PP 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Bookmark and Share
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  47  TAHUN  2008
TENTANG
WAJIB BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang  :  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4)
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem
Pendidikan  Nasional  perlu  menetapkan  Peraturan  Pemerintah
tentang Wajib Belajar;

Mengingat  :   1.  Pasal  5  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 


M E M U T U S K A N :

Menetapkan  :   PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB BELAJAR.


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1.  Wajib  belajar  adalah  program  pendidikan  minimal  yang  harus
diikuti  oleh  warga  negara  Indonesia  atas  tanggung  jawab
Pemerintah dan pemerintah daerah.
2.  Pendidikan  dasar  adalah  jenjang  pendidikan  yang  melandasi
jenjang  pendidikan  menengah,  berbentuk  Sekolah  Dasar  (SD)
dan  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  atau  bentuk  lain  yang  sederajat
serta  sekolah  menengah  pertama  (SMP)  dan  madrasah
tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
3.  Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu
bentuk  satuan  pendidikan  formal  yang  menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

4 Madrasah . . .




-  2  -


4.  Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang
pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.
5.  Sekolah  Menengah  Pertama  yang  selanjutnya  disebut  SMP
adalah  salah  satu  bentuk  satuan  pendidikan  formal  yang
menyelenggarakan  pendidikan  umum  pada  jenjang  pendidikan
dasar  sebagai  lanjutan  dari  SD,  MI,  atau  bentuk  lain  yang
sederajat.
6.  Madrasah  Tsanawiyah  yang  selanjutnya  disebut  MTs  adalah
salah  satu  bentuk  satuan  pendidikan  formal  yang
menyelenggarakan  pendidikan  umum dengan  kekhasan  agama
Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD,
MI,  atau  bentuk  lain  yang  sederajat,  di  dalam  pembinaan
Menteri Agama.
7.  Program  paket  A  adalah  program  pendidikan  dasar  jalur
nonformal yang setara SD.
8.  Program  paket  B  adalah  program  pendidikan  dasar  jalur
nonformal yang setara SMP.
9.  Pemerintah adalah Pemerintah pusat.
10.  Pemerintah  daerah  adalah  pemerintah  provinsi,  pemerintah
kabupaten, atau pemerintah kota.
11.  Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan
di bidang pendidikan nasional.


BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2
(1)  Wajib  belajar  berfungsi  mengupayakan  perluasan  dan
pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu
bagi setiap warga negara Indonesia.
(2)  Wajib  belajar  bertujuan  memberikan  pendidikan  minimal  bagi
warga  negara  Indonesia  untuk  dapat  mengembangkan  potensi
dirinya  agar  dapat  hidup  mandiri  di  dalam  masyarakat  atau
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.



BAB III . . .






-  3  -


BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal 3
(1)  Wajib  belajar  diselenggarakan  pada  jalur  pendidikan  formal,
pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
(2)  Penyelenggaraan  wajib  belajar  pada  jalur  formal  dilaksanakan
minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI,
SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat.
(3)  Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal
dilaksanakan  melalui  program  paket  A,  program  paket  B,  dan
bentuk lain yang sederajat.
(4)  Penyelenggaraan  wajib  belajar  pada  jalur  pendidikan  informal
dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan
lingkungan.
(5)  Ketentuan  mengenai  penyetaraan  pendidikan  nonformal  dan
pengakuan  hasil  pendidikan  informal  penyelenggara  program
wajib  belajar  terhadap  pendidikan  dasar  jalur  formal  diatur
dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Pasal 4
Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah sesuai kewenangannya, atau masyarakat.

Pasal 5
(1)  Satuan  pendidikan  dasar  penyelenggara  program  wajib  belajar
wajib  menjaga  keberlangsungan  pelaksanaan  program  wajib
belajar  yang  bermutu  dan  memenuhi  Standar  Nasional
Pendidikan.
(2)  Satuan  pendidikan  dasar  penyelenggara  program  wajib  belajar
wajib  menerima  peserta  didik  program  wajib  belajar  dari
lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung
satuan pendidikan yang bersangkutan.
(3)  Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pada SD/MI atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa
calon  peserta  didik  yang  bersangkutan  telah  menyelesaikan
pendidikan anak usia dini.


(4) Satuan . . .




-  4  -


(4)  Satuan  pendidikan  dasar  penyelenggara  program  wajib  belajar
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  teguran,  penghentian
pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang
bersangkutan.


BAB IV 
PENGELOLAAN 
Pasal 6
(1)  Pengelolaan  program  wajib  belajar  secara  nasional  menjadi
tanggung jawab Menteri.
(2)  Koordinasi pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar
tingkat provinsi menjadi tanggung jawab gubernur.
(3)  Pengelolaan  program  wajib  belajar  pendidikan  dasar  tingkat
kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota.
(4)  Pengelolaan  program  wajib  belajar  pada  tingkat  satuan
pendidikan  dasar  menjadi  tanggung  jawab  pemimpin  satuan
pendidikan dasar.
(5)  Pengelolaan  program  wajib  belajar  pendidikan  dasar  di  luar
negeri  menjadi  tanggung  jawab  Kepala  Perwakilan  Negara
Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri yang bersangkutan. 

Pasal 7
(1)  Pemerintah  menetapkan  kebijakan  nasional  pelaksanaan
program wajib belajar yang dicantumkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana
Strategis  Bidang  Pendidikan,  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
(2)  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  sesuai  kewenangannya
berkewajiban  menyelenggarakan  program  wajib  belajar
berdasarkan  kebijakan  nasional  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1).




(3) Penyelenggaraan . . .







