -
Pasal 75
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana
pendidikan pemerintah daerah dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana
pendidikan dalam rangka pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 76
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana
dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 77
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana
dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 78 . . .
- 53 -
Pasal 78
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan anggaran
dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara
atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana
dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pertanggungjawaban
Pasal 79
(1) Dana pendidikan Pemerintah dan pemerintah
daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah
daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan anggaran
dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara
atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
BAB VII . . .
- 54 -
BAB VII
PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN
Pasal 80
(1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi
pendidikan pada sektor pendidikan dalam
anggaran pendapatan dan belanja negara setiap
tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan
20% (dua puluh perseratus) dari belanja negara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
Menteri Keuangan.
Pasal 81
(1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi
pendidikan pada sektor pendidikan dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap
tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan
20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
Menteri Keuangan.
Pasal 82
(1) Dana pendidikan dari Pemerintah diberikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk hibah.
(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak termasuk:
a. dana dekonsentrasi;
b. dana tugas pembantuan; dan
c. dana alokasi khusus bidang pendidikan.
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah
antara Menteri Keuangan atau kuasanya dengan
kepala daerah.
Pasal 83 . . .
- 55 -
Pasal 83
(1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah diberikan kepada satuan
pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
petugas dan/atau lembaga yang terlibat dalam
penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana
tersebut secara langsung kepada satuan
pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja setelah terbitnya surat perintah membayar
dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau
kantor pelayanan perbendaharaan daerah.
(3) Biaya penyaluran dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh dibebankan
kepada satuan pendidikan.
Pasal 84
Penerima hibah dari perseorangan, lembaga, dan/atau
pemerintah negara lain wajib melaporkan jumlah dana
yang diterima dan penggunaannya kepada Menteri
atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 85
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan
pendidikan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau
belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB IX . . .
- 56 -
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini,
ketentuan mengenai pembiayaan dalam Bab IX
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411),
Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412),
Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3413), Bab XIII Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3460), Bab XII Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3859) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 87
Semua peraturan yang diperlukan untuk
melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus
diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung
sejak diundangkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 88
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 57 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
NOMOR 48 TAHUN 2008
TENTANG
PENDANAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46
ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan
Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pendanaan Pendidikan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN
PENDIDIKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:
1. Pemerintah . . .
- 2 -
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
3. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan
yang disediakan untuk menyelenggarakan dan
mengelola pendidikan.
4. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan
sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
5. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang,
kelompok orang, atau organisasi yang memiliki
kepentingan dan/atau kepedulian terhadap
pendidikan.
6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.
Pasal 2
(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik;
dan
c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a
dan huruf b yang mempunyai perhatian dan
peranan dalam bidang pendidikan.
Pasal 3
(1) Biaya pendidikan meliputi:
a. biaya satuan pendidikan;
b. biaya . . .
- 3 -
b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan; dan
c. biaya pribadi peserta didik.
(2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
2. biaya nonpersonalia.
c. bantuan biaya pendidikan; dan
d. beasiswa.
(3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
2. biaya nonpersonalia.
(4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1
meliputi:
a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri
atas:
1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan
pendidikan;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi
pegawai pada satuan pendidikan;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural
pada satuan pendidikan;
4. tunjangan . . .
- 4 -
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional di luar guru dan dosen;
5. tunjangan fungsional atau subsidi
tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen;
dan
9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang
memiliki jabatan profesor atau guru besar.
b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau
pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
1. gaji pokok;
2. tunjangan yang melekat pada gaji;
3. tunjangan struktural bagi pejabat
struktural; dan
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional.
Pasal 4
(1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
atau pemerintah daerah, baik lahan maupun selain
lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai
melalui belanja modal dan/atau belanja barang
sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
atau pemerintah daerah untuk meningkatkan
kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya
manusia dan investasi lain yang tidak
menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja
pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan
perundang-undangan.
(3) Pengeluaran . . .
- 5 -
(3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi
tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah
daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau
bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi
tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah
daerah dibiayai melalui belanja barang atau
bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
(1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat
mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan
pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan
sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada
daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan
pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat
memberikan hibah kepada masyarakat atau
sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai
peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung
jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran
Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab
pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah sesuai dengan sistem
penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.
BAB II . . .
- 6 -
BAB II
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Biaya Investasi Satuan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan Pendidikan
Pasal 7
(1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung
jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
daerah.
(3) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung
jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.
(4) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah.
(5) Pendanaan . . .
- 7 -
(5) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atas inisiatif Pemerintah menjadi
tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan
dalam anggaran Pemerintah.
(6) Pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atas usulan pemerintah daerah
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah.
(7) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6)
dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar
Nasional Pendidikan.
Pasal 8
(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan
pendidikan, dan pihak asing dapat membantu
pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
(2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan,
dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya
investasi lahan satuan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah daerah.
Pasal 9
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan
yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan atau program pendidikan
yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat; . . .
- 8 -
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan
yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan program atau satuan pendidikan
yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(3) Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan
yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal harus
merupakan bagian integral dari anggaran tahunan
satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana
kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari
rencana strategis satuan pendidikan.
Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan
Pasal 10
(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib
belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung
jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan . . .
- 9 -
(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib
belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah.
(3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan
terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 11
(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan yang bukan pelaksana program
wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung
jawab bersama Pemerintah dan masyarakat.
(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan yang bukan pelaksana program
wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi
tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan masyarakat.
Pasal 12
(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan
pendidikan, dan pihak asing dapat membantu
pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan yang diselenggarakan
Pemerintah.
(2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan,
dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya
investasi selain lahan untuk satuan pendidikan
yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Pasal 13 . . .
- 10 -
Pasal 13
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain
lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan pendidikan yang
diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain
lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(3) Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan
pendidikan dasar dan menengah yang
dikembangkan menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal harus
merupakan bagian integral dari anggaran tahunan
satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana
kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari
rencana strategis satuan pendidikan.
Bagian Kedua . . .
- 11 -
Bagian Kedua
Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan
Pasal 14
(1) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran
Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah dan dialokasikan dalam
anggaran pemerintah daerah.
Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan
Pasal 15
(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung
jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah.
Bagian Ketiga . . .
- 12 -
Bagian Ketiga
Biaya Operasi Satuan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Personalia
Pasal 16
(1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan
biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor
pendidikan meliputi:
a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal
maupun nonformal, yang terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi
pegawai negeri sipil pusat;
3. tunjangan struktural bagi pejabat
struktural pada satuan pendidikan bagi
pegawai negeri sipil pusat;
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional pegawai negeri sipil pusat di luar
guru dan dosen;
5. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen
pegawai negeri sipil pusat;
6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen
pegawai negeri sipil pusat;
7. tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri
sipil daerah;
8. tunjangan khusus bagi guru dan dosen
pegawai negeri sipil pusat yang ditugaskan
di daerah khusus oleh Pemerintah;
9. tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri
sipil daerah yang ditugaskan di daerah
khusus oleh Pemerintah;
10. maslahat tambahan bagi guru dan dosen
pegawai negeri sipil pusat; dan
11. tunjangan . . .
- 13 -
11. tunjangan kehormatan bagi dosen pegawai
negeri sipil pusat yang memiliki jabatan
profesor atau guru besar.
b. biaya personalia penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan, baik formal maupun
nonformal, oleh Pemerintah, yang terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi
pegawai negeri sipil pusat;
3. tunjangan struktural bagi pejabat
struktural bagi pegawai negeri sipil pusat di
luar guru dan dosen; dan
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional bagi pegawai negeri sipil pusat di
luar guru dan dosen.
(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.
Pasal 17
(1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan
biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di
sektor pendidikan meliputi:
a. subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap
yang ditugaskan oleh Pemerintah atau
penyelenggara/satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap
madrasah dan pendidikan keagamaan formal
yang ditugaskan oleh Pemerintah atau
penyelenggara/satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
c. tunjangan . . .
- 14 -
c. tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan
oleh Pemerintah atau dosen yang ditugaskan
oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat;
d. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang
ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
e. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang
ditugaskan di daerah khusus oleh
penyelenggara/satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat yang memperoleh
persetujuan dari Pemerintah;
f. tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang
memiliki jabatan profesor atau guru besar yang
ditugaskan oleh Pemerintah atau
penyelenggara/satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
g. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan
oleh Pemerintah; dan
h. honorarium bagi personalia pendidikan
kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan
nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau masyarakat atas inisiatif
Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah.