-  5  -


(3)  Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana
Kerja  Pemerintah  Daerah,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  dan  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(4)  Pemerintah  daerah  dapat  menetapkan  kebijakan  untuk
meningkatkan  jenjang  pendidikan  wajib  belajar  sampai
pendidikan menengah.
(5)  Pemerintah  daerah  dapat  mengatur  lebih  lanjut  pelaksanaan
program  wajib  belajar,  sesuai  dengan  kondisi  daerah  masing-masing melalui Peraturan Daerah.
(6)  Ketentuan  mengenai  pelaksanaan  program  wajib  belajar  yang
diatur oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)  termasuk  kewenangan  memberikan  sanksi  administratif
kepada  warga  negara  Indonesia  yang  memiliki  anak  berusia  7
(tujuh)  sampai  dengan  15  (lima  belas)  tahun  yang  tidak
mengikuti program wajib belajar.


BAB V
EVALUASI 

Pasal 8
(1)  Pemerintah,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah
kabupaten/kota  melakukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan
program wajib belajar secara berkala.
(2)  Evaluasi  terhadap  pelaksanaan  program  wajib  belajar
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sekurang-kurangnya
meliputi:
a.  tingkat pencapaian program wajib belajar; 
b.  pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar;
c.  hasil belajar peserta didik; dan
d.  realisasi anggaran.
(3)  Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaporkan kepada Menteri.



(4) Atas . . .






-  6  -


(4)  Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Menteri melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
a.  ketercapaian program wajib belajar;
b.  kemajuan program wajib belajar; dan
c.  hambatan penyelenggaraan program wajib belajar.
(5)  Evaluasi  terhadap  pelaksanaan  program  wajib  belajar  dapat
dilakukan  oleh  lembaga  evaluasi  mandiri  yang  didirikan
masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan. 


BAB VI
PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 9
(1)  Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya
program  wajib  belajar  minimal  pada  jenjang  pendidikan  dasar
tanpa memungut biaya.
(2)  Warga  negara  Indonesia  yang  berusia  6  (enam)  tahun  dapat
mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan
pendidikan masih memungkinkan.
(3)  Warga  negara  Indonesia  yang  berusia  di  atas  15  (lima  belas)
tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan
pendidikannya  sampai  lulus  atas  biaya  Pemerintah  dan/atau
pemerintah daerah.
(4)  Warga  negara  Indonesia  usia  wajib  belajar  yang  orang
tua/walinya  tidak  mampu  membiayai  pendidikan,  Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya
pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
(1)  Investasi  pada  lahan,  sarana,  dan  prasarana  selain  lahan
pendidikan  pada  satuan  pendidikan  dasar  pelaksana  program
wajib  belajar  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  atau
pemerintah  daerah  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah  atau
pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.


(2) Investasi . . .






-  7  -

(2)  Investasi  pada  lahan,  sarana,  dan  prasarana  selain  lahan
pendidikan  pada  satuan  pendidikan  dasar  pelaksana  program
wajib  belajar  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat  menjadi
tanggung  jawab  badan  hukum  penyelenggara  satuan
pendidikan.
(3)  Biaya operasi pada satuan pendidikan dasar pelaksana program
wajib  belajar  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah  atau
pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
(4)  Ketentuan  mengenai  investasi  dan  biaya  operasi  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  diatur  dalam
peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang
pendanaan pendidikan.

Pasal 11
(1)  Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya lahan,
sarana,  dan  prasarana  selain  lahan  pendidikan  untuk  setiap
satuan  pendidikan  pelaksana  program  wajib  belajar  yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
kewenangannya  masing-masing,  dengan  pembagian  beban
tanggung  jawab  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan
perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pendanaan
pendidikan.
(2)  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menjamin  tersedianya
pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap
satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar dengan
pembagian  beban  tanggung  jawab  sebagaimana  diatur  dalam
dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang
pendanaan pendidikan.
(3)  Pemerintah provinsi menjamin terselenggaranya koordinasi atas
penyelenggaraan  pendidikan,  pengembangan  tenaga
kependidikan,  dan  penyediaan  fasilitas  penyelenggaraan
pendidikan  lintas  kabupaten/kota  di  wilayahnya  untuk
pelaksanaan program wajib belajar. 

Pasal 12
(1)  Setiap  warga  negara  Indonesia  usia  wajib  belajar  wajib
mengikuti program wajib belajar.
(2)  Setiap  warga  negara  Indonesia  yang  memiliki  anak  usia  wajib
belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar
kepada anaknya.
(3)  Pemerintah  kabupaten/kota  wajib  mengupayakan  agar  setiap
warga  negara  Indonesia  usia  wajib  belajar  mengikuti  program
wajib belajar. 

BAB VII . . .



-  8  -

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 13
(1)  Masyarakat berhak: 
a.  berperan  serta  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program
wajib belajar; serta
b.  mendapat  data  dan  informasi  tentang  penyelenggaraan
program wajib belajar.
(2)  Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program
wajib belajar. 
(3)  Hak  dan  kewajiban  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 14
Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dewan  pendidikan,  dan  komite
sekolah/madrasah  melakukan  pengawasan  atas  penyelenggaraan
program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing. 

Pasal 15
(1)  Pemerintah  melaksanakan  pengawasan  terhadap
penyelenggaraan program wajib belajar secara nasional.
(2)  Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan
program  wajib  belajar  pada  satuan  pendidikan  di  daerah
masing-masing. 
(3)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi dalam
pelaksanaan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal
12.

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar . . .




-  9  -


Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

 
Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal  4 Juli 2008
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 
 
                                                                                                         ttd
 
 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


 
Diundangkan di Jakarta
pada Tanggal  4 Juli 2008
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                   REPUBLIK INDONESIA,

 
                                ttd

 
                 ANDI MATTALATTA


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2008  NOMOR  90           

 

{ 0 comments... Views All / Send Comment! }

Post a Comment

Please comment politely.