Pasal 18
(1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap
pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di
sektor pendidikan meliputi:
a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal
maupun nonformal, terdiri atas:
1. gaji . . .
- 15 -
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi
pegawai negeri sipil daerah;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural
pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri
sipil daerah;
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional pegawai negeri sipil daerah di
luar guru;
5. tunjangan fungsional bagi guru pegawai
negeri sipil daerah; dan
6. konsekuensi anggaran dari maslahat
tambahan bagi guru pegawai negeri sipil
daerah.
b. biaya personalia penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan, baik formal maupun
nonformal, oleh pemerintah daerah terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi
pegawai negeri sipil daerah;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural
bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru
dan dosen; dan
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional bagi pegawai negeri sipil daerah
di luar guru dan dosen.
(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam
anggaran pemerintah daerah.
Pasal 19
(1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap
pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri
sipil di sektor pendidikan meliputi:
a. subsidi . . .
- 16 -
a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap
sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah
daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan
yang didirikan masyarakat;
b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan
oleh pemerintah daerah; dan
c. honorarium bagi personalia pendidikan
kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan
nonformal lainnya yang diselenggarakan
pemerintah daerah atau masyarakat atas
inisiatif pemerintah daerah.
(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam
anggaran pemerintah daerah.
Pasal 20
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang
diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan atau program pendidikan
yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang
diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah; . . .
- 17 -
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(3) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan
dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi
bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral
dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang
diturunkan dari rencana kerja tahunan yang
merupakan pelaksanaan dari rencana strategis
satuan pendidikan.
Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia
Pasal 21
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan
pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, menjadi
tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan
dalam anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan
pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai
kewenangannya, menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah dan dialokasikan dalam
anggaran pemerintah daerah.
(3) Tanggung jawab . . .
- 18 -
(3) Tangung jawab pendanaan biaya nonpersonalia
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar
Nasional Pendidikan.
Pasal 22
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan
yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik
formal maupun nonformal, yang diselenggarakan
oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama
antara Pemerintah dan masyarakat.
(2) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan
yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik
formal maupun nonformal, yang diselenggarakan
oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya
menjadi tanggung jawab bersama antara
pemerintah daerah dan masyarakat.
Pasal 23
(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan
pendidikan, dan pihak asing dapat membantu
pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau
program pendidikan yang diselenggarakan
Pemerintah.
(2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan,
dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya
nonpersonalia satuan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah daerah.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat
membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan
atau program pendidikan, baik formal maupun
nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Pasal 24 . . .
- 19 -
Pasal 24
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia
yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan atau program pendidikan
yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia
yang diperlukan untuk pemenuhan rencana
pengembangan satuan atau program pendidikan
yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(3) Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan
dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi
bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral
dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang
diturunkan dari rencana kerja tahunan yang
merupakan pelaksanaan dari rencana strategis
satuan pendidikan.
Bagian Keempat . . .
- 20 -
Bagian Keempat
Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Personalia
Pasal 25
(1) Pendanaan biaya personalia kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran
Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya personalia kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan
dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia
Pasal 26
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran
Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan
dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
Bagian Kelima . . .
- 21 -
Bagian Kelima
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa
Pasal 27
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya memberi bantuan biaya
pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik
yang orang tua atau walinya tidak mampu
membiayai pendidikannya.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada
peserta didik yang berprestasi.
Pasal 28
(1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) mencakup sebagian atau
seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung
peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan
Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
diatur dengan peraturan kepala daerah.
Pasal 29
(1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan
yang harus ditanggung peserta didik, termasuk
biaya pribadi peserta didik.
(2) Ketentuan . . .
- 22 -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
beasiswa oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Menteri
atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan
masing-masing.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai
kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah.
Pasal 30
(1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya
nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.
(2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan
biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), satuan pendidikan dilarang memungut
biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau
wali peserta didik.
(3) Satuan pendidikan yang memungut biaya
nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Keenam
Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri
Pasal 31
Tanggung jawab pendanaan satuan pendidikan yang
dikelola oleh Pemerintah di luar negeri diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB III . . .
- 23 -
BAB III
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
OLEH PENYELENGGARA ATAU SATUAN PENDIDIKAN
YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Biaya Investasi Satuan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan Pendidikan
Pasal 32
(1) Lahan untuk satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat harus
memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
(2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan
pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung
jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
(3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional
Pendidikan.
(4) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku
kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat
membantu pendanaan investasi untuk lahan
satuan dan/atau program pendidikan, baik formal
maupun nonformal, yang diselenggarakan
masyarakat.
Pasal 33 . . .
- 24 -
Pasal 33
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan
satuan pendidikan yang diperlukan untuk
mengembangkan satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. orang tua atau wali peserta didik;
c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta
didik;
d. Pemerintah;
e. pemerintah daerah;
f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
g. sumber lain yang sah.
(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan
Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan
masing-masing.
(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
pemerintah daerah sesuai kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur
dengan peraturan kepala daerah.
(4) Investasi lahan untuk satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan
menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral
dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang
diturunkan dari rencana kerja tahunan yang
merupakan pelaksanaan dari rencana strategis
satuan pendidikan.
Paragraf 2 . . .
- 25 -
Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan
Pasal 34
(1) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat harus
memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan penyelenggara program wajib
belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung
jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat.
(3) Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional
Pendidikan.
(4) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan bukan penyelenggara program
wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung
jawab bersama penyelenggara atau satuan
pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat.
(5) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku
kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat
membantu pendanaan biaya investasi selain lahan
untuk satuan dan/atau program pendidikan formal
dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
Pasal 35 . . .
- 26 -
Pasal 35
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain
lahan yang diperlukan untuk pengembangan
satuan atau program pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
dapat bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. orang tua atau wali peserta didik;
c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta
didik;
d. Pemerintah;
e. pemerintah daerah;
f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
g. sumber lain yang sah.
(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan
Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan
masing-masing.
(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
pemerintah daerah sesuai kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur
dengan peraturan kepala daerah.
(4) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan
yang diselenggarakan masyarakat dan
dikembangkan menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal harus
merupakan bagian integral dari anggaran tahunan
satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana
kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari
rencana strategis satuan pendidikan.
Bagian Kedua . . .
- 27 -
Bagian Kedua
Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan
Pasal 36
Pendanaan investasi untuk lahan kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh masyarakat menjadi tanggung jawab
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan
Pasal 37
Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh masyarakat menjadi tanggung jawab
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Bagian Ketiga
Biaya Operasi Satuan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Personalia
Pasal 38
(1) Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal
maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh
masyarakat yang menjadi tanggung jawab
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan sekurang-kurangnya mencakup:
a. gaji pokok; . . .
- 28 -
a. gaji pokok;
b. tunjangan yang melekat pada gaji;
c. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen; dan
d. maslahat tambahan bagi guru dan dosen.
(2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja antara
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat dengan masing-masing
pendidik/tenaga kependidikan, atau kesepakatan
kerja bersama antara penyelenggara atau satuan
pendidikan yang bersangkutan dengan
keseluruhan pendidik/ tenaga kependidikan.
(3) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku
kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat
membantu pendanaan biaya personalia pada
satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal,
yang diselenggarakan masyarakat.
Pasal 39
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang
diperlukan untuk mengembangkan satuan atau
program pendidikan yang diselenggarakan
masyarakat menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat
bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. orang tua atau wali peserta didik;
c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta
didik;
d. Pemerintah;
e. pemerintah daerah;
f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
g. sumber lain yang sah.
(2) Syarat . . .
- 29 -
(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan
Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan
masing-masing.
(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
pemerintah daerah sesuai kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur
dengan peraturan kepala daerah.
(4) Biaya personalia satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan
menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral
dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang
diturunkan dari rencana kerja tahunan yang
merupakan pelaksanaan dari rencana strategis
satuan pendidikan.
Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia
Pasal 40
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan
pendidikan dasar madrasah pelaksana program
wajib belajar yang diselenggarakan oleh
masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah
dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan
pendidikan dasar sekolah pelaksana program wajib
belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai
kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran
pemerintah daerah.
(3) Tanggung jawab . . .
- 30 -
(3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan
terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
(4) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan
pendidikan bukan pelaksana program wajib
belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung
jawab bersama antara penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat dan peserta
didik atau orang tua/walinya.
(5) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan
pihak asing dapat membantu pendanaan biaya
nonpersonalia satuan pendidikan yang
diselenggarakan penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat.
(6) Pendanaan biaya nonpersonalia penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. pemangku kepentingan satuan pendidikan di
luar peserta didik atau orang tua/walinya;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lainnya yang sah.
Pasal 41 . . .
- 31 -
Pasal 41
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia
yang diperlukan untuk pengembangan satuan
pendidikan yang diselenggarakan masyarakat
menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. Pemerintah;
c. pemerintah daerah;
d. peserta didik atau orang tua/walinya;
e. pemangku kepentingan di luar peserta didik
atau orang tua/walinya;
f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
g. sumber lainnya yang sah.
(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diatur dengan Peraturan Menteri dan
Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan
masing-masing.
(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan kepala
daerah sesuai kewenangannya.
(4) Biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan
untuk bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral
dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang
diturunkan dari rencana kerja tahunan yang
merupakan pelaksanaan dari rencana strategis
satuan pendidikan.
Bagian Keempat . . .
- 32 -
Bagian Keempat
Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Personalia
Pasal 42
Pendanaan biaya personalia untuk kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia
Pasal 43
Pendanaan biaya nonpersonalia untuk kantor
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Bagian Kelima
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa
Pasal 44
(1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat memberi bantuan biaya
pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik
atau orang tua atau walinya yang tidak mampu
membiayai pendidikannya.
(2) Penyelenggara . . .
- 33 -
(2) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa
kepada peserta didik yang berprestasi.
(3) Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan
beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat;
b. Pemerintah;
c. pemerintah daerah;
d. orang tua/wali peserta didik;
e. pemangku kepentingan di luar peserta didik
dan orang tua/walinya;
f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
g. sumber lainnya yang sah.
Pasal 45
(1) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mencakup
sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang
harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya
personal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 diatur dengan peraturan
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Pasal 46 . . .
- 34 -
Pasal 46
Satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar
yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak
dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau
berbasis keunggulan lokal, wajib menerima bantuan
biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.
BAB IV
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
OLEH MASYARAKAT DI LUAR
PENYELENGGARA DAN SATUAN PENDIDIKAN
YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua,
dan/atau Wali Peserta Didik
Pasal 47
Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik
bertanggung jawab atas:
a. biaya pribadi peserta didik;
b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib
belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diperlukan untuk menutupi kekurangan
pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara
dan/atau satuan pendidikan;
c. pendanaan biaya personalia pada satuan
pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang diperlukan
untuk menutupi kekurangan pendanaan yang
disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan
pendidikan;
d. pendanaan . . .
- 35 -
d. pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan
pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang diperlukan
untuk menutupi kekurangan pendanaan yang
disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan
pendidikan; dan
e. pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan
dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan
tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan
satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal.
Pasal 48
Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau
wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 huruf b sampai dengan
huruf e ditujukan untuk:
a. menutupi kekurangan pendanaan satuan
pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional
Pendidikan; dan
b. mendanai program peningkatan mutu satuan
pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.
Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan
oleh Masyarakat di luar Penyelenggara dan
Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat
serta Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya
Pasal 49
(1) Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat serta
peserta didik atau orang tua/walinya dapat
memberikan sumbangan pendidikan secara
sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada
satuan pendidikan.
(2) Sumbangan . . .
- 36 -
(2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibukukan dan
dipertanggungjawabkan secara transparan kepada
pemangku kepentingan satuan pendidikan.
(3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan
sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan
publik, diumumkan secara transparan di media
cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada
Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah
tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
BAB V
SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 50
(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan
berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan
keberlanjutan.
(2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan
pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan
masing-masing.
(3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan
cukup untuk membiayai penyelenggaraan
pendidikan yang memenuhi Standar Nasional
Pendidikan.
(4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat
digunakan secara berkesinambungan untuk
memberikan layanan pendidikan yang memenuhi
Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 51 . . .
- 37 -
Pasal 51
(1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
(2) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
a. anggaran Pemerintah;
b. anggaran pemerintah daerah;
c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
d. sumber lain yang sah.
(3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat dapat
bersumber dari:
a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan
yang didirikan masyarakat;
b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik
atau orang tua/ walinya;
c. bantuan Pemerintah;
d. bantuan pemerintah daerah;
e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
f. hasil usaha penyelenggara atau satuan
pendidikan; dan/atau
g. sumber lainnya yang sah.
(4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber
dari:
a. anggaran Pemerintah;
b. bantuan pemerintah daerah;
c. pungutan dari peserta didik atau orang
tua/walinya yang dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan;
d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan
pendidikan di luar peserta didik atau orang
tua/walinya;
e. bantuan . . .
- 38 -
e. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
f. sumber lainnya yang sah.
(5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat
bersumber dari:
a. bantuan pemerintah daerah;
b. bantuan Pemerintah;
c. pungutan dari peserta didik atau orang
tua/walinya yang dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan;
d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan
pendidikan di luar peserta didik atau orang
tua/walinya;
e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
f. sumber lainnya yang sah.
(6) Dana pendidikan satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat dapat
bersumber dari:
a. bantuan dari penyelenggara atau satuan
pendidikan yang bersangkutan;
b. bantuan dari Pemerintah;
c. bantuan dari pemerintah daerah;
d. pungutan dari peserta didik atau orang
tua/walinya yang dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan;
e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan
pendidikan di luar peserta didik atau orang
tua/walinya;
f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
g. sumber lainnya yang sah.
Pasal 52 . . .
- 39 -
Pasal 52
Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka
memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua,
dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan
ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau
operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana
strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran
tahunan yang mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan;
b. perencanaan investasi dan/atau operasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan
secara transparan kepada pemangku kepentingan
satuan pendidikan;
c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas
nama satuan pendidikan;
d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh
satuan pendidikan terpisah dari dana yang
diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang
tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur
sendiri oleh satuan pendidikan;
g. digunakan sesuai dengan perencanaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;
h. tidak . . .
- 40 -
h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik
untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil
belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta
didik dari satuan pendidikan;
i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari
total dana pungutan peserta didik atau orang
tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu
pendidikan;
j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk kesejahteraan anggota
komite sekolah/madrasah atau lembaga
representasi pemangku kepentingan satuan
pendidikan;
k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan
dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan
kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari
jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan
dana dipertanggung jawabkan oleh satuan
pendidikan secara transparan kepada pemangku
kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali
peserta didik, dan penyelenggara satuan
pendidikan; dan
m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 53
Menteri atau Menteri Agama, sesuai kewenangan
masing-masing, dapat membatalkan pungutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 apabila
melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai
meresahkan masyarakat.
Pasal 54 . . .
- 41 -
Pasal 54
Apabila dana pungutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 yang diterima satuan pendidikan pada suatu
tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan
menurut perencanaan investasi dan/atau operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, maka
kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun
berikutnya.
Pasal 55
(1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat
memberikan sumbangan pendidikan yang sama
sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan
secara sukarela di luar yang telah diatur dalam
Pasal 52.
(2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan
sumbangan pendidikan yang bersumber dari
peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh
akuntan publik, diumumkan secara transparan di
media cetak berskala nasional, dan dilaporkan
kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari
jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 56
(1) Bantuan dari pihak asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf e,
ayat (4) huruf e, ayat (5) huruf e, dan ayat (6) huruf
f berbentuk utang atau hibah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bantuan . . .
- 42 -
(2) Bantuan dari pihak asing kepada penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri
Keuangan.
Pasal 57
(1) Satuan pendidikan dapat memiliki dana
pengembangan.
(2) Dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas pokok dana pengembangan dan
hasil pengelolaan pokok dana pengembangan.
(3) Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari:
a. bantuan Pemerintah;
b. bantuan pemerintah daerah;
c. bantuan masyarakat di luar peserta didik atau
orang tua/walinya;
d. sebagian dana peningkatan mutu pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i;
e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
f. sumber lain yang sah.
(4) Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan
kecuali jika:
a. pengelolaan dana pengembangan mengalami
kerugian;
b. dana pengembangan digunakan untuk
menyelamatkan eksistensi satuan pendidikan
ketika mengalami kesulitan keuangan yang
menjurus pada kepailitan; atau
c. digunakan untuk menyelamatkan satuan
pendidikan ketika terkena bencana.
(5) Hasil . . .
- 43 -
(5) Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan
dapat digunakan untuk:
a. pendanaan biaya investasi dan/atau biaya
operasi satuan pendidikan;
b. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik
yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
dan/atau
c. beasiswa bagi peserta didik, pendidik, dan/atau
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
yang bersangkutan.
(6) Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh
digunakan untuk:
a. dipinjamkan sebagai piutang baik langsung
maupun tidak langsung; dan/atau
b. dijadikan jaminan utang baik langsung maupun
tidak langsung.
(7) Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip
transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh
diinvestasikan pada usaha yang beresiko tinggi
atau melanggar peraturan perundang-undangan.
(8) Dana pengembangan disimpan dalam rekening
khusus dana pengembangan atas nama satuan
pendidikan.
(9) Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana
lain.
(10) Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh
pemimpin satuan pendidikan kepada pemangku
kepentingan pendidikan secara periodik tahunan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggara atau
satuan pendidikan.
BAB VI . . .
- 44 -
BAB VI
PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 58
Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan
satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat
terdiri atas:
a. prinsip umum; dan
b. prinsip khusus.
Paragraf 1
Prinsip Umum
Pasal 59
(1) Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 huruf a adalah:
a. prinsip keadilan;
b. prinsip efisiensi;
c. prinsip transparansi; dan
d. prinsip akuntabilitas publik.
(2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses
pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan
merata kepada peserta didik atau calon peserta
didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras,
agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status
sosial-ekonomi.
(3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan
akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan
pendidikan.
(4) Prinsip . . .
- 45 -
(4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas
kepatutan dan tata kelola yang baik oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara
pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan
pendidikan sehingga:
a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang
berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar
tanpa perkecualian; dan
b. dapat dipertanggungjawabkan secara
transparan kepada pemangku kepentingan
pendidikan.
(5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan
memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan
yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan
pendidikan kepada pemangku kepentingan
pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Prinsip Khusus
Pasal 60
(1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah
tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
(3) Pengelolaan . . .
- 46 -
(3) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan
pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan, anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan
pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan.
Pasal 61
(1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah dikelola
sesuai sistem anggaran Pemerintah.
(2) Seluruh dana pendidikan pemerintah daerah
dikelola sesuai sistem anggaran daerah.
(3) Seluruh dana satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai
sistem anggaran Pemerintah.
(4) Seluruh dana satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikelola
sesuai sistem anggaran daerah.
Pasal 62
(1) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan oleh penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat untuk:
a. biaya investasi pada satuan pendidikan;
b. biaya operasi satuan pendidikan; dan/atau
c. bantuan kepada satuan pendidikan dalam
bentuk hibah untuk mendukung biaya operasi
satuan pendidikan.
(3) Dana . . .
- 47 -
(3) Dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
disimpan dalam rekening penyelenggara atau
satuan pendidikan yang bersangkutan.
(4) Seluruh dana satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat dikelola melalui
mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan
pendidikan yang bersangkutan dan disimpan di
dalam rekening bendahara satuan pendidikan yang
dibuka dengan seizin ketua penyelenggara atau
pemimpin satuan pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 63
(1) Penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari
masyarakat oleh satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan bukan
penyelenggara program wajib belajar yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah
daerah yang belum berbadan hukum dikelola
dengan menggunakan pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.
Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 64
Perencanaan anggaran pendidikan oleh Pemerintah
harus sejalan dengan:
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah;
c. rencana kerja Pemerintah; dan
d. rencana strategis pendidikan nasional.
Pasal 65 . . .
- 48 -
Pasal 65
Perencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah
daerah harus sejalan dengan:
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah;
c. rencana kerja Pemerintah;
d. rencana strategis pendidikan nasional; dan
e. rencana strategis daerah.
Pasal 66
Perencanaan anggaran pendidikan oleh satuan
pendidikan tinggi harus sejalan dengan:
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah;
c. rencana kerja Pemerintah;
d. rencana strategis pendidikan nasional;
e. rencana strategis satuan pendidikan; dan
f. rencana kerja tahunan satuan pendidikan.
Pasal 67
(1) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran
dana pendidikan oleh Pemerintah dituangkan
dalam rencana kerja dan anggaran
kementerian/lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran
dana pendidikan oleh pemerintah daerah
dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan
perundang-undangan.
(3) Rencana . . .
- 49 -
(3) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran
dana pendidikan oleh satuan pendidikan
dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran
tahunan satuan pendidikan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Pendidikan
Pasal 68
(1) Penggunaan dana pendidikan oleh Pemerintah
dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan dana pendidikan oleh pemerintah
daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 69
(1) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Penggunaan . . .
- 50 -
(3) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan
pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang
diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga penyelenggara atau satuan pendidikan,
serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 70
(1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan Pemerintah dibukukan dan dilaporkan
sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi
instansi Pemerintah.
(2) Realisasi pengeluaran dana pendidikan Pemerintah
oleh satuan kerja pemerintah daerah dilaporkan
kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai
kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan Pemerintah oleh satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaporkan
kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai
kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 71
(1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan pemerintah daerah dibukukan dan
dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku
bagi instansi pemerintah daerah.
(2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan pemerintah daerah oleh satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah dilaporkan kepada kepala daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaporan . . .
- 51 -
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan paling lambat dalam waktu 15 (lima
belas) hari kalender.
Pasal 72
Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan
dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba
yang berlaku bagi satuan pendidikan.
Pasal 73
Pelaporan mengenai penggunaan dana pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69
serta realisasi penerimaan dan pengeluaran dana
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70,
Pasal 71, dan Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Pengawasan dan Pemeriksaan
Pasal 74
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana
pendidikan Pemerintah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana
pendidikan dalam rangka pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 75 . . .
- 52 -
Pasal 75
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana
pendidikan pemerintah daerah dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana
pendidikan dalam rangka pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 76
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana
dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 77
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana
dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 78 . . .
- 53 -
Pasal 78
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan anggaran
dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara
atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana
dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pertanggungjawaban
Pasal 79
(1) Dana pendidikan Pemerintah dan pemerintah
daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah
daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan anggaran
dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara
atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
BAB VII . . .
- 54 -
BAB VII
PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN
Pasal 80
(1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi
pendidikan pada sektor pendidikan dalam
anggaran pendapatan dan belanja negara setiap
tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan
20% (dua puluh perseratus) dari belanja negara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
Menteri Keuangan.
Pasal 81
(1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi
pendidikan pada sektor pendidikan dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap
tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan
20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
Menteri Keuangan.
Pasal 82
(1) Dana pendidikan dari Pemerintah diberikan kepada
pemerintah daerah dalam bentuk hibah.
(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak termasuk:
a. dana dekonsentrasi;
b. dana tugas pembantuan; dan
c. dana alokasi khusus bidang pendidikan.
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah
antara Menteri Keuangan atau kuasanya dengan
kepala daerah.
Pasal 83 . . .
- 55 -
Pasal 83
(1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah diberikan kepada satuan
pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
petugas dan/atau lembaga yang terlibat dalam
penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana
tersebut secara langsung kepada satuan
pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja setelah terbitnya surat perintah membayar
dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau
kantor pelayanan perbendaharaan daerah.
(3) Biaya penyaluran dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh dibebankan
kepada satuan pendidikan.
Pasal 84
Penerima hibah dari perseorangan, lembaga, dan/atau
pemerintah negara lain wajib melaporkan jumlah dana
yang diterima dan penggunaannya kepada Menteri
atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 85
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan
pendidikan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau
belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB IX . . .
- 56 -
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini,
ketentuan mengenai pembiayaan dalam Bab IX
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411),
Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412),
Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3413), Bab XIII Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3460), Bab XII Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3859) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 87
Semua peraturan yang diperlukan untuk
melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus
diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung
sejak diundangkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 88
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 57 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
pada tanggal 4 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
pada tanggal 4 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 91
{ 0 comments... Views All / Send Comment! }
Post a Comment
Please comment politely.